Di ujung utara Pulau Timor, jalan-jalan tak lagi sekadar jalur penghubung. Ia berubah menjadi luka panjang yang membelah harapan masyarakat Amfoang. Ketika hujan turun dan sungai meluap, sekolah menjadi jauh, rumah sakit terasa mustahil dijangkau, dan pembangunan hanya terdengar seperti janji yang dipantulkan angin pegunungan.
╚══════════════════ ❁ ══════════════════╝
JAKARTA | LINTASTIMOR.ID — Dari balik ruang-ruang rapat pemerintahan yang dingin dan penuh angka-angka anggaran, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, S.Ars., M.Ars., membawa suara yang datang dari daerah paling sunyi di Kabupaten Kupang: Amfoang.
Suara itu bukan sekadar keluhan tentang jalan berlubang atau aspal yang terkelupas. Lebih dari itu, ia adalah jeritan tentang keterisolasian yang telah terlalu lama dibiarkan hidup bersama masyarakat di enam kecamatan wilayah Amfoang.
Aurum Titu Eki memahami betul bahwa penderitaan masyarakat Amfoang bukan hanya soal geografis, melainkan soal akses hidup. Di sana, perjalanan menuju sekolah bisa berubah menjadi pertaruhan nyawa. Ibu hamil harus menunggu sungai surut sebelum menuju fasilitas kesehatan. Hasil kebun masyarakat sering tertahan berhari-hari karena kendaraan tidak mampu melintasi jalur yang rusak dan jembatan yang nyaris tak lagi layak disebut penghubung.
“Kalau bicara soal jalan rusak sebenarnya masih bisa diatasi. Kendala terbesar justru ada pada jembatan-jembatan besar dan muara-muara besar yang memutus akses masyarakat,” ungkap Aurum Titu Eki dengan nada serius.
Di antara sekian banyak titik kritis itu, nama Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali menjadi dua simbol harapan yang terus disebut masyarakat Amfoang. Dua jembatan vital yang hingga kini dinanti kehadirannya sebagai nadi penghubung kehidupan.
Aurum mengisahkan, kunjungan Wakil Presiden RI, ke Amfoang beberapa waktu lalu sebenarnya terjadi di luar agenda resmi. Mendadak. Namun justru dalam kunjungan yang spontan itu, Wakil Presiden melihat langsung wajah keterisolasian yang selama ini hanya terdengar lewat laporan-laporan birokrasi.
“Wilayah Amfoang memang sangat terisolir dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur,” ujar Aurum.
Sebagai seorang arsitek yang kini berada di kursi pemerintahan, Aurum tidak hanya melihat persoalan infrastruktur dari sisi teknis pembangunan. Ia melihat bagaimana jalan dan jembatan menjadi penentu masa depan manusia. Sebab tanpa akses yang memadai, pemerintah daerah pun kesulitan menghadirkan pelayanan dasar bagi rakyatnya.
Ia mengakui secara terbuka bahwa APBD Kabupaten Kupang belum memiliki kemampuan besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Amfoang, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat saat ini.
“Setelah saya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, kendalanya memang efisiensi anggaran. Karena itu kita berharap pemerintah pusat benar-benar memberi perhatian,” katanya.
Di balik pernyataan itu, tersimpan kenyataan pahit bahwa masyarakat Amfoang telah terlalu lama hidup dalam batas-batas kesabaran. Anak-anak tumbuh dengan akses pendidikan terbatas. Pelayanan kesehatan bergerak lambat. Aktivitas ekonomi nyaris tersekat oleh alam yang tak pernah benar-benar dijinakkan oleh pembangunan.
Namun Aurum memastikan satu hal: Pemerintah Kabupaten Kupang tidak akan berhenti mengawal aspirasi masyarakat Amfoang yang telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden.
Sebab bagi masyarakat di daerah perbatasan itu, jembatan bukan sekadar beton dan baja.
Ia adalah jalan menuju sekolah.
Ia adalah harapan menuju rumah sakit.
Ia adalah penghubung masa depan yang selama ini terasa begitu jauh dari Amfoang.
