Oleh: Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Perspektif Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Peradilan Tata Usaha Negara
Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki ruang perdebatan hukum nasional setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dan memerintahkan pejabat terkait untuk mencabutnya.
Di tengah perkembangan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah bersifat final. Menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan dalam perkara tersebut. Ia juga memperkirakan bahwa perkara lain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memiliki objek serupa tidak lagi mempunyai dasar untuk diteruskan.
Pernyataan tersebut tentu patut dihormati sebagai pandangan seorang akademisi dan pejabat negara. Namun, dalam negara hukum, setiap pendapat pejabat publik, termasuk seorang profesor hukum, tetap terbuka untuk diuji berdasarkan norma, asas, dan konstruksi hukum yang berlaku.
Persoalannya bukan apakah putusan MA dan MK bersifat final. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah finalitas suatu putusan dapat ditafsirkan sedemikian luas sehingga seluruh persoalan administrasi yang berkaitan dengannya otomatis dianggap selesai.
Di sinilah diperlukan pemisahan yang cermat antara finalitas putusan pengadilan, pelaksanaan amar putusan, akibat hukum terhadap keputusan administrasi, dan kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa perkara lain.
Finalitas putusan bukan berarti seluruh persoalan hukum kehilangan ruang pengujian.
Finalitas putusan harus ditempatkan sesuai kewenangan
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MA dan MK mempunyai kewenangan konstitusional yang berbeda. Keduanya tidak dapat dipertukarkan, apalagi seluruh akibat hukum dari putusannya disamakan tanpa memperhatikan objek dan ruang lingkup pemeriksaan.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 merupakan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan sebagaimana disyaratkan undang-undang.
Namun, MK juga menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari kedudukannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan secara substantif menjadi ranah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menilainya.
Fakta ini penting.
Putusan MK tersebut tidak boleh dibaca secara sepotong-sepotong. Pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti harus dibaca bersama dengan amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan penjelasan mengenai batas kewenangan Mahkamah.
Dengan demikian, tidak tepat apabila seluruh persoalan administrasi pendidikan dianggap telah diperiksa dan diselesaikan secara tuntas oleh MK.
Sebaliknya, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 kemudian melakukan pemeriksaan terhadap legalitas surat keterangan penyetaraan tersebut dan mengabulkan gugatan kasasi Subhan.
Kedua putusan itu mempunyai ruang lingkup dan konsekuensi hukum masing-masing. Keterkaitan pertimbangan hukum keduanya tidak menghapus kewajiban untuk membaca amar setiap putusan secara utuh.
Putusan MA Melahirkan Kewajiban Administratif
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, putusan MA tidak berhenti pada pengumuman bahwa suatu keputusan administrasi telah dinyatakan batal.
Ada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi pihak dalam perkara.
Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pencabutan keputusan karena cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, termasuk pencabutan atas perintah pengadilan.
Bahkan, Pasal 64 ayat (5) menentukan bahwa pencabutan berdasarkan perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut dan berlaku sejak tanggal keputusan pencabutan ditetapkan.
Ketentuan tersebut menunjukkan adanya dimensi pelaksanaan administratif yang tidak boleh diabaikan.
Perlu ditegaskan, hal ini bukan berarti surat yang telah dibatalkan MA tetap sah sampai diterbitkan keputusan pencabutan baru. Status hukum surat tersebut harus tunduk pada amar putusan MA. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah pemenuhan kewajiban administratif oleh pejabat yang diperintahkan pengadilan.
Karena itu, apabila pemerintah menyatakan putusan telah dilaksanakan, publik berhak mengetahui bentuk tindakan administratif yang telah dilakukan, dasar hukumnya, tanggal pelaksanaannya, dan kesesuaiannya dengan amar putusan.
Dalam negara hukum, pelaksanaan putusan tidak cukup dibangun melalui perkiraan atau pernyataan pejabat. Pelaksanaan harus dapat diverifikasi secara administratif dan hukum.
Jangan mencampuradukkan finalitas dengan hilangnya objek sengketa
Pernyataan bahwa perkara lain di PTUN otomatis kehilangan objek karena MA telah memutus perkara serupa perlu diuji melalui hukum acara peradilan TUN.
Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 memberikan dasar gugatan kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara.
Sementara itu, Pasal 83 UU PTUN mengatur kemungkinan pihak ketiga yang berkepentingan masuk dalam sengketa yang sedang diperiksa pengadilan.
Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum acara TUN memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan kedudukan hukum, kepentingan, serta ruang pemeriksaan suatu perkara.
Oleh sebab itu, untuk menyimpulkan bahwa suatu perkara telah kehilangan objek, pengadilan harus memeriksa identitas keputusan yang disengketakan, kedudukan para pihak, dasar gugatan, petitum, serta akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh putusan sebelumnya.
Kesamaan objek memang merupakan faktor penting. Bahkan, apabila keputusan yang sama telah dibatalkan melalui putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan harus memperhitungkan akibat hukum pembatalan tersebut secara serius.
Namun, kesamaan objek tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap keadaan hukum yang konkret.
Di sinilah batas antara pendapat hukum seorang pejabat dan kewenangan hakim harus dijaga.
Pihak eksekutif tidak berwenang menggantikan hakim dalam menetapkan bahwa suatu perkara harus dihentikan atau dihapus dari register pengadilan. Penilaian tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan berdasarkan hukum acara yang berlaku.
Dengan kata lain, perkiraan seorang pejabat mengenai kemungkinan berakhirnya perkara bukanlah putusan pengadilan.
Perkara lain harus dilihat berdasarkan fakta proseduralnya
Dalam perkembangan perkara ini, terdapat pula gugatan PT Mercy Toga Kirana melawan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen dengan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Gugatan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Pada 29 Oktober 2026, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan pihaknya mengajukan pencabutan gugatan dalam persidangan.
Fakta ini harus ditempatkan secara proporsional. Perkara tersebut tidak boleh begitu saja disebut masih berjalan tanpa memeriksa status pencabutannya dan sikap pengadilan terhadap permohonan tersebut.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sendiri diputus pada 30 Oktober 2026, sehari setelah peristiwa persidangan yang diberitakan tersebut.
Artinya, analisis mengenai hubungan antara kedua perkara harus memperhitungkan kronologi dan status prosedural masing-masing, bukan hanya kesamaan objek surat yang disengketakan.
Kedudukan hukum bukan penghapusan hak atas perlindungan hukum
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan MA karena tidak menjadi tergugat intervensi dalam perkara Subhan.
Dalam konteks hukum acara, penjelasan tersebut mempunyai dasar. Hak mengajukan upaya hukum melekat pada pihak yang mempunyai kedudukan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, persoalan tersebut tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan bahwa seseorang yang tidak menjadi pihak dalam satu perkara kehilangan seluruh kemungkinan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme lain.
Pasal 83 UU PTUN memberikan ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk masuk dalam sengketa yang sedang diperiksa, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan penilaian pengadilan.
Artinya, kedudukan hukum harus dinilai berdasarkan perkara konkret, bukan berdasarkan generalisasi.
Seseorang tidak otomatis memperoleh hak mengajukan banding atau kasasi hanya karena memiliki kepentingan terhadap hasil perkara. Sebaliknya, tidak menjadi pihak dalam suatu perkara juga tidak dengan sendirinya menghapus seluruh hak hukum yang mungkin tersedia dalam perkara lain.
Inilah pentingnya membedakan hak melakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan dengan hak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme yang berbeda.
Tidak semua persoalan administrasi dapat ditutup dengan satu putusan
Dalam negara hukum, keputusan administrasi pemerintahan tidak berdiri di luar pengawasan hukum.
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai pedoman bagi badan dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.
Kewenangan pemerintah harus dijalankan berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum.
Oleh karena itu, ketika suatu keputusan administrasi dinyatakan batal oleh pengadilan, pertanggungjawaban pemerintahan tidak berhenti pada tindakan mencabut dokumen tersebut.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa akibat administratif yang berkaitan dengan keputusan tersebut ditangani sesuai hukum, termasuk kejelasan arsip, dasar penerbitan, dan konsekuensi terhadap penggunaan dokumen dalam proses administrasi lainnya.
Hal ini tidak berarti setiap akibat hukum harus diperiksa ulang melalui gugatan baru. Justru sebaliknya, akibat putusan yang sudah final wajib dihormati dan dilaksanakan. Namun, tindakan administrasi lain yang memiliki objek dan dasar hukum tersendiri tetap harus tunduk pada mekanisme pengawasan dan pengujian yang tersedia.
Supremasi hukum tidak boleh digantikan oleh tafsir pejabat
Ada satu prinsip yang harus menjadi pegangan dalam membaca polemik ini: pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan hukum, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi peradilan.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, setiap kewenangan harus digunakan sesuai batasnya, dan setiap sengketa harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam konteks ini, finalitas putusan MA harus dihormati. Tidak boleh ada pejabat yang mengabaikan amar putusan dengan alasan apa pun. Namun, finalitas tersebut juga tidak boleh ditafsirkan melampaui ruang lingkup putusan hingga meniadakan kewenangan pengadilan dalam perkara lain yang belum diputus.
Kepastian hukum bukan hanya tentang berakhirnya suatu perkara, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap seluruh akibat hukum yang dilahirkan oleh putusan tersebut.
Negara hukum membutuhkan kepatuhan, bukan sekadar pernyataan
Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintahan dan supremasi hukum.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 harus dihormati dan dilaksanakan sesuai amar. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga harus dibaca secara utuh sesuai kewenangan dan amar yang dijatuhkan.
Tidak ada alasan untuk menolak finalitas kedua putusan tersebut. Namun, tidak pula terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap persoalan administrasi yang berkaitan dengannya otomatis kehilangan ruang pemeriksaan tanpa terlebih dahulu menguji identitas objek, kedudukan para pihak, dan keadaan hukum masing-masing perkara.
Di sinilah letak persoalan mendasar yang perlu dijawab oleh pemerintah: apakah seluruh kewajiban administratif telah dilaksanakan secara nyata, transparan, dan sesuai dengan perintah pengadilan?
Sebab, supremasi hukum tidak diukur dari seberapa sering pejabat menyatakan suatu putusan telah final. Supremasi hukum diukur dari kesediaan seluruh penyelenggara negara untuk tunduk, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan setiap akibat hukum dari putusan pengadilan.
Putusan pengadilan adalah perintah hukum yang wajib dihormati, bukan sekadar kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengakhiri perdebatan publik.
Dalam negara hukum, tidak seorang pun berada di atas hukum, dan tidak satu pun kewenangan pemerintahan berada di luar pengawasan hukum.
