TIMIKA, [LINTASTIMOR.ID] – Anggaran perjalanan dinas bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika akan dihentikan sementara mulai Agustus 2025. Keputusan drastis ini diambil menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait dugaan perjalanan dinas fiktif yang melibatkan 12 OPD.
Kabar ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yunte, usai memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (28/7/2025).
“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK terhadap 12 OPD. Maka, untuk sementara waktu, seluruh biaya perjalanan dinas kami hentikan dulu,” ujar Petrus, tenang namun tegas.
Langkah penghentian ini bukan semata sebagai bentuk penegakan disiplin, tetapi juga sebagai refleksi untuk menata kembali tata kelola keuangan daerah yang sempat tergelincir. Menurut Petrus, keputusan tersebut diambil atas persetujuan langsung dari Bupati Mimika dan Inspektorat Daerah.
“Mulai Agustus, seluruh kepala dinas dan pejabat OPD harus siap ‘mengencangkan ikat pinggang’. Ini bukan hukuman, melainkan upaya bersama agar ke depan lebih bersih dan bijaksana,” ucap Petrus, seolah mengajak merenung.
Meski dihentikan sementara, kebijakan ini tetap membuka ruang bagi perjalanan dinas dalam kondisi mendesak, seperti urusan kesehatan keluarga. Pemerintah memberikan toleransi dengan catatan khusus dan persetujuan ketat.
BPK sendiri memberikan waktu 60 hari kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan, termasuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah terlanjur dicairkan.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari lembar baru, di mana perjalanan dinas tak lagi sekadar angka dalam laporan, melainkan benar-benar langkah nyata untuk membangun Mimika yang lebih bersih dan berintegritas.
