Tiga belas saksi telah diperiksa, telepon genggam diamankan, rumah jabatan digeledah. ARAPB mendatangi Polda NTT, menagih kepastian hukum atas perkara yang menyita perhatian publik.
KUPANG | LINTASTIMOR.ID – Di tengah perhatian masyarakat yang terus mengarah pada penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, sebuah pertanyaan kembali mengetuk pintu institusi penegak hukum: sampai di mana penyidikan berjalan, dan kapan kepastian hukum dapat diberikan?
Pertanyaan itu tidak berhenti sebagai percakapan di ruang publik. Sabtu (21/11/2026), Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAPB) mendatangi Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT).
Mereka datang membawa aspirasi, kegelisahan, sekaligus sederet pertanyaan yang menuntut penjelasan langsung dari penyidik.
Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda NTT menjadi tempat berlangsungnya audiensi yang dimulai pukul 13.47 WITA. Di ruangan itu, perwakilan ARAPB berhadapan langsung dengan sejumlah pejabat utama Polda NTT dan penyidik yang menangani perkara.
Hadir Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. FX. Irwan Arianto, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Ricardo Condrat Yusuf, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., serta Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol. Nelson Filipe Dias Quintas, S.I.K., M.H.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda menerima kunjungan organisasi masyarakat. Ada substansi penegakan hukum yang hendak dipastikan, terutama menyangkut perkembangan penyidikan, kecukupan alat bukti, dan kepastian pemeriksaan terhadap pihak terlapor.
Pertanyaan publik bertemu penjelasan penyidik
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, ARAPB mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar.
Mengapa pihak terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka? Apa kendala yang masih dihadapi penyidik? Bagaimana perkembangan pengumpulan alat bukti? Apakah pemeriksaan terhadap Bupati Kupang telah dilakukan, dan bagaimana tahapan berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh jantung persoalan: transparansi penanganan perkara dan kepastian bahwa setiap tahapan penyidikan berjalan berdasarkan hukum.
Menanggapi hal itu, Dirreskrimum Polda NTT menjelaskan bahwa penanganan perkara masih berlangsung melalui serangkaian tahapan penyidikan. Penetapan tersangka, menurut penjelasan penyidik, harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik telah memeriksa 13 orang saksi. Telepon genggam juga telah diamankan sebagai barang bukti, sementara pemeriksaan visum terhadap korban telah dilaksanakan.
Penyidik turut meminta keterangan dari pihak terlapor. Namun, proses pembuktian belum sepenuhnya rampung.
Hasil pemeriksaan dokter forensik dan keterangan ahli masih ditunggu sebagai bagian dari kelengkapan materi penyidikan.
Di titik inilah publik menaruh perhatian: penyidikan telah bergerak, tetapi pekerjaan pembuktian masih harus dituntaskan.
Rumah jabatan digeledah, penyidikan memasuki babak pendalaman
Penjelasan lain yang mencuri perhatian dalam audiensi tersebut datang dari Dirreskrimsus Polda NTT.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan gelar perkara khusus. Hasilnya, peristiwa yang dilaporkan dinyatakan sebagai tindak pidana.
Dalam proses pendalaman, penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan lebih dari satu orang.
Langkah tersebut menjadi salah satu bagian penting dari pengembangan penyidikan. Sebab, penanganan perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan mengungkap peristiwa, tetapi juga harus menjelaskan secara terang siapa saja yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti, penyidik telah melakukan penggeledahan di Rumah Jabatan Bupati pada malam sebelumnya.
Penggeledahan itu menandai bahwa penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan keterangan. Aparat juga melakukan langkah pencarian bukti di lokasi yang dinilai berkaitan dengan kepentingan pembuktian perkara.
Namun, penggeledahan maupun penyebutan kemungkinan keterlibatan pihak lain tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Seluruhnya tetap harus diuji melalui proses hukum yang sah.
Atensi kabareskrim, kapolda diminta mengawal profesionalitas
Di tengah perhatian masyarakat yang semakin besar, Polda NTT menegaskan bahwa perkara tersebut telah menjadi atensi Kabareskrim Polri.
Kapolda NTT, menurut penjelasan dalam audiensi, berkomitmen mengawal proses penanganannya agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Penyidik juga menyampaikan rencana pemanggilan sejumlah saksi pada Senin mendatang untuk kepentingan pendalaman perkara.
Selain itu, administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan (Sprint Sus) dan Laporan Informasi telah disiapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.
Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkara masih berada dalam proses yang membutuhkan ketelitian. Akan tetapi, bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini, setiap tahapan juga harus disertai komunikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polda: aspirasi masyarakat adalah bagian dari kontrol publik
Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa maupun organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.
Ia menilai perhatian masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik yang patut dihargai dan ditanggapi secara proporsional.
“Polda NTT menghargai setiap aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap penanganan perkara ini. Melalui audiensi, kami memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik serta perkembangan proses penanganannya. Kami memastikan bahwa perkara ini menjadi perhatian pimpinan dan ditangani sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Henry.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa institusi kepolisian menyadari besarnya perhatian publik terhadap perkara ini.
Namun, keterbukaan komunikasi harus berjalan beriringan dengan ketegasan dalam penegakan hukum. Transparansi bukan hanya tentang menyampaikan bahwa penyidikan sedang berlangsung, melainkan juga memastikan bahwa setiap tahapan memiliki dasar, arah, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Henry menambahkan, penyidik tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap keputusan dalam proses penegakan hukum harus bertumpu pada fakta penyidikan serta alat bukti yang sah, bukan tekanan maupun kepentingan tertentu.
“Kami meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik dalam menuntaskan perkara ini. Kami juga mengajak semua pihak menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tambahnya.
Kepastian hukum dan perlindungan korban menjadi ujian
Perkara dugaan kekerasan seksual bukan sekadar perkara yang menyita perhatian karena posisi sosial atau jabatan pihak yang disebut dalam laporan. Di dalamnya terdapat kepentingan yang jauh lebih mendasar: perlindungan korban, pembuktian yang objektif, serta jaminan bahwa hukum berlaku tanpa membedakan kedudukan seseorang.
Karena itu, proses penyidikan harus berjalan dengan dua prinsip yang tidak boleh dipertentangkan.
Pertama, perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga identitas, privasi, dan kondisi psikologisnya agar tidak mengalami viktimisasi berulang.
Kedua, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, sehingga setiap pihak yang dilaporkan tetap memperoleh perlakuan hukum sesuai prosedur sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Polda NTT menyatakan akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan.
Audiensi yang berlangsung hingga pukul 14.46 WITA itu akhirnya ditutup oleh Kabidhumas Polda NTT dan dilanjutkan dengan foto bersama.
Namun, selesainya pertemuan tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik.
Tiga belas saksi telah diperiksa. Telepon genggam telah diamankan. Visum telah dilakukan. Rumah jabatan telah digeledah. Keterangan ahli dan hasil pemeriksaan dokter forensik masih ditunggu. Sejumlah saksi pun dijadwalkan kembali dipanggil.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah berikutnya.
Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada seberapa sering sebuah perkara dinyatakan menjadi atensi pimpinan, melainkan pada kesungguhan penyidik mengungkap fakta, menguji bukti, melindungi korban, dan memberikan kepastian hukum secara objektif.
Di hadapan publik Nusa Tenggara Timur, perkara ini menjadi ujian bagi profesionalitas penyidikan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan. Tetapi hukum juga tidak boleh mendahului pembuktian. Di antara keduanya, kebenaran harus ditemukan melalui proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.


















