TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Hamparan sawah yang pernah produktif menyimpan satu pesan sederhana: lahan tidak selalu harus dibuka dari awal untuk kembali memberi kehidupan. Di Mimika, pemerintah daerah kini menyiapkan langkah lebih besar—mengoptimalkan hingga 7.000 hektare kawasan pertanian sebagai bagian dari program strategis nasional yang mendapat dukungan Kementerian Pertanian.
Rencana itu mulai bergerak dari meja perencanaan menuju tahap pelaksanaan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika telah menyelesaikan desain pengembangan lahan dan kini menunggu pekerjaan fisik dilaksanakan.
Sejumlah wilayah dipetakan memiliki potensi untuk menopang agenda tersebut. Distrik Iwaka menjadi salah satu sasaran penting karena kawasan ini telah memiliki areal persawahan yang dapat kembali dioptimalkan.
Bagi pemerintah daerah, pengembangan pertanian bukan semata-mata tentang membuka hamparan baru. Ada lahan yang pernah hidup, kemudian berhenti berproduksi, dan kini hendak dikembalikan kepada fungsi awalnya. Plt Kepala DTPHP Mimika Abdul Haris Sudharmono menegaskan bahwa pemulihan lahan yang sudah tersedia menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
“Yang sudah ada kita rawat dan yang mati kita sulam,” kata Abdul Haris, Senin (14/9/2026).
Pernyataan itu memperlihatkan arah pengembangan yang tidak hanya bertumpu pada ekspansi lahan, tetapi juga pada pemeliharaan dan pemulihan kawasan pertanian yang telah tersedia. Dengan pendekatan tersebut, lahan persawahan yang selama ini belum optimal diharapkan kembali produktif sebelum pemerintah bergerak lebih jauh pada pengembangan kawasan baru.
Di luar komoditas padi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada kopi. Komoditas ini dipandang memiliki prospek ekonomi dan berpeluang dikembangkan oleh masyarakat Mimika, termasuk melalui penguatan kawasan produksi.
Pada 2026, DTPHP menargetkan sekitar 20 hektare tanaman kopi dapat dioptimalkan melalui kegiatan perawatan dan penyulaman. Sementara pada 2027, pemerintah menyiapkan rencana pengembangan sekitar 100 hektare lahan kopi baru.
Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya berjalan serentak. Pengembangan kopi di kawasan pegunungan, termasuk Banti dan sejumlah wilayah lainnya, masih ditunda karena kondisi keamanan.
Abdul Haris menjelaskan, arah kebijakan pertanian Mimika tidak berhenti pada upaya meningkatkan jumlah produksi. Pemerintah juga ingin memastikan hasil pertanian memiliki jalur ekonomi yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Karena itu, pengelolaan hasil pertanian akan didorong melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah. Hasil produksi masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai bahan mentah yang langsung dipasarkan, melainkan dapat bergerak ke tahap pengolahan.
Secara kontekstual, langkah tersebut penting karena peningkatan luas lahan dan produksi belum otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila hasil panen masih memiliki nilai tambah yang rendah. Penguatan pengolahan dapat membuka ruang bagi produk pertanian Mimika untuk memperoleh harga jual lebih tinggi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Dengan demikian, angka 7.000 hektare bukan sekadar target luasan di atas kertas. Di baliknya terdapat pekerjaan yang lebih panjang: menghidupkan kembali lahan yang mati, merawat tanaman yang tumbuh, menjaga kawasan yang sudah produktif, dan membangun rantai pengolahan agar hasil bumi tidak berhenti sebagai komoditas mentah.
Sebab pada akhirnya, pertanian bukan hanya tentang berapa luas tanah yang ditanami, melainkan tentang seberapa jauh tanah itu mampu kembali memberi kehidupan bagi mereka yang menggantungkan masa depan kepadanya.
