Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
NasionalPolkam

Jadwal Sidang Wapres Menguji Ketegasan Tafsir Konstitusi

15
×

Jadwal Sidang Wapres Menguji Ketegasan Tafsir Konstitusi

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
JAKARTA | LINTASTIMOR.ID – Kalender politik nasional kini bergerak beriringan dengan hitungan hari dalam hukum tata negara. Di tengah rencana pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, muncul satu persoalan yang belum menemukan titik temu: apakah sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 Desember 2026 telah memenuhi seluruh tenggat prosedural yang ditentukan peraturan perundang-undangan?

Persoalan ini bukan semata-mata tentang menentukan tanggal sebuah sidang. Di balik jadwal 9 Desember, terdapat dua ketentuan waktu yang harus dipertemukan, yakni batas maksimal 60 hari bagi MPR untuk memilih Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan kewajiban Presiden mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.

Perbedaan penafsiran mengenai penghitungan 14 hari kerja itulah yang kini menjadi perhatian sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Example 300x600

Di tengah perdebatan tersebut, Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden MPR RI menyatakan tetap berpegang pada konstitusi.

Ketua Panitia Ad Hoc, Benny K Harman, menegaskan bahwa persiapan sidang pemilihan Wakil Presiden dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami mengacu ke UUD 1945. Tidak ada beda tafsir,” kata Benny saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan itu menjadi penegasan sikap Panitia Ad Hoc di tengah berkembangnya kritik mengenai ketepatan jadwal sidang. Namun, ketika ditanya apakah pelaksanaan sidang pada 9 Desember tetap dipertahankan atau berpeluang mengalami perubahan, Benny belum memberikan kepastian.

Baginya, persoalan tersebut masih harus dibicarakan bersama dalam forum internal panitia.

“Senin kami rapat,” ujarnya.

Jawaban singkat itu menyisakan satu agenda penting: bagaimana MPR menyelaraskan ketentuan konstitusi, undang-undang, dan tata tertib lembaga sebelum proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilanjutkan.

Senin menjadi penentu pembahasan Panitia Ad Hoc

Di lingkungan MPR, persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan yang berkembang di ruang publik.

Sekretaris Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden MPR RI, Abidin Fikri, memastikan berbagai masukan, termasuk pandangan Mahfud MD dan Denny Indrayana, akan menjadi perhatian dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026).

Abidin menjelaskan, Panitia Ad Hoc akan mencermati seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, pembahasan harus memperhatikan landasan konstitusional sekaligus aturan teknis yang mengatur pelaksanaan sidang MPR.

“Apa yang berkembang di masyarakat, termasuk masukan dari Pak Mahfud MD, tentu akan menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu,” kata Abidin.

Ia menegaskan, UUD 1945 bukan satu-satunya rujukan dalam pembahasan. Panitia juga akan memperhatikan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Tata Tertib MPR.

“Kami akan rapat pada Senin, 23 November. Tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, Konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” jelasnya.

Dengan demikian, rapat tersebut menjadi ruang pembahasan untuk menilai kembali kesesuaian jadwal sidang dengan seluruh ketentuan yang berlaku.

Mahfud MD mengingatkan tenggat 14 hari kerja

Peringatan mengenai persoalan prosedural ini sebelumnya disampaikan Mahfud MD.

Mantan Menko Polhukam tersebut meminta MPR mempertimbangkan kembali rencana pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026. Ia menilai, terdapat persoalan mendasar dalam penghitungan tenggat waktu pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mahfud, ketentuan waktu pengajuan calon tidak dapat dihitung begitu saja berdasarkan hari kalender. Penghitungan harus memperhatikan pengertian hari kerja sebagaimana dimaksud dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Wakil Presiden yang baru dipilih dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, mekanisme pengajuan kedua nama calon diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 UU MD3.

Ketentuan tersebut mewajibkan Presiden menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Di sinilah persoalan penghitungan waktu mulai mengemuka.

Mahfud menegaskan, berdasarkan ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR, istilah hari dalam pengaturan tersebut dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender.

Konsekuensinya, apabila Presiden belum menyampaikan dua nama calon hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB, menurut perhitungan Mahfud, jadwal sidang pada 9 Desember berpotensi menghadapi persoalan prosedural.

Melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11/2026), Mahfud menyampaikan peringatan agar MPR memperhatikan persoalan tersebut secara serius.

“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.

Bagi Mahfud, ketelitian menghitung tenggat waktu merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum, bukan sekadar urusan administrasi kelembagaan.

Ia menyarankan agar MPR menghitung ulang jadwal sidang berdasarkan tanggal diterimanya dua nama calon dari Presiden, kemudian memastikan terpenuhinya ketentuan 14 hari kerja.

Mahfud memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada Jumat (20/11/2026), pelaksanaan sidang MPR sebaiknya dilakukan pada 10 Desember 2026.

Namun, penyesuaian tersebut tetap harus memperhitungkan batas maksimal 60 hari sebagaimana diperintahkan konstitusi.

“Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan yang terlihat administratif dapat berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan apabila tidak ditangani secara hati-hati.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” kata Mahfud.

Denny Indrayana persoalkan hitungan 25 November

Pandangan Mahfud mendapat perhatian serupa dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Denny secara khusus mengkritisi penghitungan tenggat pengajuan dua nama calon Wakil Presiden yang disebut jatuh pada 25 November 2026.

Menurutnya, tanggal tersebut merupakan hasil penghitungan 14 hari kalender, bukan 14 hari kerja sebagaimana dimaknai dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Dalam penjelasannya melalui kanal YouTube pribadi @dennyindrayana99, Jumat (20/11/2026), Denny menilai penghitungan tersebut perlu dikoreksi.

“25 November itu adalah 14 hari kalender, bukan hari kerja. Jadi salah,” kata Denny.

Denny merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU MD3 serta Pasal 1 angka 22 Tata Tertib MPR yang memuat pengertian hari sebagai hari kerja.

Dengan menggunakan dasar penghitungan tersebut dan tidak memasukkan Sabtu serta Minggu, Denny berpendapat bahwa batas akhir pengajuan dua nama calon untuk sidang 9 Desember seharusnya jatuh pada 19 November 2026.

Ia menjelaskan, penghitungan mundur harus dilakukan dengan memperhitungkan hari kerja, bukan sekadar menghitung jumlah hari secara berurutan dalam kalender.

“Maka jika sidang dilaksanakan 9 Desember, coba hitung paling lambat 14 harinya kapan? Satu hari sebelumnya tanggal 8, dua hari sebelumnya tanggal 7. Dengan menghilangkan Sabtu-Minggu, maka paling lambat harinya itu diusulkan harusnya Presiden di tanggal 19 November kemarin,” jelasnya.

Lebih jauh, Denny mengingatkan bahwa persoalan prosedural tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hasil pemilihan Wakil Presiden apabila ketentuan yang berlaku tidak dipenuhi.

Menurut pandangannya, pelaksanaan sidang tanpa memenuhi persyaratan prosedural berpotensi memunculkan sengketa hukum. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya upaya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena itu, Denny menyarankan agar MPR mempertimbangkan penyesuaian jadwal sidang sampai ketentuan 14 hari kerja terpenuhi.

Namun, ia kembali mengingatkan bahwa penyesuaian tersebut tidak boleh melampaui batas maksimal 60 hari yang ditetapkan UUD 1945.

“Karena itu solusinya, ya apa boleh buat, sidang paripurna MPR-nya diundur, menyesuaikan dengan jangan sampai melanggar waktu 14 hari kerja. Kapan? Ya kapan Presiden mengusulkan dua nama, dihitung 14 hari kerjanya jatuh pada hari apa, sepanjang tidak melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar,” ujar Denny.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan bukan semata-mata mengenai pilihan tanggal, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap tahapan hukum yang mendahului sebuah keputusan konstitusional.

Perubahan jadwal membuka ruang perdebatan

Persoalan tenggat waktu ini semakin menjadi perhatian setelah MPR mengubah jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden disebut membutuhkan tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden sekaligus melakukan komunikasi dengan partai politik dan sejumlah tokoh.

Perubahan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi Presiden untuk menentukan dua nama yang nantinya akan diajukan kepada MPR.

Akan tetapi, perubahan jadwal itu sekaligus membawa konsekuensi berupa kebutuhan untuk memastikan seluruh tahapan pengisian kekosongan jabatan tetap berada dalam koridor hukum.

Ada dua ketentuan yang kini menjadi pusat perhatian.

Pertama, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan batas maksimal 60 hari kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden setelah terjadi kekosongan jabatan.

Kedua, Pasal 46 UU MD3 yang mengatur kewajiban Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Kedua ketentuan tersebut memiliki objek pengaturan yang berbeda, tetapi harus dijalankan secara bersamaan.

MPR harus memastikan pemilihan berlangsung dalam batas waktu konstitusional. Pada saat yang sama, proses pengajuan calon oleh Presiden harus memenuhi persyaratan waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tata tertib lembaga.

Di titik inilah ketelitian membaca dan menerapkan norma hukum menjadi sangat penting.

Sebab, keputusan yang dihasilkan melalui sebuah sidang konstitusional tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya agenda politik kelembagaan, tetapi juga harus memiliki landasan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konstitusi menuntut kepastian, bukan sekadar jadwal

Hingga Sabtu (21/11/2026), rencana sidang paripurna MPR pada 9 Desember belum diumumkan mengalami perubahan.

Panitia Ad Hoc dijadwalkan membahas berbagai masukan dan persoalan hukum tersebut dalam rapat Senin (23/11/2026).

Hasil pembahasan itu akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk menyangkut kepastian jadwal pelaksanaan sidang.

Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana MPR membaca keseluruhan ketentuan hukum, mengakomodasi masukan para pakar, serta memastikan tidak ada tahapan yang diabaikan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pada akhirnya, persoalan ini menghadirkan satu prinsip mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan: kewenangan lembaga negara harus selalu berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Sebab, dalam negara hukum, sebuah keputusan tidak hanya dinilai dari siapa yang berwenang mengambilnya atau kapan keputusan itu ditetapkan. Proses yang mendahuluinya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sidang boleh dijadwalkan, agenda boleh disiapkan, tetapi kepastian konstitusional tetap harus menjadi pijakan. Sebab, dalam urusan negara, satu hari yang keliru dihitung dapat membuka persoalan hukum yang jauh lebih panjang.

Example 300250