TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Jalan menuju demokrasi yang matang tidak selalu dimulai dari panggung politik atau ruang sidang pemerintahan. Ia tumbuh dari kampung-kampung, ketika masyarakat berani menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan ikut menentukan arah pembangunan. Kesadaran itulah yang sedang dirawat Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Forum Diskusi Politik bertema “Membangun Demokrasi dari Kampung” di Hotel Grand Tembaga, Jumat (31/7/2026).
Forum yang dibuka Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yohana Paliling, mempertemukan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta masyarakat Distrik Kwamki Narama dalam satu ruang dialog yang menegaskan bahwa demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata urusan pemerintah.
Di hadapan para peserta, Yohana menekankan bahwa pendidikan politik merupakan investasi sosial yang menentukan kualitas demokrasi sekaligus memperkokoh persatuan masyarakat Mimika yang hidup dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
“Demokrasi yang kuat harus dibangun dari tingkat paling bawah, yaitu kampung. Dari sanalah lahir partisipasi masyarakat yang mampu menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Yohana.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh dipersempit hanya sebagai agenda lima tahunan melalui pemilihan umum. Demokrasi sejati hadir ketika masyarakat terlibat aktif mengawal kebijakan publik, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa keberagaman yang dimiliki Mimika bukanlah tantangan yang memecah, melainkan modal sosial yang harus terus dirawat demi menjaga stabilitas dan kedamaian daerah.
“Perbedaan jangan dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun Mimika yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.
Ketua Panitia Pelaksana, Erius Kogoya, mengatakan forum tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Selain itu, forum ini diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi sekaligus menghidupkan kembali forum musyawarah kampung sebagai wadah menyusun pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Demokrasi yang baik dimulai dari kampung. Ketika masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya, maka pembangunan akan berjalan lebih partisipatif dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga,” kata Erius.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, pendidikan politik menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun masyarakat yang kritis sekaligus bertanggung jawab. Semakin tinggi literasi politik warga, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan publik yang berpijak pada aspirasi masyarakat, bukan sekadar kepentingan sesaat.
Melalui forum ini, Kesbangpol Mimika berharap kesadaran politik masyarakat terus bertumbuh sehingga tercipta demokrasi yang dewasa, kondusif, dan mampu menopang pemerintahan yang efektif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa megah ruang-ruang kekuasaan, melainkan oleh seberapa hidup semangat musyawarah, persatuan, dan kepedulian yang tumbuh dari setiap kampung di Mimika.
