TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di balik hamparan wilayah Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga, tersimpan potensi pertanian dan perikanan yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, potensi alam tidak dengan sendirinya menjelma menjadi kesejahteraan. Di antara kekayaan wilayah dan harapan rakyat, selalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan: memastikan bahwa pengetahuan tentang potensi daerah benar-benar berujung pada tindakan pemerintah.
Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam seminar akhir kajian pemetaan komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika di lantai dua Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Kamis, 15 Oktober 2026.
Di ruang seminar itu, penelitian tidak hanya berbicara tentang komoditas yang layak dikembangkan. Lebih jauh, kajian tersebut membawa persoalan mendasar tentang arah pembangunan daerah: bagaimana hasil riset diterjemahkan menjadi program yang menyentuh kehidupan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Plt. Kepala BRIDA Mimika, Darius Sabon, menempatkan penelitian sebagai salah satu pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Melalui identifikasi potensi sumber daya alam, pemerintah diharapkan mampu menentukan komoditas yang sesuai dengan karakteristik wilayah sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BRIDA bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta sejumlah perguruan tinggi dalam penyusunan kajian tersebut. Soliha Viki Budiati dari BRIN turut menjadi bagian dari tim penyusun.
Kolaborasi ini mempertemukan pengetahuan penelitian dengan kebutuhan pemerintah daerah. Akan tetapi, kerja ilmiah baru mencapai makna pembangunan ketika temuannya digunakan untuk menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan menjalankan program yang dapat dirasakan manfaatnya.
Di sinilah Darius melihat tantangan sesungguhnya.
“Tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan dokumen penelitian, melainkan mendorong pelaksanaan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.”
Pernyataan Darius menegaskan satu hal: keberhasilan penelitian tidak cukup diukur dari tersusunnya laporan atau terlaksananya seminar. Ukuran yang lebih menentukan ialah sejauh mana rekomendasi penelitian mampu mengubah cara pemerintah bekerja dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, sebuah kajian dapat memetakan komoditas potensial secara terperinci. Namun, tanpa kebijakan lanjutan, dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, dan akses pemasaran, potensi tersebut bisa tetap menjadi peluang yang tidak pernah benar-benar dimanfaatkan.
Ketika peta potensi harus bertemu kenyataan
Bagi masyarakat di tiga distrik yang menjadi lokasi kajian, pengembangan komoditas unggulan bukan semata-mata persoalan menentukan tanaman atau hasil perikanan yang menjanjikan.
Ada kenyataan di lapangan yang harus diperhitungkan: kondisi lahan, ketersediaan air, karakteristik lingkungan, pengalaman masyarakat, sarana produksi, hingga akses transportasi menuju pasar.
Komoditas yang menjanjikan di atas kertas belum tentu memberikan hasil yang sama ketika dikembangkan di lapangan. Perbedaan kondisi wilayah, biaya produksi, kemampuan masyarakat, dan keterjangkauan pasar dapat menentukan apakah suatu usaha mampu bertahan atau justru berhenti sebelum berkembang.
Karena itu, rekomendasi penelitian harus dibangun di atas pemahaman terhadap kondisi setempat, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan potensi produksi.
Darius menegaskan bahwa hasil kajian perlu diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, terutama Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta pemerintah distrik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Penegasan tersebut penting karena pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh lembaga penelitian seorang diri. BRIDA dan BRIN dapat menyediakan landasan ilmiah, tetapi pelaksanaan program membutuhkan keputusan, koordinasi, dan komitmen dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.
Dengan demikian, seminar akhir seharusnya menjadi titik peralihan: dari penelitian menuju perencanaan, dari rekomendasi menuju penganggaran, dan dari gagasan menuju pelaksanaan.
Tanpa kesinambungan itu, pemetaan komoditas berisiko menjadi dokumen administratif yang selesai dibahas, tetapi belum menjawab persoalan masyarakat.
Empat penentu agar komoditas tidak berhenti sebagai potensi
Dalam sambutan tertulis Bupati Mimika yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herry Onawame, pemerintah menekankan bahwa pengembangan komoditas unggulan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam membutuhkan pendekatan yang lebih utuh. Potensi harus dinilai dari kelayakan usaha, keterlibatan masyarakat, kepastian pemasaran, dan kesiapan pemerintah menjalankan program.
Pertama, kelayakan usaha harus menjadi dasar penentuan komoditas.
Komoditas unggulan tidak cukup ditetapkan karena memiliki potensi produksi yang tinggi. Pemerintah perlu memastikan tersedianya data mengenai biaya produksi, perkiraan hasil, risiko usaha, serta peluang pemasaran.
Perhitungan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak didorong mengembangkan usaha yang terlihat menjanjikan, tetapi menghadapi kesulitan ketika hasil produksi mulai meningkat.
Perencanaan yang matang juga membantu pemerintah menentukan bentuk dukungan yang paling dibutuhkan, baik berupa sarana produksi, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, maupun fasilitasi pemasaran.
Kedua, masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama pembangunan.
Petani, masyarakat adat, Orang Asli Papua (OAP), perempuan, dan generasi muda perlu memperoleh ruang yang memadai dalam pengembangan komoditas unggulan.
Keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam pertemuan atau penerimaan bantuan. Mereka perlu dilibatkan sejak penentuan komoditas, pemilihan lokasi, penyusunan rencana usaha, hingga evaluasi hasil program.
Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Pada saat yang sama, penentuan lokasi pengembangan harus memperhatikan hak masyarakat adat dan pemilik tanah. Komunikasi serta kesepakatan yang jelas diperlukan agar program pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Kelestarian lingkungan juga harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan. Peningkatan produksi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Ketiga, produksi harus berjalan seiring dengan kepastian pasar.
Hasil pertanian dan perikanan yang melimpah belum tentu meningkatkan pendapatan apabila masyarakat kesulitan menjualnya.
Penanganan pascapanen, fasilitas penyimpanan, transportasi, standar mutu, dan akses kepada pembeli merupakan mata rantai yang menentukan nilai ekonomi hasil produksi.
Karena itu, pengembangan komoditas perlu dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan siapa yang akan membeli hasil produksi, bagaimana produk dibawa menuju pasar, serta bagaimana biaya distribusi dapat dikendalikan.
Penguatan kelompok tani dan koperasi juga didorong untuk mendukung penyediaan sarana produksi dan pemasaran bersama.
Dengan sistem pemasaran yang lebih terorganisasi, masyarakat diharapkan memiliki posisi yang lebih baik dalam mengelola hasil usaha dan menjangkau pembeli.
Keempat, penelitian harus berujung pada rencana kerja yang terukur.
Pemerintah perlu menerjemahkan rekomendasi kajian menjadi langkah operasional yang jelas, mulai dari penetapan lokasi prioritas, kelompok sasaran, kebutuhan pembiayaan, penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan.
Kejelasan tersebut dibutuhkan agar setiap perangkat daerah memahami perannya dan pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang nyata.
Bupati Mimika mendorong pengembangan melalui proyek percontohan di lokasi yang dinilai paling siap. Hasil pelaksanaannya kemudian dievaluasi sebelum program diperluas ke wilayah lain, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Pendekatan bertahap ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menguji kelayakan program, mengidentifikasi kendala, dan memperbaiki metode pelaksanaan sebelum memperluas cakupan pengembangan.
Dengan demikian, keputusan memperluas program tidak hanya didasarkan pada besarnya potensi, tetapi juga pada bukti bahwa pendekatan yang digunakan mampu memberikan hasil.
Dari ruang seminar menuju meja pengambil keputusan
Seminar akhir tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Perikanan Mimika, Clemens Ohoilulin; Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Abdul Haris Sudharmono; Direktur Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Leonardus Tumuka; Kepala Distrik Agimuga, Arianus Katagame; serta perwakilan pemerintah Distrik Mimika Timur dan Mimika Barat.
Kehadiran unsur pemerintah daerah, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah distrik menjadi bagian penting dalam mempertemukan hasil penelitian dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Namun, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam seminar baru merupakan langkah awal. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan rekomendasi yang dihasilkan masuk ke dalam proses perencanaan program, memperoleh dukungan pembiayaan yang sesuai, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.
Di titik ini, keberhasilan BRIDA tidak hanya berkaitan dengan kualitas penelitian yang disusun, tetapi juga dengan kemampuan hasil kajian menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam mengambil keputusan.
Sementara itu, perangkat daerah teknis dituntut menerjemahkan rekomendasi menjadi program yang realistis, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat dievaluasi secara terbuka.
Pemerintah distrik memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan tersebut dengan kondisi masyarakat. Pengetahuan mengenai karakteristik wilayah, kehidupan sosial, aksesibilitas, dan kebutuhan warga menjadi modal untuk memastikan program tidak berhenti pada perencanaan di tingkat kabupaten.
Rangkaian kerja itulah yang akan menentukan apakah penelitian mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan atau hanya menambah arsip dokumen pemerintah.
Ukuran keberhasilan ada pada kehidupan masyarakat
Bagi masyarakat Mimika Timur, Mimika Barat, dan Agimuga, keberhasilan pemetaan komoditas unggulan pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya data yang berhasil dihimpun atau panjangnya rekomendasi yang dihasilkan.
Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan mereka adalah apakah petani memperoleh pendampingan yang memadai, apakah sarana produksi tersedia, apakah hasil panen atau tangkapan dapat dipasarkan dengan layak, dan apakah masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk meningkatkan pendapatan.
Ukuran itu juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Apabila seluruh unsur tersebut direncanakan secara terpadu, pengembangan komoditas unggulan berpeluang menjadi fondasi ekonomi lokal yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila setiap unsur berjalan sendiri-sendiri, potensi yang telah diidentifikasi bisa kehilangan daya dorong sebelum menghasilkan perubahan.
Kajian BRIDA bersama BRIN kini menghadapi tahap yang lebih menentukan daripada penyusunan laporan: bagaimana rekomendasi penelitian diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Di Mimika, alam menyediakan potensi, penelitian membantu mengenali peluang, dan kebijakan menentukan arah pengembangannya. Namun, manfaat pembangunan baru benar-benar hadir ketika seluruh proses itu sampai kepada masyarakat.
Sebab, penelitian yang baik bukan hanya mampu menjelaskan apa yang dimiliki sebuah daerah, melainkan juga membantu pemerintah menentukan apa yang harus dikerjakan agar kekayaan daerah membawa kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.
