KUPANG |LINTASTIMOR.ID— Di tengah duka yang belum sepenuhnya reda di Flores, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada datangnya bantuan. Di balik tenda-tenda pengungsian, kebutuhan logistik, pelayanan dasar, dan proses pemulihan terus menuntut jawaban. Di tengah situasi itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memilih tetap bergerak.
Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma menghadapi situasi tersebut di tengah beragam suara dari masyarakat. Kritik datang dari berbagai arah. Bahkan, tidak sedikit yang disampaikan dalam bentuk cemoohan dan hinaan.
Namun, kritik itu tidak membuat keduanya patah arang. Justru, kritik dijadikan energi untuk bekerja lebih gigih, terutama memastikan urusan kebencanaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan tidak terlepas dari perhatian.
NTT bukan provinsi dengan kemampuan fiskal yang tak terbatas. Jalan pembangunan di wilayah kepulauan ini panjang, terjal, dan penuh tantangan. Karena itu, keputusan pemerintah provinsi menyiapkan anggaran Rp25 miliar untuk penanganan bencana Flores menjadi bagian dari komitmen untuk tetap hadir di tengah keterbatasan.
“Pemerintah Provinsi NTT terus bergerak bersama untuk memulihkan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores. Selain dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terus berdatangan, Pemprov NTT menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk penanganan bencana Flores.”
Anggaran tersebut diarahkan sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, proses penanganan berjalan, dan pemulihan dapat dilakukan secara bersama-sama.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, proses penanganan berjalan, dan pemulihan dapat dilakukan bersama-sama.”
Kritik Tidak Menghentikan Langkah
Di tengah keterbatasan itu, NTT juga menerima dukungan dari berbagai penjuru. Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Bali, serta seluruh pemimpin daerah dan pihak lain yang telah memberikan bantuan bagi masyarakat Flores.
Bantuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan pekerjaan satu pemerintahan semata. Ia membutuhkan jejaring solidaritas yang lebih luas, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat.
Dalam konteks itu, dana Rp25 miliar yang disiapkan Pemprov NTT menjadi bagian dari tanggung jawab daerah untuk ikut menopang penanganan bencana dari rumah sendiri. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan darurat korban bencana dan keberlangsungan pelayanan publik serta pembangunan di seluruh wilayah NTT.
Bagi Melki dan Johni, situasi bencana menuntut kehadiran yang lebih dari sekadar pernyataan. Kritik boleh datang, perbedaan pandangan boleh mengemuka, tetapi kebutuhan warga yang sedang menghadapi bencana tidak boleh menunggu.
“Flores tidak sendiri. NTT tidak sendiri. Kita bergerak bersama, kita bangkit bersama.”
Kalimat itu menjadi penegasan bahwa di tengah suara yang beragam, perhatian terhadap masyarakat terdampak harus tetap menjadi pusat dari setiap langkah pemerintah.
Sebab dalam perjalanan sebuah daerah yang tidak selalu mudah, ukuran keberanian bukanlah seberapa sedikit kritik yang diterima, melainkan seberapa kuat pemerintah tetap bekerja ketika kritik datang bersamaan dengan ujian.
Dan ketika Flores sedang berduka, NTT memilih untuk tetap berdiri di sisinya—dengan segala keterbatasan, dengan segala tantangan, dan dengan keyakinan bahwa kita bangkit bukan karena keadaan mudah, melainkan karena kita memilih untuk tidak meninggalkan siapa pun.
