TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di balik deretan program yang disusun pemerintah daerah, ada satu pertanyaan yang tidak boleh kehilangan tempat: apakah semuanya benar-benar mampu dikerjakan dan memberi manfaat bagi masyarakat?
Pertanyaan itu menjadi perhatian Bupati Mimika Johannes Rettob ketika mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak sembarangan memasukkan program pembangunan, khususnya dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.
Bagi Johannes, anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen pemerintahan. Setiap program harus memiliki dasar yang jelas, dapat dilaksanakan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Johannes saat memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (10/9/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, ia menekankan pentingnya ketelitian sejak tahap perencanaan. Program yang belum siap dilaksanakan, menurut dia, justru berpotensi menghambat pembangunan dan membuat penggunaan anggaran tidak berjalan optimal.
Karena itu, Johannes meminta OPD tidak menjadikan banyaknya program sebagai ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah memastikan program yang masuk dalam anggaran benar-benar memiliki kesiapan untuk dikerjakan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau tidak bisa dikerjakan, jangan dimasukkan program. Kita harus fokus pada program yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Johannes.
Pernyataan itu menjadi garis tegas bagi seluruh OPD bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada tumpukan dokumen dan daftar kegiatan. Setiap program harus memiliki arah yang jelas, kemampuan pelaksanaan yang terukur, dan tujuan yang berpijak pada kebutuhan warga.
Dalam konteks APBD Perubahan 2026, sikap selektif tersebut menjadi penting. Program yang tidak siap dilaksanakan bukan hanya berisiko menghambat pekerjaan pemerintah, tetapi juga dapat membuat anggaran yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat tidak digunakan secara optimal.
Karena itu, kualitas perencanaan menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan pemerintahan. Semakin matang sebuah program disiapkan, semakin besar peluang anggaran yang dialokasikan benar-benar berubah menjadi pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRK
Selain menyoroti penyusunan program, Johannes meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti rekomendasi DPRK Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Permintaan tersebut menempatkan rekomendasi DPRK bukan sekadar catatan dalam proses evaluasi pemerintahan. Ada pekerjaan lanjutan yang harus diterjemahkan oleh masing-masing OPD agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terus diperbaiki.
Bagi pemerintah daerah, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih tertib, terarah, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Pada saat yang sama, Johannes mengingatkan agar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya tidak lagi dilakukan menjelang waktu pelaksanaan. Ia meminta seluruh proses perencanaan dimulai lebih awal sehingga pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan program dan pelaksanaannya.
Pesan itu disampaikan Johannes dengan penekanan pada pentingnya mengubah pola kerja agar keterlambatan dalam pelaksanaan program tidak kembali terjadi.
“Mulai tahun depan, perencanaan harus dilakukan sejak awal tahun supaya tidak terlambat dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Kalimat tersebut menyiratkan satu hal penting: pembangunan yang baik tidak lahir dari keputusan yang tergesa-gesa. Ia membutuhkan waktu untuk membaca kebutuhan, menyusun prioritas, menyiapkan pelaksanaan, hingga memastikan anggaran benar-benar bekerja sesuai tujuan.
Anggaran Harus Kembali kepada Masyarakat
Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, tuntutan terhadap pemerintah daerah menjadi semakin besar. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tertulis dalam dokumen, tetapi juga hasil yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, Johannes meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memastikan setiap program yang dijalankan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Secara kontekstual, arahan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan Mimika bukan semata-mata soal seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana anggaran itu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, realistis untuk dikerjakan, dan memiliki dampak nyata. Di titik inilah disiplin perencanaan menjadi penting: pemerintah dituntut bukan hanya mampu mengusulkan program, tetapi juga berani menyaring mana yang benar-benar prioritas dan mampu diwujudkan.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengukur keberhasilan pemerintah dari panjangnya daftar program dalam dokumen anggaran.
Masyarakat akan melihat jalan yang dibangun, pelayanan yang membaik, kebutuhan yang terjawab, dan perubahan yang benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.
Di sanalah anggaran menemukan maknanya—ketika angka-angka dalam dokumen berhenti menjadi rencana dan berubah menjadi manfaat yang nyata bagi rakyat.
