JAKARTA | LINTASTIMOR.ID — Malam di Buperta Cibubur semestinya menjadi ruang perjumpaan yang hangat bagi ribuan Pramuka dari berbagai penjuru Indonesia. Namun, pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, ketika rapa’i dan tari Aceh mengalun di panggung utama Jambore Nasional (Jamnas) Pramuka XII, sebuah insiden tiba-tiba mengubah kemeriahan menjadi kekecewaan.
Pertunjukan budaya Aceh yang sejak awal disambut meriah puluhan ribu peserta memasuki bagian paling penting. Rapa’i dan tari Aceh bergerak menuju klimaks, ketika unsur budaya Aceh dipadukan dengan logo Pramuka dan asesoris merah putih dalam semangat menyambut 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun, sekitar dua menit sebelum pertunjukan berakhir, lampu panggung mendadak dipadamkan.
Dalam sekejap, panggung yang sebelumnya menjadi ruang ekspresi budaya berubah gelap. Bagi kontingen Aceh Barat, persoalan itu bukan lagi sekadar soal teknis pencahayaan. Mereka melihatnya sebagai bentuk tindakan yang telah merusak momentum pertunjukan sekaligus melukai rasa penghormatan terhadap budaya Aceh yang dibawa ke panggung nasional.
Ketua Harian Pramuka Kwarcab Aceh Barat, Zulkifli Andi Govi, pun menyampaikan protes keras. Ia meminta panitia memberikan kesempatan kepada kontingen Aceh untuk mengulang penampilan budaya tersebut di panggung utama.
“Aceh Barat menuntut perform ulang Budaya Aceh pada jadwal berikutnya di panggung utama Jamnas akibat tidak kooperatifnya panitia yang mematikan lampu panggung saat Budaya Aceh tampil malam tadi, 15 Agustus 2026. Ini menodai Budaya Aceh,” tegas Zulkifli.
Menurut Zulkifli, Jamnas bukan arena perlombaan yang semestinya memandang penampilan budaya semata-mata sebagai rangkaian acara dengan batas waktu yang kaku. Bagi kontingen, panggung itu adalah tempat membawa identitas, kehormatan daerah, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada sesama anak bangsa.
“Ini bukan lomba. Kami datang membawa budaya, membawa kehormatan daerah, sekaligus ikut memeriahkan Jamnas. Justru ketika penampilan sedang mencapai klimaks, lampu dimatikan. Di mana letak penghargaan terhadap peserta dan budaya yang mereka bawa?” ujarnya.
Kekecewaan itu menjadi semakin dalam karena insiden berlangsung pada 15 Agustus, tanggal yang memiliki makna historis bagi masyarakat Aceh sebagai momentum peringatan 21 tahun Damai Aceh.
Bagi Aceh, tanggal tersebut bukan sekadar angka dalam kalender. Ia membawa ingatan tentang perjalanan panjang menuju perdamaian, sehingga kehadiran budaya Aceh di panggung nasional pada momentum tersebut semestinya menjadi jembatan kebersamaan, bukan sumber luka baru.
“Lebih tidak etis lagi, ini terjadi pada 15 Agustus, momentum sakral peringatan 21 tahun Damai Aceh. Seharusnya panitia memahami sensitivitas sejarah dan budaya Aceh,” kata Zulkifli.
Persoalan kemudian berkembang ketika pihak panitia panggung disebut mengancam akan mempidanakan anggota kontingen Aceh Barat menggunakan UU ITE setelah mereka merekam proses klarifikasi dan menyampaikan protes atas insiden tersebut.
Bagi kontingen, ancaman tersebut justru memperlebar persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui dialog.
“Panitia seharusnya melindungi dan menghargai peserta. Bukan malah mengancam akan mempidanakan kami ketika kami merekam klarifikasi dan meminta solusi atas penampilan yang dihentikan secara tidak semestinya,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan, Aceh Barat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya meminta tiga hal sederhana: penghormatan, penjelasan, dan kesempatan tampil secara layak.
“Kami menuntut permintaan maaf dari panitia panggung. Jambore bukan lomba yang harus kaku seperti itu. Panitia Jamnas wajib memastikan Pramuka merasa bahagia berkegiatan. Kami diundang untuk ikut, bukan untuk dipermalukan,” tegas pria yang akrab disapa Dek Jol tersebut.
Kontingen Aceh Barat sendiri mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sebelumnya, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD hingga Kapolres Aceh Barat disebut hadir langsung di Buperta Cibubur untuk memberikan dukungan kepada kontingen daerah tersebut.
Jamnas Pramuka XII berlangsung pada 14–21 Agustus 2026 di Buperta Cibubur. Kegiatan ini diikuti lebih dari 20.000 anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia serta peserta dari sejumlah negara sahabat, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Taiwan, Mauritius, Sri Lanka dan Timor-Leste.
Dalam konteks sebesar itu, panggung budaya seharusnya tidak hanya dipandang sebagai urusan durasi dan teknis pertunjukan. Ia merupakan ruang representasi identitas daerah dalam rumah besar bernama Indonesia. Ketika sebuah daerah membawa tari, musik, simbol dan sejarahnya ke panggung nasional, yang hadir bukan sekadar para penampil, melainkan juga wajah kebudayaan yang mereka wakili. Karena itu, penyelesaian persoalan melalui komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap peserta menjadi jauh lebih penting daripada membiarkan persoalan teknis berubah menjadi luka antardaerah.
Zulkifli pun meminta panitia tidak memperbesar persoalan dengan pendekatan yang kaku. Ia berharap Jamnas tetap menjadi ruang persaudaraan, sebagaimana semangat dasar Gerakan Pramuka.
“Jangan kaku. Bijak dan dewasa. Ini jambore, ini ruang persaudaraan, ruang kebahagiaan Pramuka Indonesia. Jangan sampai sebuah acara yang seharusnya mempererat persaudaraan justru meninggalkan luka bagi daerah yang datang membawa identitas budayanya,” tutupnya.
Kini, kontingen Aceh Barat menunggu sikap resmi panitia. Mereka meminta penampilan budaya Aceh diberi kesempatan tampil kembali di panggung utama sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyelesaian atas insiden tersebut.
Dan kabar terbaru yang disampaikan kontingen menjadi penanda bahwa cerita itu belum selesai: Aceh akan tampil ulang di panggung utama Jamnas Pramuka 2026 di Buperta Cibubur pada 17 Agustus 2026 malam. Undangan bagi masyarakat Aceh se-Jabodetabek disebut akan menyusul.
Di panggung tempat ribuan anak bangsa belajar tentang persaudaraan, lampu memang bisa padam dalam hitungan detik. Tetapi penghormatan terhadap kebudayaan semestinya tidak ikut gelap bersamanya.
