BETUN | LINTASTIMOR.ID – Pagi di Betun, Senin (23/2/2026), tidak hanya diisi deretan kursi dan protokol seremoni. Ia dipenuhi degup jantung—791 di antaranya bergetar dalam satu irama: harapan yang akhirnya menemukan nama.
Di bawah langit Kabupaten , Pemerintah Daerah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 791 orang di lingkungan Pemkab Malaka Tahun 2026.
Nomor surat itu tertulis tegas: BKPSDM 810/063/KEP/XII/2025, tertanggal 1 Desember 2025. Masa kerja mereka dimulai 1 Desember 2025 hingga 30 November 2026. Sebuah dokumen administratif, mungkin. Tetapi bagi ratusan keluarga, itu adalah kepastian yang lama dinanti.
Momentum yang Tak Sekadar Seremonial
Di ruang acara, hadir dua sosok yang memimpin perjalanan daerah ini: dan .
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, didampingi Pater Deken Malaka serta jajaran pejabat sipil.
Para penerima duduk rapi. Ada yang menunduk menahan haru. Ada yang memandang lurus ke depan, seperti menatap masa depan yang kini lebih pasti.
Di antara barisan itu, ada guru yang telah bertahun-tahun mengajar tanpa kepastian. Ada tenaga kesehatan yang setia di ruang pelayanan. Ada staf administrasi yang sabar menjaga denyut birokrasi.
SK yang Berbicara tentang Pengakuan
Dalam sambutannya, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar prosedur kepegawaian.
╔════════════════════════════════╗
“Pengangkatan ini bukan sekadar penyerahan SK.
Ini adalah wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian
saudara-saudari sekalian untuk daerah ini.”
╚════════════════════════════════╝
Kalimat itu jatuh perlahan, seperti embun yang menyejukkan ladang panjang pengabdian.
Bupati juga mengingatkan bahwa status baru ini membawa tanggung jawab baru: profesionalisme, disiplin, dan integritas yang tak boleh ditawar. Pemerintah daerah, tegasnya, ingin pelayanan publik semakin kuat dan bermartabat.
Menguatkan Pelayanan Dasar
Wakil Bupati Malaka Henri Melki Simu menambahkan, formasi PPPK Paruh Waktu tersebar di berbagai perangkat daerah, dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
╔════════════════════════════════╗
“Di tangan saudara-saudari, pelayanan dasar masyarakat bertumpu.
Jadikan SK ini bukan sekadar dokumen,
tetapi janji untuk bekerja lebih baik,
lebih tulus, dan lebih profesional.”
╚════════════════════════════════╝
Di sektor pendidikan, guru-guru akan kembali ke kelas dengan semangat yang diperbarui.
Di fasilitas kesehatan, tenaga medis akan melayani dengan rasa aman yang lebih kokoh.
Di kantor-kantor pemerintahan, administrasi akan berjalan dengan ritme yang lebih pasti.
Dari Kepastian Status ke Kepastian Pelayanan
Penyerahan SK ini menjadi penanda komitmen Pemkab Malaka dalam menata manajemen kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Bukan hanya untuk menata struktur birokrasi, tetapi untuk mempercepat pembangunan daerah.
Di Betun hari itu, 791 nama dipanggil bukan hanya untuk menerima kertas bertandatangan. Mereka dipanggil untuk menguatkan fondasi pelayanan publik.
Dan ketika acara usai, satu per satu melangkah keluar ruangan dengan map di tangan. Map itu mungkin ringan. Tetapi maknanya berat—karena di dalamnya tersimpan masa depan, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi Kabupaten Malaka yang terus berproses menuju pelayanan yang lebih bermartabat.
Di Betun, SK itu tidak sekadar dibagikan. Ia menjelma harapan yang sah.
