TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di balik deretan angka dalam dokumen anggaran, tersimpan perjalanan panjang pembangunan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah menjadi cermin tanggung jawab kepada publik, sementara setiap capaian dan kekurangan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan arah pembangunan yang lebih baik. Semangat itulah yang mewarnai dimulainya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 di DPRK Mimika.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat utama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Selasa (28/7/2026). Agenda rapat meliputi pembahasan LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob dibacakan oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong. Dalam penyampaiannya ditegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025.
Emanuel menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan karena pemerintah daerah harus melewati masa transisi kepemimpinan sekaligus menyesuaikan berbagai kebijakan nasional. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan tetap dapat berjalan.
“Melalui LKPJ ini kami menyampaikan berbagai capaian pembangunan sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Emanuel saat membacakan sambutan Bupati Mimika.
Dalam laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,04 triliun atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan capaian 115,89 persen, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp5,58 triliun atau sekitar 82,14 persen.
Pemerintah juga melaporkan berbagai kemajuan pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tetap diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, termasuk dana Otsus, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Mimika,” kata Emanuel.
Pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama realisasi belanja modal untuk pembangunan jalan dan jembatan yang belum mencapai target. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan, tahapan pengadaan barang dan jasa, serta tantangan geografis yang menjadi karakteristik wilayah Mimika.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Mimika akan mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun anggaran, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan penataan aset daerah, serta memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir maupun pegunungan.
Pembahasan LKPJ di DPRK merupakan tahapan penting dalam mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui proses ini, capaian pembangunan tidak hanya dipotret dari besarnya pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga dari efektivitas kebijakan serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan.
Di penghujung rapat paripurna, Wakil Bupati Emanuel Kemong menyerahkan dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natekaperya, untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Pada akhirnya, akuntabilitas bukan sekadar menyampaikan laporan di ruang sidang, melainkan keberanian membuka setiap capaian dan kekurangan kepada publik sebagai fondasi membangun pemerintahan yang semakin transparan, dipercaya, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Mimika.
