TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di ruang pertemuan Hotel Grand Tembaga, suasana diskusi tak sekadar formal. Ada nada tegas yang mengalir di antara paparan dan catatan evaluasi. Pemerintah Kabupaten Mimika mengirim pesan yang jelas: pengelolaan Dana Otonomi Khusus tidak boleh lagi berjalan dengan ritme yang longgar.
Melalui forum Focus Group Discussion yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingatkan untuk menempatkan laporan sebagai fondasi utama, bukan pelengkap administrasi.
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Yohana Paliling, berbicara dengan tekanan yang terukur—menegaskan bahwa kualitas laporan menjadi kunci keberlanjutan program dan pencairan anggaran.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ “Laporan tidak boleh sekadar ada. Ia harus │
│ hadir tepat waktu, akurat, dan mampu │
│ menjelaskan capaian program secara jelas │
│ serta terukur.” │
└──────────────────────────────────────────────┘
Menurutnya, disiplin pelaporan bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan yang dibiayai melalui Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2026.
Di balik angka-angka anggaran, tersimpan konsekuensi yang tidak kecil. Keterlambatan atau ketidaktepatan laporan dapat berdampak langsung pada pencairan dana tahap berikutnya—yang nilainya mencapai 45 persen dari total alokasi.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ “Ketepatan waktu pelaporan menjadi krusial, │
│ karena berhubungan langsung dengan │
│ pencairan tahap kedua. Jika laporan │
│ tidak memenuhi syarat, maka proses itu │
│ akan terhambat.” │
└──────────────────────────────────────────────┘
Lebih jauh, forum ini juga menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program di sektor-sektor strategis—pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat.
Terutama bagi Orang Asli Papua, yang menjadi prioritas utama dalam desain kebijakan Otonomi Khusus.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ “Kami ingin memastikan bahwa program tidak │
│ hanya berjalan di atas kertas, tetapi │
│ benar-benar dirasakan manfaatnya oleh │
│ masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.” │
└──────────────────────────────────────────────┘
Di akhir pernyataannya, Yohana kembali menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif seluruh OPD. Bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, disiplin bukan lagi pilihan—melainkan prasyarat mutlak untuk menjaga arah pembangunan tetap tepat sasaran.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ “Kami mendorong seluruh OPD untuk lebih │
│ disiplin dan bertanggung jawab, agar │
│ pengelolaan anggaran berjalan efektif dan │
│ memberi dampak nyata.” │
└──────────────────────────────────────────────┘
Di Timika, pesan itu kini menggema lebih keras: laporan bukan sekadar dokumen, melainkan cermin dari keseriusan membangun Papua dari dalam.
