KUPANG |LINTASTIMOR.ID— Tanah Flores baru saja diguncang kekuatan alam yang meninggalkan luka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo pada 15 Agustus 2026 tidak hanya mengguncang bangunan, tetapi juga memaksa masyarakat berhadapan dengan kecemasan, kehilangan, dan ketidakpastian.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, terhitung sejak 15 hingga 28 Agustus 2026.
Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan keputusan tersebut diambil setelah gempa menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah Flores.
“Dampaknya cukup besar. Ada saudara-saudara kita yang menjadi korban, ada yang mengalami luka-luka, rumah dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan, dan aktivitas masyarakat juga terganggu,” kata Melki.
Bagi pemerintah, penetapan status tanggap darurat bukan sekadar keputusan administratif. Status tersebut menjadi dasar untuk mempercepat pengerahan sumber daya, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secepat mungkin.
“Dengan status tanggap darurat ini, kita ingin memastikan bahwa semua sumber daya bisa segera dikerahkan dan seluruh pihak dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Melki.
Pemerintah Provinsi NTT akan bergerak bersama pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, tenaga kesehatan, dunia usaha, relawan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani dampak bencana.
Keselamatan Menjadi Titik Utama
Di tengah situasi darurat, pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan tempat pengungsian, hingga pemulihan akses transportasi dan infrastruktur menjadi bagian dari fokus penanganan.
“Prioritas kita sangat jelas: keselamatan masyarakat,” tegas Melki.
Pemerintah juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat melalui APBD Provinsi NTT dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Namun, di balik keputusan, anggaran, dan pengerahan personel, terdapat wajah-wajah masyarakat yang sedang menunggu kepastian. Mereka membutuhkan pertolongan yang hadir tepat waktu dan informasi yang dapat dipercaya.
Karena itu, Melki menyampaikan pesan langsung kepada seluruh masyarakat Flores dan NTT yang terdampak agar tidak merasa menghadapi bencana seorang diri.
“Jangan merasa sendiri. Pemerintah hadir dan kita akan terus bersama-sama melewati masa sulit ini,” ucapnya.
Gotong Royong Menjadi Kekuatan
Secara kontekstual, fase tanggap darurat merupakan masa yang menentukan karena kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dalam situasi yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. Keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada soliditas koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti informasi serta arahan resmi.
Melki mengajak masyarakat tetap tenang, saling membantu, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah, BPBD, BMKG, TNI-Polri, Basarnas, serta instansi terkait.
“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah kita bersatu, saling menjaga, dan bergerak bersama,” katanya.
Ia kemudian mengajak seluruh masyarakat NTT memperkuat semangat gotong royong menghadapi masa sulit tersebut.
“Mari kita kuatkan gotong royong. NTT kuat karena kita bersama.”
Gempa telah mengguncang Flores dengan kekuatan yang besar. Tetapi di tengah reruntuhan, kecemasan, dan ketidakpastian, ada kekuatan lain yang tidak tercatat dalam skala magnitudo: kekuatan manusia untuk saling menjaga, saling menolong, dan tetap berdiri bersama ketika tanah tempat berpijak sedang kehilangan tenangnya.
