TIMIKA |LINTASTIMOR.ID -Di ruang pertemuan itu, pembangunan Papua tidak lagi sekadar dibahas dalam angka-angka perencanaan. Ia hadir sebagai ikhtiar bersama, mempertemukan pemerintah pusat dan para pemimpin daerah untuk menyamakan langkah, menyusun harapan, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Tanah Papua.
Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong mengikuti Dialog Strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas yang melibatkan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua di Timika, Jumat (30/7/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, sebagai turunan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
Dalam dialog itu, para kepala daerah memperoleh kesempatan menyampaikan berbagai masukan, tantangan, serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Forum tersebut juga menjadi ruang menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan dan program prioritas nasional agar pelaksanaannya berjalan lebih terintegrasi.
Mengusung tema “Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dialog strategis ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi dalam mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Berdasarkan paparan Bappenas, implementasi RAPPP 2025–2029 difokuskan pada 19 program percepatan pembangunan yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, infrastruktur dasar, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga mendorong optimalisasi Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) sebagai instrumen pemantauan terpadu agar pelaksanaan program berlangsung lebih efektif, transparan, dan terukur.
Forum tersebut turut membahas skema pendanaan yang akan menopang implementasi RAPPP, mulai dari Dana Otonomi Khusus, dana transfer ke daerah, APBD, dana infrastruktur, pembiayaan pemerintah pusat, hingga keterlibatan dunia usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Bagi Kabupaten Mimika, keikutsertaan dalam dialog strategis ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelayanan dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas warga.
Secara kontekstual, percepatan pembangunan Papua menuntut lebih dari sekadar ketersediaan anggaran. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat dan daerah membangun sinergi yang konsisten, memastikan setiap program tepat sasaran, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dialog strategis seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi, dan menghindari tumpang tindih kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, pemerintah kembali menegaskan bahwa masa depan Papua hanya dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan dunia usaha. Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur, melainkan juga menumbuhkan harapan, membuka kesempatan, dan memastikan setiap anak Papua memiliki ruang yang sama untuk melangkah menuju masa depan yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.
