MALAKA |LINTASTIMOR.ID– Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar dan harapan masyarakat yang terus bertumbuh, sebuah pesan tegas menggema dari ruang pemerintahan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur,Perbatasan RI- Timor Leste.
Bukan tentang proyek megah atau angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan tentang nilai dasar yang harus dijaga setiap aparatur negara: kejujuran dalam mengelola amanah rakyat.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), kembali mengingatkan seluruh pejabat dan pengelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka agar menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara disiplin, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peringatan itu ditujukan kepada para kepala badan, kepala dinas, sekretaris DPRD, kepala bagian, kepala puskesmas, kepala desa, hingga kepala sekolah. Bagi SBS, setiap rupiah yang mengalir melalui APBD bukan hanya angka dalam dokumen anggaran, melainkan titipan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh kehormatan.
╔════════════════════════════════════╗
║ ║
║ “Jangan pernah mengelola uang ║
║ negara atau uang daerah seperti ║
║ mengelola uang pribadi. Uang ║
║ yang ada di pemerintah adalah ║
║ uang rakyat yang dipercayakan ║
║ kepada kita untuk dikelola demi ║
║ kepentingan masyarakat.” ║
║ ║
║ — Stefanus Bria Seran ║
║ ║
╚════════════════════════════════════╝
Dengan nada yang sarat tanggung jawab moral, SBS juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak memaksakan pelaksanaan kegiatan ketika kemampuan keuangan daerah belum tersedia.
Menurutnya, setiap program harus direncanakan secara matang, memiliki dasar hukum yang jelas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dilayani.
Bagi orang nomor satu di Kabupaten Malaka itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari tingkat ketertiban administrasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta ketepatan sasaran manfaat yang dirasakan rakyat.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pernyataan SBS menjadi pengingat penting bahwa tantangan terbesar bukan hanya menghadirkan program pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, SBS meminta seluruh aparatur pemerintah bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang bersih serta bertanggung jawab.
╔════════════════════════════════════╗
║ ║
║ “Uang daerah adalah amanah ║
║ rakyat. Gunakan sesuai ║
║ ketentuan, sesuai kebutuhan, ║
║ dan sesuai kemampuan keuangan ║
║ daerah. Jangan pernah ║
║ memperlakukan uang negara ║
║ seperti uang milik pribadi.” ║
║ ║
║ — Stefanus Bria Seran ║
║ ║
╚════════════════════════════════════╝
Pada akhirnya, pembangunan yang kokoh tidak lahir dari besarnya anggaran semata, melainkan dari kejujuran tangan yang mengelolanya. Sebab ketika amanah rakyat dijaga dengan integritas, setiap rupiah akan menemukan jalannya untuk menghadirkan manfaat, dan di sanalah kepercayaan publik tumbuh menjadi fondasi kemajuan daerah.
