TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Deru pembangunan di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya bergerak cepat pada pertengahan tahun anggaran 2026. Di balik meja-meja perencanaan dan lembar evaluasi proyek, pemerintah daerah masih berjibaku menyesuaikan lonjakan harga material yang terus merangkak naik dari waktu ke waktu.
Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika baru mencapai sekitar Rp560 miliar dari total APBD sebesar Rp5,6 triliun, atau berada pada angka 11,38 persen. Rendahnya serapan anggaran tersebut terutama terjadi pada sektor infrastruktur yang belum berjalan optimal.
Di lapangan, situasi tidak lagi sesederhana menghitung volume pekerjaan. Harga semen, besi, hingga biaya distribusi material ke sejumlah wilayah mengalami kenaikan signifikan. Ongkos transportasi dan bahan bakar ikut membebani biaya operasional proyek yang sebelumnya telah dirancang dalam hitungan lama.
Bupati Mimika, , mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang melakukan penyesuaian harga satuan pekerjaan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Proses tersebut membuat sejumlah proyek fisik belum dapat dijalankan sambil menunggu hasil evaluasi selesai dilakukan.
“Sekarang harga barang naik hampir di seluruh daerah, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga pekerjaan,” ujar Johannes kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Menurut Johannes, kondisi serupa tidak hanya dialami Kabupaten Mimika, tetapi juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Persoalan kenaikan biaya pembangunan bahkan kerap menjadi pembahasan dalam forum .
Kenaikan biaya proyek juga mulai memengaruhi minat kontraktor untuk mengikuti tender pekerjaan pemerintah. Sejumlah pelaku usaha jasa konstruksi disebut mulai berhitung ulang karena nilai proyek dinilai tidak lagi sebanding dengan biaya operasional di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika memilih melakukan penyesuaian volume pekerjaan dibanding menaikkan nilai anggaran proyek. Beberapa kegiatan bahkan berpotensi menggunakan mekanisme Contract Change Order (CCO) guna menyesuaikan kebutuhan teknis di lapangan tanpa membebani postur anggaran daerah.
Tak hanya persoalan harga, proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan tahapan administrasi cukup panjang turut memengaruhi lambatnya pelaksanaan proyek. Waktu pengerjaan yang semakin sempit menjelang akhir tahun anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah maupun pelaksana proyek.
Meski demikian, pemerintah berharap masyarakat tetap memahami kondisi yang sedang dihadapi, sembari memastikan agenda pembangunan di Kabupaten Mimika tetap berjalan secara bertahap dan terukur.
╔════════════════════════════════╗
❝ Ketika harga-harga melambung di atas hitungan awal pembangunan, pemerintah bukan hanya dituntut membangun jalan dan gedung, tetapi juga menjaga agar setiap rupiah anggaran tetap berpijak pada kenyataan di lapangan. ❞
╚════════════════════════════════╝
