MIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di balik pelayanan kesehatan yang menjangkau ibu hamil, bayi, balita, remaja hingga warga lanjut usia, ada para kader Posyandu yang setiap hari berdiri di garis terdepan. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan, terutama di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan.
Namun, pengabdian saja tidak cukup. Pengetahuan harus terus diperbarui, keterampilan perlu diperkuat, dan kualitas pelayanan mesti mengikuti perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Kesadaran itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMAK) menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi 304 kader Posyandu Tahun Anggaran 2026. Mereka akan dibekali 25 keterampilan dasar untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.
Program ini dirancang secara bertahap dengan menyasar tiga karakteristik wilayah pelayanan, yakni pesisir, pegunungan, dan perkotaan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesempatan peningkatan kapasitas tidak hanya dinikmati kader di pusat kota, tetapi juga mereka yang mengabdi di wilayah terpencil.
Pelatihan resmi dibuka Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Ananias Faot, di Hotel Horison Diana, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Ananias menegaskan bahwa kader Posyandu memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan dasar yang dekat, mudah dijangkau, dan berkelanjutan.
Menurutnya, wajah pelayanan Posyandu telah berkembang. Tanggung jawab kader tidak lagi terbatas pada kegiatan penimbangan bayi atau pemantauan pertumbuhan balita. Cakupan pelayanan kini harus menjangkau seluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, orang dewasa hingga kelompok lanjut usia.
“Kader Posyandu memiliki tanggung jawab penting dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Karena itu, pengetahuan dan keterampilan mereka harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini,” demikian penegasan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Ananias.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa kader Posyandu bukan sekadar pelaksana kegiatan rutin di lingkungan masyarakat. Mereka merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang membutuhkan kemampuan, ketelitian, dan pemahaman terhadap kebutuhan warga.
Menembus batas geografis pelayanan
Tantangan pelayanan kesehatan di Mimika tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas. Bentang geografis yang terdiri atas kawasan pesisir, pegunungan, dan perkotaan menghadirkan persoalan tersendiri dalam pemerataan pelayanan.
Kader yang bertugas di kawasan perkotaan menghadapi dinamika masyarakat yang berbeda dengan kader di kampung-kampung pesisir maupun pegunungan. Karena itu, peningkatan kapasitas harus dirancang dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ananias menyoroti pentingnya memastikan pembinaan kader menjangkau kawasan yang sulit diakses, termasuk wilayah pegunungan dan Tembagapura. Pemerintah tidak boleh membiarkan perbedaan kondisi geografis berkembang menjadi kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. DPMAK, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi terkait lainnya diharapkan membangun koordinasi yang kuat agar program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesehatan berjalan secara terpadu.
Dalam perspektif pembangunan daerah, sinergi tersebut menjadi penting karena peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah semata. Dibutuhkan kerja bersama, mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga evaluasi pelaksanaan pelayanan di tingkat kampung.
304 kader, 25 keterampilan dasar
Ketua Panitia, Eklefina M. Karma, menjelaskan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini menyasar 304 kader kesehatan dengan materi pembelajaran yang mencakup 25 keterampilan dasar Posyandu.
Pembekalan tersebut diharapkan menjadi modal bagi para kader untuk menjalankan tugas secara lebih terarah, terampil, dan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanan masing-masing.
Pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga tahapan agar proses pembinaan dapat menjangkau seluruh sasaran secara terorganisasi.
Tahap pertama berlangsung di wilayah pesisir pada 17–20 November 2026. Selanjutnya, kader dari wilayah pegunungan mengikuti pelatihan pada 23–26 November 2026. Sementara itu, pelatihan untuk wilayah perkotaan dijadwalkan pada 27 November hingga 1 Desember 2026.
Pembagian jadwal tersebut sekaligus mencerminkan upaya pemerintah mendekatkan proses peningkatan kapasitas dengan karakteristik wilayah tempat para kader menjalankan pengabdian.
Di sisi lain, Ananias juga mendorong pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada kader yang menunjukkan keaktifan, dedikasi, dan prestasi dalam menjalankan tugas. Apresiasi dinilai penting untuk membangun motivasi sekaligus menumbuhkan semangat pengabdian di antara para kader.
Dari ruang pelatihan menuju kampung
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ataupun materi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung.
Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan 304 kader tersebut menerjemahkan 25 keterampilan dasar ke dalam praktik pelayanan sehari-hari. Pengetahuan yang diperoleh harus hadir dalam interaksi dengan masyarakat, memperkuat pemantauan kesehatan, serta membantu memastikan kelompok rentan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Bagi Mimika, peningkatan kapasitas kader Posyandu merupakan investasi pembangunan manusia yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Sebab, kualitas pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Ia harus bergerak melintasi pesisir, menjangkau kampung-kampung, dan menembus wilayah pegunungan.
Dari tangan para kader yang bekerja di garis depan itulah, cita-cita pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika diuji: memastikan setiap warga, di mana pun mereka tinggal, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.


















