TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] — Di atas hamparan landasan yang menjadi nadi penerbangan Mimika, tersimpan kisah tumpang tindih sertifikat yang masih menggantung di antara instansi pemerintah.
Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Elcardobes Sapakoly, mengungkapkan bahwa lahan seluas 55 hektar yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika ternyata juga memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Lahan itu memang tercatat atas nama pemerintah, tetapi di beberapa titik muncul sertifikat lain dari BPN. Kami sedang berupaya mencari penyelesaian terbaik,” ujar Elcardobes, Selasa (4/11/2025).
Langkah mediasi sudah diambil. Pihaknya bahkan telah mengundang perwakilan BPN untuk duduk bersama, namun tanggapan belum kunjung datang. Masalah ini, kata Elcardobes, “bukan sepenuhnya kewenangan mereka,” sehingga penyelesaian masih menunggu koordinasi lintas dinas, khususnya dengan Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Mimika.
Kisahnya tak berhenti di sana. Sejak tahun 2020, sejumlah sertifikat baru atas nama masyarakat juga muncul di beberapa titik lahan bandara. Konflik administratif ini sempat berujung pada penutupan pekerjaan proyek beberapa minggu lalu, sebelum akhirnya dibuka kembali setelah tercapai kesepakatan bersama.
“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi antarinstansi agar persoalan ini tuntas. Kami juga akan melaporkannya kepada pimpinan untuk menemukan solusi terbaik, terutama terkait lahan bandara yang menjadi aset vital daerah,” pungkas Elcardobes dengan nada tegas namun menahan resah.
Bandara Mimika terus menjadi pintu gerbang harapan bagi banyak orang — tapi di bawah sayap pesawat yang lalu-lalang itu, masih ada lembar-lembar sertifikat yang belum menemukan satu nama yang pasti.
