NABIRE | LINTASTIMOR.ID – Di balik ribuan perkara kriminal yang tercatat di wilayah Papua Tengah, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) muncul sebagai ancaman yang paling menonjol. Angkanya mencapai 426 perkara, melampaui pencurian biasa dan penganiayaan. Data tersebut menjadi alarm bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat strategi penegakan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 2.135 perkara tindak pidana tercatat dalam data Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Tengah sepanjang periode pelaporan yang dipaparkan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditreskrimum bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres se-Papua Tengah.
Di hadapan jajaran penyidik dan pejabat kepolisian, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan bahwa angka kriminalitas tersebut tidak boleh berhenti sebagai deretan statistik. Data harus menjadi dasar evaluasi, pembenahan kinerja, sekaligus pijakan dalam merumuskan langkah konkret menekan kejahatan.
Penegasan itu disampaikan Jermias saat membuka Rakernis Ditreskrimum Polda Papua Tengah di Hotel Carmel, Nabire, Selasa (10/11/2026).
Curanmor menjadi perkara tertinggi
Dari keseluruhan 2.135 perkara yang tercatat, curanmor menempati urutan pertama dengan 426 perkara. Berikutnya, pencurian sebanyak 348 perkara dan penganiayaan mencapai 269 perkara.
Komposisi tersebut memperlihatkan tantangan penegakan hukum yang harus dihadapi aparat Reskrim di wilayah Papua Tengah. Setiap perkara menuntut bukan hanya kecepatan penanganan, tetapi juga ketelitian penyidikan, kecermatan pembuktian, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurut Jermias, Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB) memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang cukup kompleks. Kondisi tersebut menuntut jajaran Reskrim untuk bekerja lebih adaptif, profesional, dan mampu memahami karakteristik persoalan di tengah masyarakat.
“Sebagai daerah otonom baru (DOB), Papua Tengah memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang cukup kompleks. Karena itu, jajaran Reskrim harus mampu hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Jermias dalam sambutannya.
Pesan tersebut menempatkan Reskrim bukan semata-mata sebagai instrumen penindakan, melainkan juga sebagai garda pelayanan hukum yang dituntut mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan publik.
Lima penekanan untuk membenahi kinerja reskrim
Rakernis yang berlangsung selama dua hari itu turut dihadiri Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas, Dirreskrimum Kombes Pol. Asep Sayidi Wijaya, serta sejumlah pejabat utama Polda Papua Tengah.
Mengusung tema “Meningkatkan Kinerja Reskrim Polri yang Profesional dan Akuntabel melalui Sinergitas Polri Bersama Masyarakat dalam Mendukung Program Pemerintah Tahun 2026”, kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan.
Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan lima penekanan yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Reskrim.
Pertama, mendukung program prioritas Kapolri melalui langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat. Di antaranya pelaksanaan Patroli Siaga Reserse (PAGAR), penyampaian informasi perkembangan penanganan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), layanan informasi perkara, serta penerapan keadilan restoratif untuk perkara ringan sesuai ketentuan hukum.
Kedua, meningkatkan profesionalisme dan transparansi penyidikan. Setiap tindakan harus berpedoman pada ketentuan hukum, tanpa penyalahgunaan kewenangan maupun rekayasa perkara.
Ketiga, mengedepankan pendekatan humanis dan keadilan restoratif dalam penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Namun, pendekatan tersebut tetap harus memperhatikan hak-hak korban dan menghormati kearifan lokal.
Keempat, mempercepat digitalisasi penyidikan melalui aplikasi E-Manajemen Penyidikan (EMP). Seluruh jajaran diminta memastikan penginputan data perkara dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui optimalisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta PPA-TPPO. Penanganan korban harus dilakukan secara responsif, disertai pendampingan dan perlindungan hukum yang memadai.
Penegakan hukum harus berpijak pada keadilan
Di luar lima penekanan tersebut, Jermias juga meminta jajaran Reskrim memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari instansi penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk membangun pola penanganan persoalan hukum yang lebih efektif, terutama di tengah karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua Tengah.
Bagi Kapolda, penegakan hukum yang baik tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau tindakan penindakan yang dilakukan. Kualitas penyidikan, kekuatan pembuktian, perlindungan hak masyarakat, dan pelayanan yang manusiawi juga menjadi ukuran penting keberhasilan institusi kepolisian.
“Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari ketegasan dalam melakukan penindakan, tetapi juga dari ketelitian penyidik dalam pembuktian dan kemampuan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Rakernis menjadi forum produktif bagi seluruh peserta untuk mengevaluasi kendala penyidikan, bertukar pengalaman, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Jermias kembali mengingatkan bahwa kewenangan penyidik harus dijalankan secara profesional, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Jadilah penyidik yang teliti dalam pembuktian, tegas dalam penindakan, dan humanis dalam pelayanan,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran Reskrim bahwa kewenangan penegakan hukum harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan integritas.
Di tengah catatan 2.135 perkara, tantangan kepolisian Papua Tengah bukan hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga memastikan setiap proses hukum berlangsung secara transparan, profesional, dan dapat dipercaya.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tidak dibangun hanya melalui ketegasan aparat, melainkan melalui keadilan yang benar-benar dirasakan dalam setiap proses penanganan perkara.
