TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Setelah hampir sembilan tahun berjalan dalam ketidakpastian, perselisihan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja PT Freeport Indonesia mulai menemukan celah menuju meja penyelesaian. Perwakilan pekerja yang terlibat mogok kerja menyambut langkah manajemen membuka ruang dialog atas persoalan yang berlangsung sejak 2017.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Tim 10 Moker sekaligus Koordinator Pekerja Moker PT Freeport Indonesia, privatisasi, dan kontraktor, James Billy Roberth Laly, melalui surat terbuka tertanggal 20 Agustus 2026 di Jakarta.
Bagi para pekerja dan keluarga mereka, pembukaan ruang penyelesaian itu dipandang sebagai titik terang setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.
“Setelah melalui proses panjang yang penuh ketidakpastian, keputusan manajemen PT Freeport Indonesia untuk membuka pintu penyelesaian Moker hadir ibarat embun pagi yang menyejukkan hati ribuan keluarga pekerja,” tulis James dalam surat terbuka tersebut.
Bukan Sekadar Kebijakan Korporasi
James menilai langkah manajemen membuka ruang penyelesaian tidak semata-mata merupakan keputusan korporasi. Menurut dia, langkah tersebut juga menunjukkan adanya perhatian terhadap pekerja yang terdampak oleh perselisihan ketenagakerjaan selama bertahun-tahun.
Ia mengakui dinamika dan kekhilafan yang terjadi pada masa lalu sebagai bagian dari proses pendewasaan hubungan industrial. Karena itu, penyelesaian persoalan diharapkan ditempuh melalui musyawarah antara pekerja dan manajemen.
Keterbukaan tersebut, kata James, dapat menjadi awal untuk membangun kembali hubungan ketenagakerjaan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.
“Langkah strategis ini mempertegas kembali posisi pekerja dan manajemen sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi demi menjaga stabilitas operasional serta iklim kerja yang kondusif,” katanya.
Harapan Berujung pada Penyelesaian Konkret
Meski menyambut positif langkah tersebut, surat terbuka James belum menguraikan secara rinci bentuk penyelesaian yang sedang dibahas.
Tahapan perundingan, jumlah pekerja yang tercakup, serta kepastian pemenuhan hak masing-masing pekerja juga belum dijelaskan. Demikian pula belum diketahui apakah pembukaan ruang penyelesaian tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara manajemen dan perwakilan pekerja.
Di titik inilah harapan para pekerja akan diuji. Setelah persoalan berlangsung sejak 2017, ruang dialog perlu diterjemahkan menjadi proses yang konkret, transparan, dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebab, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan bukan hanya tentang mengakhiri sebuah konflik, tetapi juga memulihkan kepercayaan dan memastikan hubungan industrial dapat berjalan kembali secara sehat.
James berharap langkah damai tersebut menjadi awal bagi hubungan yang lebih kuat antara pekerja dan perusahaan sekaligus memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Papua.
“Semoga langkah damai ini memperkuat sinergi kita untuk melangkah searah, mengantarkan PTFI menjadi semakin jaya dan berdaya, serta terus memberikan dedikasi terbaik bagi kemakmuran Tanah Papua,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Freeport Indonesia mengenai isi surat terbuka tersebut maupun skema penyelesaian perselisihan pekerja yang dimaksud.
Setelah sembilan tahun berjalan, pintu dialog yang mulai terbuka tentu bukan akhir dari perjalanan. Ia baru menjadi ambang—tempat harapan para pekerja menunggu apakah kata “penyelesaian” benar-benar akan berubah menjadi kepastian.
