TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Waktu bergerak seperti jarum yang tak pernah menunggu siapa pun. Di tengah persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri 2026 di Sulawesi Utara, Oktober mendatang, ada satu kegelisahan yang mulai terdengar dari Mimika: jangan sampai atlet-atlet Papua Tengah kehilangan panggung nasional hanya karena administrasi yang terlambat diselesaikan.
Ketua Umum KONI Kabupaten Mimika, Antonius Kemong, mendesak KONI Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kontingen Papua Tengah dapat ambil bagian dalam ajang nasional tersebut.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Pendaftaran peserta dijadwalkan mulai dibuka bulan depan. Dengan waktu yang semakin menyempit, setiap tahapan administratif dinilai harus segera dipastikan agar kesempatan para atlet tidak kandas sebelum mereka sempat mengangkat nama daerah di arena pertandingan.
“Kami berharap KONI Provinsi segera mendaftarkan cabang olahraga beladiri seperti Kick Boxing, Muaythai, dan Tinju. Jangan sampai momentum penting ini terlewat hanya karena persoalan administrasi. Papua Tengah harus hadir dan mengambil bagian di PON Beladiri,” ujar Antonius.
Menurut dia, dari sisi kesiapan atlet, khususnya di Kabupaten Mimika, tidak terdapat kendala berarti. Pembinaan olahraga beladiri selama ini terus berjalan. Para atlet juga telah ditempa melalui berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi tingkat nasional.
“Kalau dari sisi atlet, mereka sudah siap. Yang menjadi perhatian sekarang adalah administrasi. Jangan sampai KONI Provinsi terlambat atau bahkan tidak mendaftarkan atlet karena bulan depan pendaftaran sudah dibuka,” tegasnya.
Bagi Antonius, kesiapan seorang atlet bukan hanya tentang seberapa kuat tubuhnya bertahan di arena. Ada proses panjang yang bekerja dalam diam: latihan yang berulang, keringat yang jatuh, kekalahan yang menjadi pelajaran, dan prestasi yang perlahan membentuk rekam jejak. Semua itu, menurut dia, akan menjadi sia-sia apabila kesempatan bertanding terhenti hanya karena pintu administrasi belum dibuka tepat waktu.
Karena itu, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan dukungan anggaran operasional bagi para atlet yang akan membawa nama daerah. Dukungan tersebut dinilai penting agar atlet dapat mengikuti seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan PON Beladiri.
“Mereka akan membawa nama Papua Tengah. Karena itu, sudah sepatutnya ada dukungan dan perhatian serius dari pemerintah. Atlet tidak boleh berjalan sendiri ketika mereka sedang berjuang membawa nama daerah ke panggung nasional,” katanya.
Antonius menambahkan, PON Beladiri merupakan agenda nasional yang secara resmi telah disampaikan kepada seluruh provinsi. Informasi tersebut, menurut dia, perlu segera ditindaklanjuti oleh KONI Provinsi Papua Tengah kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga maupun KONI kabupaten dan kota.
Hingga kini, ia menilai tahapan persiapan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Daerah dan pengurus cabang olahraga disebut belum mendapatkan kejelasan mengenai langkah yang harus dilakukan.
“Sampai sekarang tahapan itu belum berjalan. Daerah dan pengurus cabang olahraga belum mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Karena itu, kami meminta KONI Provinsi segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah persiapan,” ujarnya.
Secara kontekstual, desakan KONI Mimika memperlihatkan bahwa persoalan olahraga prestasi tidak berhenti pada kesiapan atlet di arena. Ada rantai panjang yang harus bergerak serempak—mulai dari koordinasi organisasi, pendaftaran, dukungan anggaran, hingga proses seleksi dan kualifikasi. Ketika satu mata rantai terlambat bergerak, peluang atlet untuk tampil di panggung nasional pun dapat ikut terancam.
Antonius menegaskan, atlet yang nantinya tampil di PON Beladiri tidak dipilih secara sembarangan. Setelah didaftarkan oleh provinsi, para atlet masih harus mengikuti proses seleksi yang dilakukan Pengurus Besar (PB) masing-masing cabang olahraga dengan mempertimbangkan rekam jejak prestasi.
Artinya, pendaftaran bukanlah tiket otomatis menuju arena. Kejuaraan nasional dan berbagai kompetisi bergengsi menjadi bagian dari perjalanan yang akan dinilai untuk menentukan kelayakan seorang atlet tampil membawa nama daerah.
“Setiap atlet yang pernah tampil di Kejurnas maupun kejuaraan bergengsi lainnya memiliki catatan prestasi. PB akan menilai apakah atlet tersebut layak tampil di PON Beladiri atau tidak. Jadi bukan asal tunjuk atlet. Semuanya harus melalui proses seleksi dan kualifikasi,” jelas Antonius.
Kini, harapan itu kembali diletakkan di meja koordinasi. KONI Provinsi Papua Tengah diharapkan segera bergerak menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi, membuka ruang koordinasi dengan KONI kabupaten dan kota serta Pengprov cabang olahraga, sekaligus memastikan dukungan anggaran bagi para atlet.
Sebab, di balik setiap nama yang kelak berdiri di arena pertandingan, ada daerah yang menunggu kabar baik, ada keluarga yang menyimpan harapan, dan ada perjalanan panjang yang tak terlihat oleh sorotan kamera.
PON Beladiri 2026 pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia adalah tentang kesempatan—dan bagi atlet Papua Tengah, kesempatan itu jangan sampai hilang hanya karena waktu yang terlambat disadari.
