MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Angka Rp28 miliar bukan sekadar deretan nominal dalam laporan pemeriksaan keuangan negara. Di balik angka itu, terdapat pertanyaan besar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di Kabupaten Mimika.
Kepolisian Daerah Papua Tengah memastikan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tahun anggaran 2023–2024 tetap berjalan.
Perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 tersebut kini menjadi salah satu perhatian publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025, terdapat sekitar Rp28 miliar yang menjadi persoalan pertanggungjawaban anggaran.
Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Jermias Rontini, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mundur dalam mengusut perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Jermias kepada awak media di Jalan Cenderawasih. Dengan nada tegas, ia memastikan proses penanganan hukum tetap berlanjut.
“Saya tidak akan tarik mundur, tetap kita gas,” kata Jermias.
Pernyataan Kapolda tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Penyidik masih menelusuri rangkaian penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, hingga pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah.
Rp140,9 Miliar dan Jejak Pertanggungjawaban
Dana hibah Pilkada 2024 yang dikelola KPU Kabupaten Mimika tercatat mencapai Rp140.910.206.500.
Dari keseluruhan anggaran tersebut, sekitar Rp28 miliar menjadi sorotan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK karena terdapat penggunaan dana yang disebut belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik Polda Papua Tengah telah menyita uang tunai sebesar Rp830 juta dari KPU Mimika.
Sebelumnya, pihak KPU Mimika juga telah mengembalikan dana sebesar Rp502,77 juta ke kas negara.
Namun, pengembalian sebagian uang maupun penyitaan dana dalam proses penyidikan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum. Penyidik tetap harus menelusuri asal-usul penggunaan anggaran, kesesuaian pertanggungjawaban, serta memastikan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Untuk mengurai persoalan tersebut, kepolisian telah memeriksa sekitar 48 orang saksi.
Pemeriksaan diarahkan pada pendalaman aliran anggaran, mekanisme pencairan, proses administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pilkada.
Sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan antara lain Bupati Mimika Johannes Rettob dan beberapa komisioner KPU Mimika, termasuk Hironimus Kia Ruma.
Johannes Rettob menyatakan dirinya tidak terlibat dalam persoalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada ditandatangani pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Keterangan tersebut merupakan bagian dari informasi yang masih harus diuji dan didalami penyidik melalui proses hukum.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap seseorang sebagai saksi tidak dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan ataupun keterlibatan dalam tindak pidana.
Menunggu Audit, Menguji Unsur Pidana
Di tengah proses pengusutan, penyidik Polda Papua Tengah masih menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pembuktian.
Sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana, penyidik berencana meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta. Mereka berasal dari bidang keuangan daerah, hukum pidana, dan auditor.
Selain pendapat ahli, kepolisian juga akan meminta Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (APKKN) kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Audit tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memperjelas besaran kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan secara hukum.
Hasil penghitungan kerugian negara, keterangan saksi, dokumen pertanggungjawaban, serta pendapat ahli selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyidik dalam melakukan gelar perkara.
Dari tahapan itulah penyidik akan menentukan apakah bukti-bukti yang telah dikumpulkan cukup untuk menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.
Hingga informasi ini disusun, Polda Papua Tengah belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika tersebut.
Ujian Transparansi Pengelolaan Dana Demokrasi
Pengusutan dana hibah KPU Mimika tidak hanya menyangkut persoalan administrasi keuangan. Perkara ini juga menyentuh dimensi kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan demokrasi.
Dana hibah Pilkada bersumber dari keuangan daerah yang penggunaannya harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pertanggungjawaban.
Dalam perspektif hukum pemberantasan korupsi, dugaan ketidakberesan administrasi maupun temuan pemeriksaan keuangan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta unsur lain yang disyaratkan undang-undang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian yang sah.
Karena itu, publik menunggu bukan hanya ketegasan pernyataan aparat penegak hukum, melainkan juga hasil penyidikan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen Kapolda Papua Tengah untuk tidak menarik mundur pengusutan perkara ini kini berhadapan dengan tuntutan pembuktian hukum yang objektif.
Pada akhirnya, sekitar Rp28 miliar yang menjadi sorotan pemeriksaan harus memperoleh penjelasan yang terang: bagaimana anggaran itu digunakan, bagaimana pertanggungjawabannya, apakah benar menimbulkan kerugian keuangan negara, dan siapa yang secara hukum harus bertanggung jawab apabila tindak pidana terbukti.
Sebab, uang publik bukan milik segelintir orang. Ia merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan hukum.
[LINTASTIMOR.ID]


















