TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah forum yang mempertemukan gagasan tentang toleransi dan kehidupan demokrasi, sebuah persoalan hukum kembali menyita perhatian di Mimika. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa dirinya telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian terkait dugaan penyimpangan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika.
Pengakuan itu disampaikan Johannes kepada wartawan di sela-sela kegiatan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026, di Hall Room Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan kedua tersebut berlangsung setelah perkara dugaan penyimpangan dana hibah KPU Mimika ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan status penanganan perkara itu membuat penyidik kembali membutuhkan keterangan sejumlah pihak, termasuk Johannes.
Di hadapan wartawan, Johannes tidak menampik pemanggilan tersebut. Ia menjelaskan, pemeriksaan pertama dilakukan ketika perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Kini, setelah memasuki tahap penyidikan, penyidik kembali meminta keterangannya untuk mendalami sejumlah informasi.
“Benar, polisi memanggil saya untuk meminta keterangan sebagai saksi. Sebelumnya saya sudah pernah dipanggil pada saat penyelidikan. Sekarang, karena kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan, polisi kembali memanggil saya,” kata Johannes.
Pergantian kepemimpinan menjadi materi pendalaman
Di balik pemeriksaan tersebut, terdapat satu aspek yang turut menjadi perhatian penyidik: dinamika pergantian kepemimpinan di Kabupaten Mimika selama proses pemberian dana hibah KPU berlangsung.
Menurut Johannes, penyidik ingin memperoleh penjelasan mengenai situasi pemerintahan pada periode tersebut, terutama untuk memastikan siapa yang mengetahui, memahami, dan memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan dana hibah yang kini dipersoalkan.
Pergantian sejumlah pejabat kepala daerah dalam kurun waktu itu menjadi bagian dari materi klarifikasi. Penyidik, sebagaimana dijelaskan Johannes, berupaya menelusuri sejauh mana pengetahuan dirinya terhadap proses hibah tersebut.
Persoalan ini penting dalam konstruksi penyidikan karena alur kebijakan, kewenangan, serta tanggung jawab administratif perlu ditelusuri berdasarkan waktu dan jabatan masing-masing pihak.
Namun, Johannes menyampaikan bantahan tegas mengenai dugaan keterlibatannya.
“Saya tidak tahu sedikit pun dan tidak pernah terlibat. Bahkan, mengetahui proses itu pun tidak. Penyidik ingin mengklarifikasi apakah pada saat itu saya mengetahui atau tidak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Johannes di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan tidak mengetahui secara terperinci proses pemberian dana hibah yang dipersoalkan dan membantah pernah terlibat dalam dugaan penyimpangannya.
Penyidikan harus menjawab seluruh rangkaian peristiwa
Dua kali pemeriksaan terhadap seorang kepala daerah dalam perkara dugaan penyimpangan dana hibah tentu menjadi bagian penting dari proses pencarian fakta. Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Dalam prinsip penegakan hukum, setiap keterangan harus diuji bersama alat bukti lainnya. Penelusuran tidak cukup berhenti pada siapa yang pernah menjabat, tetapi juga harus menjawab bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana dana disalurkan, serta bagaimana pertanggungjawabannya dilaksanakan.
Karena itu, penyidikan perkara hibah KPU Mimika dituntut berlangsung secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Keterangan Johannes merupakan bantahan atas dugaan keterlibatannya. Sementara itu, pembuktian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyidik melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Di Mimika, perkara ini kini memasuki babak penyidikan. Publik menunggu bukan sekadar daftar nama yang dimintai keterangan, melainkan jawaban hukum yang terang mengenai ke mana dana hibah itu mengalir, bagaimana pengelolaannya, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut uang publik, transparansi bukan hanya tuntutan masyarakat, melainkan bagian penting dari kepercayaan terhadap demokrasi dan penegakan hukum.


















