TIMIKA |LINTASTIMOR.ID — Di tepian laut yang menyimpan harapan dan ketergantungan hidup, nama Pomako mulai disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sekadar kawasan pesisir, tetapi calon wajah baru pembangunan—kampung nelayan yang dirancang menjadi percontohan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Gagasan itu mengemuka dalam pembahasan rencana pengembangan kawasan nelayan. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Jhon NR Gobay, berdiri di antara kebutuhan riil masyarakat dan arah kebijakan nasional, mendorong percepatan langkah agar pembangunan tak berhenti pada wacana.
Pomako dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi strategis—akses yang memadai, serta kekayaan laut yang menjanjikan kehidupan bagi masyarakat pesisir.
Dalam pandangannya, pembangunan kampung nelayan harus melampaui sekadar pembangunan fisik.
╔═══════════════════════════════🌸
“Pembangunan ini harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk tempat tinggal yang layak bagi nelayan di wilayah pesisir.”
🌸═══════════════════════════════╝
Bagi Jhon, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Karena itu, ia menyoroti pentingnya pengaturan zona penangkapan ikan—sebuah langkah untuk melindungi nelayan lokal dari tekanan persaingan dengan pihak luar.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh lepas dari akar budaya masyarakat Papua, agar pembangunan tidak menimbulkan gesekan sosial yang justru merugikan.
Rencana kampung nelayan ini dirancang sebagai ekosistem yang utuh. Tidak hanya rumah layak, tetapi juga fasilitas penunjang seperti sentra nelayan terpadu, pabrik es, bantuan perahu, hingga sarana pendukung lainnya—semua diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
╔═══════════════════════════════🌸
“Melalui kampung nelayan mandiri, masyarakat diharapkan bisa mengelola hasil laut secara optimal dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.”
🌸═══════════════════════════════╝
Dari sisi pembiayaan, pembangunan ini akan didukung oleh sinergi anggaran pemerintah pusat dan daerah, dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi sesuai regulasi yang berlaku.
Pomako pun diusulkan menjadi prioritas utama dalam realisasi program tersebut—sebuah langkah awal yang diharapkan mampu menjadi model bagi kawasan pesisir lainnya di Papua Tengah.
Analisis Kontekstual
Dorongan menjadikan Pomako sebagai kampung nelayan percontohan mencerminkan arah pembangunan berbasis wilayah yang semakin spesifik dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial-budaya, program ini berpotensi menjadi model pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta konsistensi kebijakan dalam melindungi nelayan lokal dari tekanan eksternal.
Kini, harapan itu berlayar dari Pomako—mengikuti arus laut, membawa mimpi tentang kemandirian.
Dan jika kelak kampung nelayan itu benar-benar berdiri, ia bukan sekadar deretan bangunan di tepi laut, melainkan simbol bahwa pembangunan bisa berpihak—pada mereka yang hidup dari ombak, dan menggantungkan masa depan pada laut yang tak pernah tidur.
