TIMIKA |LINTASTIMOR.ID – Di balik hamparan tanah dan bentang alam Distrik Hoya yang tenang, sebuah proses hukum perlahan bergerak dalam senyap. Berkas demi berkas dibuka, keterangan demi keterangan dikumpulkan, sementara harapan masyarakat akan pembangunan yang bersih kembali menemukan ruang untuk diperjuangkan.
Pada Senin, 8 Juni 2026, Kejaksaan Negeri Mimika mengumumkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (RBLH) di Kampung Hoya dan Kampung Jinonin, Distrik Hoya, Kabupaten Mimika.
Proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025 itu memiliki total pagu anggaran sebesar Rp8.750.000.000 untuk pembangunan tujuh unit rumah baru layak huni.
Penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor: PRIN-03/R.1.19/Fd.1/05/2026 tanggal 29 Maret 2026 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada proyek dimaksud.
Dalam upaya mengungkap ada atau tidaknya peristiwa pidana, Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Mimika telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan tersebut.
Hingga saat ini, tim penyelidik telah meminta keterangan terhadap dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkaitan dengan proyek pembangunan rumah layak huni tersebut. Keterangan yang diperoleh masih terus didalami dan dianalisis guna menemukan fakta-fakta hukum yang relevan.
╔══════════════════════════════════════╗
“Pada tahap penyelidikan ini, fokus utama Tim Penyelidik adalah mengumpulkan bahan keterangan, dokumen, serta alat bukti awal guna menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.”
╚══════════════════════════════════════╝
Kejaksaan Negeri Mimika menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan dilaksanakan secara profesional, objektif serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejauh ini, aspek kerugian keuangan negara juga masih dalam tahap pendalaman. Kejaksaan menyatakan belum terdapat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena itu, tim masih menelaah berbagai aspek administrasi, teknis maupun keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Secara kontekstual, penyelidikan terhadap proyek pembangunan rumah layak huni ini menjadi perhatian penting karena program perumahan yang dibiayai Dana Otsus pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman dan kampung-kampung yang membutuhkan dukungan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran publik harus dipastikan berjalan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
╔══════════════════════════════════════╗
“Kejaksaan Negeri Mimika berkomitmen menangani setiap laporan maupun dugaan tindak pidana korupsi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan.”
╚══════════════════════════════════════╝
Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, S.H., M.H., menegaskan bahwa perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah.
Di ujung proses yang masih panjang ini, publik menanti satu hal yang sederhana namun sangat penting: kepastian. Sebab setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat pada akhirnya harus kembali kepada rakyat, dan setiap langkah penegakan hukum adalah ikhtiar menjaga kepercayaan itu agar tidak pernah runtuh.
