Pesan itulah yang disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Tanah Papua. Ia meminta kepala daerah mematuhi ketentuan pengangkatan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) OAP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan pelaksanaannya.
Gobai menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pilihan administratif pemerintah daerah. Ada landasan hukum yang secara khusus mengatur pengutamaan OAP dalam proses pengusulan kebutuhan, penerimaan, hingga pengangkatan ASN pada jabatan tertentu.
Landasan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Secara khusus, Pasal 29 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dalam mengusulkan kebutuhan, melaksanakan penerimaan, serta mengangkat ASN pada jabatan tertentu harus mengutamakan Orang Asli Papua.
Ketentuan tersebut memberikan ruang afirmasi sebesar 60 persen dan/atau paling banyak 80 persen. Namun, pengutamaan itu memiliki pengecualian terhadap jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus sebagaimana diatur dalam ayat ketiga pasal tersebut.
Afirmasi Bukan Sekadar Janji Otonomi Khusus
Bagi Gobai, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua. Kebijakan afirmasi tidak cukup hanya disebut dalam pidato atau dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan melalui keputusan kepegawaian yang memberikan kesempatan nyata kepada putra-putri asli Papua.
Ia menilai, anak-anak asli dari kabupaten maupun provinsi di Tanah Papua yang memiliki kemauan, kemampuan, integritas, dan kapasitas perlu memperoleh ruang lebih besar untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Sudah saatnya kita memberikan ruang kepada anak-anak asli sebuah kabupaten atau provinsi dan OAP lainnya yang punya hati, mau, serta mampu untuk menduduki jabatan-jabatan strategis lainnya,” ujar Gobai dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membuka kesempatan bagi sumber daya manusia asli Papua untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan birokrasi.
Sebab, jabatan strategis pemerintahan bukan hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan kewenangan administratif. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan, mengelola pelayanan publik, serta memastikan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Kepala Daerah Diminta Tidak Mengabaikan Regulasi
Gobai menekankan bahwa afirmasi bagi OAP merupakan bagian dari amanat Otonomi Khusus Papua yang wajib diperhatikan pemerintah daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Tanah Papua agar tidak mengabaikan ketentuan PP Nomor 106 Tahun 2021, baik dalam proses pengusulan kebutuhan ASN, penerimaan pegawai, maupun penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan.
Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi penting agar kebijakan Otonomi Khusus tidak kehilangan substansi dalam pelaksanaannya.
Lebih jauh, afirmasi harus berjalan seiring dengan prinsip kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, kesempatan bagi OAP dapat berkembang menjadi kekuatan sumber daya manusia yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan Otonomi Khusus tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau banyaknya program pembangunan yang dilaksanakan. Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana Orang Asli Papua memperoleh kesempatan yang adil untuk menjadi bagian dari kepemimpinan dan masa depan pemerintahan di tanahnya sendiri.
Sebab, Otonomi Khusus akan menemukan maknanya ketika afirmasi tidak berhenti sebagai norma hukum, tetapi benar-benar hidup dalam kebijakan dan keberpihakan yang dapat dirasakan masyarakat Papua.
LINTASTIMOR.ID – Suara Dari Perbatasan Untuk Dunia.
