MIMIKA| LINTASTIMOR.ID – Di tengah derasnya harapan masyarakat Papua terhadap masa depan Otonomi Khusus, suara tegas datang dari Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. Dengan nada penuh keprihatinan, ia menyoroti belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus Kabupaten Mimika selama dua tahun terakhir, yakni 2024 hingga 2025.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik administratif. Ia terdengar seperti alarm moral di tengah perjalanan panjang Otsus yang sejak awal digadang menjadi jalan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
“Ini baru kami dengar dari masyarakat. Kami akan turun melihat Otsus itu seperti apa selama 2 tahun ini, 2024 dan 2025 pertanggungjawabannya belum ada. Jadi pelaksanaan Otsus itu di Mimika sangat gelap yang saya lihat,” ujar saat diwawancarai, Jumat (22/05/2026).
Ia menegaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Pasal 45 Ayat 3, MRP memiliki kewenangan untuk memastikan penggunaan dana Otsus berjalan sesuai tujuan dan menyentuh kepentingan masyarakat Papua. Karena itu, MRP Papua Tengah telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar segera menyampaikan laporan penggunaan dana Otsus di delapan kabupaten dan tingkat provinsi.
Khusus untuk Kabupaten Mimika, kata , MRP tetap menagih laporan pertanggungjawaban Dana Otsus tahun 2024 dan 2025 yang hingga kini belum diterima.
╔════════════════════════════════╗
“Kalau mau bangun Papua ini harus pakai hati nurani. Kalau bangun dengan asal bapa, mama senang, pasti Papua ini tidak akan baik-baik, dampak Otsus juga pasti sama dengan 20 tahun lalu.”
— Agustinus Anggaibak
╚════════════════════════════════╝
Di balik kritik itu, tersimpan kegelisahan yang lebih besar: masa depan lembaga adat dan posisi Orang Asli Papua dalam pembangunan daerahnya sendiri. menilai Dana Otsus semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko agar mampu hadir membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial maupun konflik batas wilayah.
Namun realitas di lapangan, menurutnya, menunjukkan pembinaan terhadap lembaga adat belum berjalan serius. Dampaknya, berbagai persoalan tanah, batas distrik, batas suku, hingga konflik wilayah masih terus membayangi Mimika.
“Kehadiran keberadaan lembaga masyarakat hukum adat itu sangat penting. Pemerintah harus berkolaborasi dengan lembaga adat dalam membangun Timika terutama persoalan tanah, batas wilayah. Banyak masalah di Mimika ini, jadi harus mengedepankan lembaga adat,” terangnya.
Secara kontekstual, sorotan MRP Papua Tengah terhadap penggunaan Dana Otsus di Mimika menjadi cerminan meningkatnya tuntutan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran Otsus di Tanah Papua. Setelah lebih dari dua dekade Otsus berjalan, masyarakat kini tidak lagi hanya menunggu janji pembangunan, tetapi mulai menuntut ukuran nyata tentang ke mana dana itu mengalir dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil.
╔════════════════════════════════╗
“Intinya laporan pertanggungjawaban harus dikasih tahu. Sampai hari ini saya belum tahu apa yang mereka lakukan, setidaknya mereka harus laporkan.”
— Agustinus Anggaibak
╚════════════════════════════════╝
Di ujung pernyataannya, suara terdengar bukan hanya sebagai kritik seorang pejabat adat, tetapi juga sebagai kegelisahan seorang anak Papua yang ingin melihat tanahnya bertumbuh dengan kejujuran, dihormati adatnya, dan dijaga masa depannya oleh tangan-tangan yang bekerja dengan hati nurani.
