PAPUA TENGAH SIAGA MENGHADAPI KARHUTLA DAN BENCANA
NABIRE — Alam selalu menyimpan kemungkinan yang tak sepenuhnya dapat dibaca manusia. Karena itu, ketika ancaman kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam belum datang mengetuk, kesiapsiagaan justru harus lebih dahulu berdiri di garis depan.
Pesan itulah yang kini diperkuat Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah. Jajaran kepolisian di wilayah tersebut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai kemungkinan bencana alam, menyusul arahan Wakapolri dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutla yang digelar secara daring melalui Zoom, Kamis (30/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakapolri dan diikuti sejumlah kementerian serta lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Dari Papua Tengah, rapat diikuti Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah.
Di tengah rapat yang membahas ancaman bencana dan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk itu, Papua Tengah memilih untuk tidak menunggu alam memberi peringatan.
Gustav mengatakan, meskipun Papua Tengah tidak termasuk wilayah yang saat ini menjadi salah satu daerah dengan potensi tinggi kebakaran hutan akibat fenomena El Nino, kewaspadaan tetap harus dijaga. Bagi Polda Papua Tengah, ketiadaan ancaman tinggi bukan alasan untuk menurunkan kesiapsiagaan.
“Memang daerah kita tidak menjadi salah satu lokasi bencana kebakaran hutan akibat fenomena El Nino dan puncak musim kebakaran pada Juli 2026. Namun kami tidak mau lengah. Kami tetap siaga dalam bentuk antisipasi dan kesiapan pasukan.”
Pernyataan tersebut menggambarkan satu prinsip sederhana dalam menghadapi bencana: kesiapan terbaik adalah kesiapan yang dibangun sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi.
Sebab, bencana tidak selalu datang dengan tanda yang mudah dibaca. Ia dapat muncul melalui perubahan cuaca, kondisi lingkungan, maupun faktor alam lainnya. Karena itu, kesiapsiagaan Polda Papua Tengah tidak hanya diarahkan pada ancaman karhutla, tetapi juga diperluas untuk menghadapi potensi bencana alam lainnya, termasuk kemungkinan yang terjadi di wilayah perairan laut Papua Tengah.
Pemetaan Menjadi Garis Awal Kesiapsiagaan
Untuk memperkuat langkah antisipasi, Polda Papua Tengah akan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan maupun bencana alam.
Pemetaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya membaca risiko sejak dini. Dengan mengetahui wilayah yang memiliki potensi kerawanan, langkah pencegahan, penempatan personel, hingga respons terhadap keadaan darurat dapat dipersiapkan secara lebih terukur.
“Kita juga akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan maupun bencana alam di wilayah perairan laut.”
Langkah tersebut menunjukkan bahwa menghadapi bencana bukan hanya perkara bergerak cepat ketika musibah telah terjadi. Lebih jauh, kesiapsiagaan menuntut kemampuan untuk mengenali potensi ancaman, memahami karakter wilayah, dan menyiapkan respons sebelum keadaan berubah menjadi krisis.
Sinergi Lintas Instansi Diperkuat
Namun kesiapsiagaan tidak akan berdiri kokoh jika hanya ditopang oleh satu institusi. Karena itu, Polda Papua Tengah juga akan memperkuat koordinasi dan sinergi bersama berbagai instansi terkait.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh unsur memiliki tingkat kesiapan yang sama ketika menghadapi situasi darurat. Dengan koordinasi yang baik, respons terhadap bencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan terintegrasi.
“Kita akan meningkatkan koordinasi lintas instansi sehingga dapat memastikan kesiapan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat fenomena alam.”
Analisis Kontekstual
Kesiapsiagaan Polda Papua Tengah memiliki arti strategis karena Papua Tengah merupakan wilayah dengan karakter geografis yang luas dan beragam. Ancaman bencana tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat bersinggungan dengan kondisi wilayah perairan dan berbagai fenomena alam lainnya. Dalam konteks tersebut, pemetaan wilayah rawan dan koordinasi lintas instansi menjadi dua fondasi penting dalam membangun sistem respons bencana yang efektif. Kesiapan personel kepolisian juga perlu berjalan seiring dengan kapasitas instansi teknis, pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana agar setiap potensi ancaman dapat diantisipasi secara terpadu.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan tentang menunggu bencana datang untuk kemudian bergerak.
Ia adalah tentang keberanian untuk bersiap ketika keadaan masih tenang, tentang kewaspadaan yang tetap menyala ketika ancaman belum terlihat, dan tentang kesadaran bahwa dalam menghadapi alam, manusia mungkin tidak selalu mampu mencegah datangnya bencana—tetapi selalu dapat memilih untuk tidak terlambat menghadapinya.
