TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Anggaran Rp12 miliar yang dialokasikan untuk program pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika tahun 2026 kini menjadi sorotan. Di balik besarnya anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) itu, muncul keluhan peserta pelatihan yang menuntut penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Aktivis mahasiswi Geofani Pogolamun mendesak transparansi anggaran sekaligus meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keluhan yang disampaikan peserta. Polres Mimika dan Kejaksaan Negeri Mimika pun didorong memastikan apakah terdapat pengaduan atau indikasi pelanggaran yang perlu diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.
Sorotan tersebut berangkat dari laporan 30 peserta pelatihan public speaking yang mengeluhkan sejumlah persoalan. Mulai dari durasi pelatihan yang disebut tidak sesuai dengan dokumen kegiatan, konsumsi yang diduga basi dan dipenuhi ulat, biaya transportasi yang ditanggung sendiri, hingga ketidakjelasan rincian anggaran.
Keluhan itu perlu dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi yang terbuka. Sebab, ketika anggaran publik bernilai miliaran rupiah dipertaruhkan, masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Keluhan peserta membuka pertanyaan serius
Program pelatihan tersebut dilaporkan menjadi bagian dari kegiatan peningkatan keterampilan bagi 502 orang asli Papua. Namun, laporan mengenai pengalaman 30 peserta pelatihan public speaking memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan yang diterima peserta.
Durasi pelatihan yang disebut tidak sesuai dokumen perlu dicocokkan dengan jadwal dan kontrak kegiatan. Keluhan mengenai konsumsi harus ditelusuri melalui keterangan peserta, penyedia, serta dokumen pengadaan. Sementara itu, persoalan biaya transportasi perlu diperjelas untuk mengetahui apakah pengeluaran tersebut memang menjadi tanggungan peserta atau seharusnya ditanggung melalui komponen anggaran kegiatan.
Seluruh persoalan itu belum dapat langsung disimpulkan sebagai penyimpangan anggaran. Namun, keluhan yang disampaikan peserta layak memperoleh jawaban yang terukur, bukan dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.
Dalam pengelolaan anggaran publik, kesesuaian antara dokumen dan realisasi menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Rp12 miliar bukan angka yang boleh dibiarkan tanpa penjelasan
Besarnya anggaran yang disorot membuat persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan umum. Publik membutuhkan informasi yang dapat diuji mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban program.
DPRK Mimika dan Pemerintah Kabupaten Mimika didesak meminta klarifikasi kepada Disnakertrans, CV Jhoel Event Organizer, serta pejabat terkait mengenai pelaksanaan pelatihan tersebut.
Pemeriksaan administrasi dan teknis perlu mencakup dokumen kontrak, jadwal serta durasi pelatihan, daftar kehadiran peserta, bukti pembayaran, pengadaan konsumsi, biaya transportasi, dan realisasi anggaran.
Dokumen-dokumen tersebut penting untuk membandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang benar-benar dilaksanakan. Dari sana, dapat diketahui apakah keluhan peserta memiliki dasar yang sesuai dengan fakta dan apakah terdapat persoalan administrasi, kualitas layanan, atau indikasi pelanggaran hukum.
Polres dan Kejaksaan Mimika diminta menindaklanjuti
Geofani Pogolamun mendesak aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Polres Mimika dan Kejaksaan Negeri Mimika diharapkan memastikan status pengaduan, menelaah informasi yang tersedia, serta mengambil langkah sesuai kewenangan apabila ditemukan dasar yang cukup untuk melakukan pemeriksaan.
Langkah tersebut penting agar persoalan penggunaan Dana Otsus tidak berhenti sebagai polemik di ruang publik. Apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan tidak menemukan penyimpangan, hasilnya juga perlu dijelaskan secara transparan agar tidak berkembang prasangka yang merugikan pihak-pihak terkait.
Prinsipnya, tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keluhan. Namun, keluhan masyarakat juga tidak semestinya diabaikan ketika menyangkut penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar.
Dana Otsus harus kembali kepada kepentingan orang asli Papua
Dana Otsus memiliki arti strategis bagi pembangunan Papua, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Karena itu, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, mutu kegiatan, maupun manfaat yang diterima masyarakat.
Pelatihan kerja semestinya memberi peserta pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berguna bagi masa depan mereka. Apabila muncul keluhan tentang durasi kegiatan, konsumsi, maupun biaya yang harus ditanggung sendiri, persoalan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan fakta lapangan.
Pada akhirnya, pertanyaan publik bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran Rp12 miliar. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah program itu dilaksanakan sesuai ketentuan, apakah peserta memperoleh layanan sebagaimana direncanakan, dan apakah penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.
Dana Otsus adalah uang publik yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Papua. Transparansi bukan ancaman bagi penyelenggara program, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada rakyat.
Kini, DPRK Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika, Polres Mimika, dan Kejaksaan Negeri Mimika diharapkan memberikan kejelasan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Sebab, ketika pertanyaan menyangkut miliaran rupiah uang rakyat, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan atau pembelaan, melainkan keterbukaan yang dapat diuji melalui fakta dan dokumen.
BUSERKOTA.COM — Ungkap Fakta Hukum dan Kriminal.
