ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah waktu pembahasan yang kian menyempit, sebuah keputusan penting sedang menanti Kabupaten Belu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 bukan sekadar dokumen berisi angka, tabel, dan daftar belanja pemerintah. Di dalamnya tersimpan arah pembangunan, keberpihakan kebijakan, serta harapan masyarakat terhadap masa depan daerah di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.
Pesan itulah yang mengemuka ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu resmi membuka Masa Sidang Paripurna Tahun 2026, Senin (9/11/2026). Agenda utama yang menjadi perhatian lembaga legislatif tersebut adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, dalam pidatonya menempatkan ketepatan waktu sebagai salah satu tantangan utama yang harus dijawab bersama oleh legislatif dan eksekutif.
Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2026, persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda APBD 2027 wajib ditandatangani paling lambat 30 November 2026.
Artinya, ruang pembahasan tidak lagi panjang. Setiap tahapan membutuhkan keseriusan, koordinasi, serta komitmen agar agenda strategis tersebut tidak tersandera oleh persoalan teknis maupun lambannya komunikasi antarlembaga.
Di hadapan peserta sidang, Theodorus mengingatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan waktu yang tersedia dengan pola kerja yang lebih efektif dan efisien.
“Saya mengajak Bupati bersama seluruh jajarannya untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga kendala-kendala dalam proses pembahasan sedapat mungkin dieliminir. Persetujuan bersama harus terlaksana tepat pada waktunya,” tegasnya.
Namun, di balik desakan mengejar tenggat waktu, terdapat pesan yang lebih mendasar: APBD tidak boleh kehilangan kualitas hanya karena dikejar kalender pembahasan.
Anggaran harus menjawab kebutuhan rakyat
Bagi DPRD Belu, ketepatan waktu memang penting, tetapi ketelitian dalam menentukan arah belanja daerah jauh lebih menentukan manfaat anggaran bagi masyarakat.
APBD seharusnya tidak berhenti sebagai kewajiban administratif tahunan. Dokumen fiskal tersebut harus mampu menerjemahkan persoalan nyata masyarakat menjadi program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung.
Karena itu, Ketua DPRD Belu mengingatkan agar proses pembahasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap program dan alokasi anggaran perlu dicermati berdasarkan urgensi, manfaat, serta kebutuhan masyarakat.
“Keterbatasan waktu tidak serta merta membuat kita terburu-buru dan kurang cermat. Isu-isu penting yang menjadi kebutuhan masyarakat umum harus tetap menjadi prioritas utama pembahasan,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa cepat dokumen disahkan, melainkan sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan publik.
Di Kabupaten Belu, keberpihakan anggaran semestinya tercermin dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan desa, serta pelayanan publik yang semakin baik.
Tiga ranperda desa ikut menentukan arah
Selain pembahasan APBD 2027, Masa Sidang Paripurna Tahun 2026 juga memberikan ruang bagi pembahasan tiga Ranperda inisiatif pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan desa.
Ketiga regulasi tersebut meliputi:
Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.
Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
* Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Ketiga rancangan regulasi itu memiliki arti strategis karena desa merupakan salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pemilihan kepala desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, hingga mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bukan sekadar urusan administratif. Ketiganya berkaitan dengan kepastian hukum, kualitas demokrasi di tingkat desa, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Theodorus berharap seluruh Ranperda tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat, adaptif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional terbaru.
Dengan demikian, pemerintahan desa di Kabupaten Belu diharapkan memiliki pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang semakin tertib, transparan, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.
Belanja modal jangan berhenti di atas kertas
Perhatian Ketua DPRD Belu tidak hanya tertuju pada perencanaan anggaran tahun mendatang. Ia juga menyoroti pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang masih berjalan.
Perangkat daerah teknis didorong segera merealisasikan seluruh kegiatan belanja modal agar penyerapan anggaran pada penghujung tahun dapat mencapai target yang telah direncanakan.
Dorongan ini menjadi penting karena anggaran pembangunan tidak cukup hanya tersedia dalam dokumen perencanaan. Realisasinya harus dapat dirasakan melalui pembangunan fisik, peningkatan fasilitas publik, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang telah diprogramkan pemerintah.
“Dewan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan belanja modal sehingga penyerapan anggaran di akhir tahun 2026 ini dapat mencapai target yang direncanakan,” tutupnya.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya berbicara tentang bagaimana anggaran tahun berikutnya disusun, tetapi juga bagaimana anggaran tahun berjalan benar-benar dilaksanakan.
Menjaga anggaran, menjaga kepercayaan publik
Masa Sidang Paripurna Tahun 2026 kini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Belu untuk menyatukan pandangan mengenai arah pembangunan daerah.
Sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap diperlukan. Namun, keselarasan kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan karakteristik, potensi, persoalan, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan negara.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu kapan APBD 2027 disahkan. Mereka juga menantikan jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah anggaran tersebut benar-benar menghadirkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari?
Di situlah tanggung jawab politik dan pemerintahan diuji. Sebab, APBD yang baik bukan hanya tepat waktu dalam pengesahan, melainkan tepat sasaran dalam perencanaan, disiplin dalam pelaksanaan, transparan dalam pengawasan, dan nyata manfaatnya bagi rakyat.
Sebab, setiap rupiah uang publik harus kembali kepada kepentingan publik. Anggaran boleh disusun di ruang sidang, tetapi manfaatnya harus dirasakan sampai ke pintu rumah masyarakat.
