KUPANG |LINTASTIMOR.ID) — Di tengah tanah Flores yang belum sepenuhnya berhenti bergetar, ruang sidang DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tempat lain untuk memastikan satu hal: negara tidak boleh terlambat ketika rakyat sedang menunggu pertolongan.
Senin (24/8/2026), dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan perkembangan penanganan bencana gempa bumi Flores.
Pemaparan itu disampaikan setelah Anggota DPRD NTT Alex Afong memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT sekaligus meminta penjelasan mengenai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan dan bantuan.
Di hadapan forum paripurna, Gubernur menempatkan gotong royong sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana.
“Penanganan gempa Flores ini menunjukkan bahwa gotong royong kita sebagai sesama orang NTT dan sebagai sesama keluarga besar orang Indonesia, berjalan dengan baik,” ujar Gubernur.
Sejak hari pertama bencana, 15 Agustus 2026, bantuan dan penanganan disebut telah bergerak menuju wilayah terdampak. TNI dan Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak lainnya terlibat dalam respons kemanusiaan tersebut.
Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan bantuan bergerak cepat sekaligus tepat sasaran.
Masa tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari dan akan terus dievaluasi hingga 28 Agustus 2026. Evaluasi mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan serta rilis resmi BMKG terkait perkembangan situasi kegempaan.
Di sejumlah wilayah, kondisi masyarakat mulai berangsur stabil. Beberapa tenda pengungsian di Kabupaten Sikka bahkan mulai dibongkar secara bertahap karena sebagian warga yang rumahnya dinyatakan aman telah kembali menjalankan aktivitas.
“Kemarin juga di Sikka, beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar. Jadi, masyarakat yang merasa sudah bisa beraktivitas dan kalau rumahnya tidak ada kendala, sudah kembali ke rumah,” ungkap Melki.
Namun, kepulangan warga tidak boleh hanya ditentukan oleh rasa ingin kembali ke rumah. Pemerintah menekankan pentingnya verifikasi kelayakan bangunan untuk memastikan rumah yang kembali dihuni benar-benar aman.
Bagi rumah yang belum layak ditempati, pemerintah menyiapkan hunian sementara melalui Kementerian Pekerjaan Umum selama proses pemulihan berlangsung.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati. Kalau memang tidak bisa ditempati, maka mekanismenya penanganan melalui Kementerian PU untuk membangun,” jelasnya.
Tiga Jalan Menembus Wilayah Sulit
Di lapangan, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan bantuan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana bantuan tersebut sampai ke tangan warga yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dijangkau.
Gubernur menyebut keterbatasan relawan menjadi salah satu kendala dalam distribusi bantuan ke sejumlah wilayah.
Karena itu, Pemprov NTT menyiapkan tiga mekanisme percepatan.
Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk membawa bantuan menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Kedua, menggunakan jasa ojek dan kendaraan pick up milik masyarakat setempat yang memahami medan serta jalur menuju kampung-kampung terpencil. Biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung BNPB dan telah disepakati.
“Kemarin juga seizin Kepala BNPB, saya minta agar kita bisa menggunakan ojek ataupun pick up dari kampung-kampung itu, karena mereka sudah terbiasa menembus kampung-kampung. Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pikap. Nanti yang bayar BNPB,” kata Melki.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian” dengan dukungan sistem akuntansi keuangan yang telah disiapkan.
Bagi pemerintah daerah, prinsipnya sederhana: kebutuhan dasar warga tidak boleh menunggu birokrasi selesai bergerak.
“Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegas Gubernur.
Mekanisme tersebut telah mulai berjalan di Nagekeo dan Ngada dan selanjutnya akan diterapkan di wilayah terdampak lainnya.
Data Menjadi Fondasi Pemulihan
Ketika fase tanggap darurat perlahan bergerak menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, tantangan berikutnya adalah data.
Gubernur menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang akurat, terutama terhadap rumah masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.
Ia meminta DPRD, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, serta masyarakat bersama-sama memastikan data yang disampaikan kepada pemerintah pusat benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Kita sama-sama bantu pastikan bahwa data yang masuk itu seakurat mungkin,” ujarnya.
Akurasi tersebut menjadi penting karena data kerusakan akan menentukan seberapa cepat dan tepat dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan untuk pembangunan kembali wilayah terdampak.
Secara kontekstual, penanganan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan tiba, tetapi juga dari ketepatan sasaran, keamanan warga saat kembali ke rumah, serta akurasi data yang menjadi dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam situasi seperti Flores, koordinasi antara pemerintah, aparat, DPRD, relawan, dan masyarakat menjadi mata rantai yang menentukan apakah bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Apresiasi terhadap langkah pemerintah juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT Fernando Soares.
“Luar biasa, kami apresiasi semua langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur,” ujar Fernando.
Dukungan DPRD tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penanganan bencana, distribusi bantuan, pendataan kerusakan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Rapat Paripurna ke-85 sendiri memiliki agenda utama Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Di Flores, gempa mungkin telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Tetapi dari ruang sidang hingga jalan-jalan menuju kampung terdampak, satu pekerjaan belum selesai: mengubah kepedulian menjadi tindakan, bantuan menjadi harapan, dan reruntuhan menjadi awal bagi kehidupan yang kembali berdiri.
