Wakil Ketua LEMASKO, Marianus Maknaipeku, menyampaikan keberatan terhadap sejumlah pemberitaan media yang dinilainya terlalu menonjolkan nama Bupati Mimika, Johannes Rettob, seolah-olah telah terlibat langsung dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.
Baginya, pemberitaan dan proses penegakan hukum harus tetap berpijak pada fakta, bukan membangun persepsi yang mendahului pembuktian.
Marianus mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran publik melibatkan mekanisme administrasi dan tanggung jawab kelembagaan. Karena itu, apabila penyidik ingin mengungkap perkara secara utuh, pemeriksaan semestinya tidak hanya diarahkan kepada kepala daerah, tetapi juga menjangkau pihak-pihak internal KPU yang berkaitan langsung dengan administrasi keuangan.
Ia secara khusus meminta penyidik mendalami peran sekretaris dan bendahara KPU Mimika.
“Jangan hanya menyebut Bupati. Kalau memang ingin mengungkap kasus ini secara terang-benderang, sekretaris dan bendahara KPU juga harus diperiksa. Mereka perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” kata Marianus.
Pernyataan itu sekaligus menjadi dorongan agar penyidikan tidak terjebak pada konstruksi perkara yang hanya bertumpu pada jabatan atau posisi seseorang. Setiap pihak, menurut Marianus, harus diperiksa berdasarkan kewenangan, tindakan, pengetahuan, serta keterlibatannya dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Jejak anggaran dan pertanggungjawaban dipertanyakan
Salah satu persoalan yang disoroti Marianus adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh dokumen keuangan, mulai dari kuitansi, bukti penerimaan uang, laporan kegiatan, hingga dokumen distribusi logistik pemilu ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Perhatian Marianus tertuju pada dugaan ketidaksesuaian laporan distribusi logistik pemilu menuju Potowayburu.
Menurut keterangannya, terdapat informasi bahwa distribusi logistik ke wilayah tersebut dilakukan menggunakan perahu. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban yang dipersoalkannya, moda transportasi yang tercatat disebut menggunakan pesawat.
Perbedaan keterangan tersebut, menurut dia, perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak yang mengetahui pelaksanaan kegiatan.
“Ini harus diperiksa. Kalau di lapangan menggunakan perahu, tetapi dalam laporan pertanggungjawaban disebut menggunakan pesawat, harus jelas ke mana aliran anggarannya dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut perbedaan jenis transportasi. Lebih jauh, Marianus mempertanyakan kesesuaian antara realisasi kegiatan, penggunaan dana, dan laporan administratif yang menjadi dasar pertanggungjawaban anggaran.
Namun, dugaan ketidaksesuaian tersebut tetap membutuhkan verifikasi melalui dokumen asli, bukti transaksi, keterangan pelaksana kegiatan, serta hasil pemeriksaan penyidik. Perbedaan laporan dan pelaksanaan di lapangan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.
Jangan biarkan opini mendahului fakta hukum
Marianus juga mengkritik pemberitaan yang menurut penilaiannya lebih banyak menyoroti Johannes Rettob dan mantan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
Ia mengingatkan bahwa perhatian publik terhadap nama pejabat tidak boleh mengaburkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mengelola anggaran, siapa yang melakukan transaksi, siapa yang menerima atau menggunakan dana, serta siapa yang menyusun dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban.
Baginya, seluruh mata rantai pengelolaan keuangan harus dibuka secara proporsional.
“Jangan sampai opini publik terbentuk seolah-olah hanya Bupati yang bertanggung jawab. Semua pihak yang mengetahui, mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran harus diperiksa,” katanya.
Desakan tersebut mengarah pada satu prinsip penting dalam penegakan hukum: pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing orang, bukan semata-mata karena kedudukan atau jabatan yang disandangnya.
Karena itu, Marianus meminta kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak tertentu. Ia berharap sekretaris dan bendahara KPU turut dimintai keterangan secara mendalam sesuai relevansi peran mereka dalam administrasi dan pertanggungjawaban dana hibah.
Apabila perkara berlanjut ke persidangan, seluruh fakta yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, menurut dia, harus dibuka secara transparan agar tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
LEMASKO meminta penegakan hukum tanpa tebang pilih
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik, Marianus berharap kepolisian bekerja profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.
Ia menilai masyarakat Mimika berhak memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme penggunaan dana hibah KPU, pelaksanaan kegiatan, aliran anggaran, serta pihak-pihak yang secara hukum harus mempertanggungjawabkan setiap penyimpangan apabila ditemukan.
Bagi LEMASKO, pengungkapan perkara dugaan korupsi tidak boleh menjadi ruang pembentukan opini yang menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian hukum. Sebaliknya, penyidikan harus menjadi instrumen untuk menemukan kebenaran melalui pemeriksaan yang menyeluruh.
Sebab, uang yang dipersoalkan merupakan anggaran publik. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dijelaskan, setiap kegiatan harus dapat dibuktikan, dan setiap pertanggungjawaban harus dapat diuji.
Di titik inilah desakan Marianus menemukan relevansinya: jangan hanya mencari siapa yang paling sering disebut dalam pemberitaan, tetapi telusuri siapa melakukan apa, berdasarkan kewenangan dan bukti yang tersedia.
Catatan keberimbangan: Hingga berita ini disusun, pernyataan dan dugaan Marianus mengenai peran sekretaris serta bendahara KPU Mimika, termasuk ketidaksesuaian moda transportasi distribusi logistik ke Potowayburu, masih memerlukan pembuktian. LINTASTIMOR.ID belum memperoleh konfirmasi dari pihak KPU Mimika maupun kepolisian terkait substansi pernyataan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut tetap terbuka demi menjaga prinsip praduga tak bersalah dan keberimbangan pemberitaan.


















