TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Perang melawan tuberkulosis (TBC) tidak cukup dilakukan di ruang pemeriksaan, tidak pula bisa dibebankan hanya kepada tenaga medis. Penyakit yang penularannya dapat berlangsung di lingkungan sekitar itu membutuhkan kesadaran masyarakat, dukungan keluarga, serta keterlibatan berbagai sektor agar pencegahan dan pengobatan berjalan beriringan.
Di Kabupaten Mimika, upaya tersebut mulai dirumuskan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030. Dokumen ini disiapkan sebagai pijakan untuk memperkuat pencegahan, mempercepat penemuan kasus, dan memastikan pasien memperoleh pendampingan hingga menyelesaikan pengobatan.
Langkah itu dibahas dalam workshop yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026). Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, organisasi keagamaan, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Pelibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pendekatan yang lebih menyeluruh. Sebab, keberhasilan menekan penularan TBC tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan menemukan kasus lebih dini, membangun kesadaran masyarakat, dan memastikan pasien tidak terputus dari pengobatan.
TBC bukan hanya urusan tenaga medis
Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ananias Faot, menekankan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan kerja sama lintas sektor yang nyata.
Menurutnya, pelayanan medis harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat dan dukungan lingkungan sosial. Tanpa keterlibatan berbagai pihak, upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pendampingan pasien akan menghadapi tantangan yang lebih besar.
“Penanggulangan TBC harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat hingga memastikan pasien mendapatkan pendampingan dan menyelesaikan pengobatan. Karena itu, setiap sektor perlu mengambil peran sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Ananias.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan TBC memerlukan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan fasilitas kesehatan berperan dalam pelayanan, sementara keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat dapat mendukung edukasi, deteksi dini, serta lingkungan yang tidak memberikan stigma kepada pasien.
Dukungan tersebut perlu dibangun dengan tetap menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan pasien dan memastikan mereka memperoleh layanan tanpa diskriminasi.
RAD 2026–2030 harus terukur
Penyusunan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2026–2030 diharapkan menghasilkan arah kebijakan yang jelas untuk lima tahun mendatang. Dokumen itu perlu memuat sasaran program, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta target yang dapat diukur dan dievaluasi.
Bagi Mimika, tantangannya bukan hanya merumuskan program, melainkan memastikan setiap rencana dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata di lapangan.
Penemuan kasus lebih dini, kesinambungan pengobatan, edukasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga perlu menjadi bagian dari upaya yang saling mendukung. Pelaksanaan program juga membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas agar setiap sektor mengetahui peran dan kontribusinya.
Ananias mengingatkan agar penyusunan dokumen tersebut tidak berhenti sebagai pekerjaan administratif.
“Yang terpenting, rencana aksi ini harus bisa diterapkan dan dievaluasi secara berkala. Dengan keterlibatan semua pihak, upaya menemukan kasus lebih dini, mencegah penularan, dan mendukung kesembuhan pasien dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Pesan itu menjadi penekanan bahwa keberhasilan sebuah rencana aksi tidak cukup diukur dari selesainya dokumen. Hasilnya harus terlihat melalui pelaksanaan program, koordinasi yang berkelanjutan, serta evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan.
Dari perencanaan menuju perlindungan masyarakat
Melalui penyusunan RAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong agar penanggulangan TBC menjadi agenda bersama, bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Kesehatan.
Keterlibatan lintas sektor diharapkan memperluas jangkauan edukasi, memperkuat dukungan terhadap pasien, dan membantu mengatasi hambatan yang dapat mengganggu keberlanjutan pengobatan.
Pada akhirnya, keberhasilan menekan penularan TBC membutuhkan lebih dari sekadar komitmen dalam forum pertemuan. Diperlukan kerja nyata, koordinasi yang konsisten, dan evaluasi berkala agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di Mimika, penyusunan RAD 2026–2030 menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai kekuatan dalam menghadapi TBC. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rencana bergerak dari meja perumusan menuju pelayanan yang dirasakan masyarakat, sehingga upaya pencegahan semakin kuat dan pasien memperoleh kesempatan lebih baik untuk menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.
LINTASTIMOR.ID — Suara dari Perbatasan untuk Dunia.
