TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah bentang alam pegunungan Distrik Hoeya yang menyimpan harapan akan hadirnya pembangunan yang berkeadilan, tujuh unit rumah bantuan kini justru menjadi pusat perhatian. Bukan semata karena bangunannya mulai berdiri, melainkan karena muncul dugaan bahwa material yang digunakan tidak sejalan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Di balik dinding yang dicat menyerupai kayu, publik mulai mempertanyakan: apakah pembangunan ini benar-benar dibangun sesuai perencanaan, atau hanya menyisakan lapisan yang menutupi persoalan sesungguhnya?
Sorotan tersebut menguat setelah Kepala Distrik Hoeya, Yeteni Tabuni, mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta dokumen RAB kepada kontraktor pelaksana proyek. Namun hingga kini, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan itu tidak pernah diperlihatkan kepadanya.
“Saya sudah meminta RAB kepada kontraktor, tetapi mereka tidak bisa memperlihatkannya,” ujar Yeteni Tabuni.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru mengenai keterbukaan pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan uang negara. Sebab dalam setiap pekerjaan konstruksi pemerintah, RAB merupakan dokumen penting yang menjadi dasar spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga penggunaan material di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tujuh unit rumah tersebut menggunakan dinding berbahan plat seng. Menariknya, permukaan seng dicat merah sehingga dari kejauhan menyerupai papan kayu besi. Perbedaan visual dan dugaan ketidaksesuaian material itulah yang kemudian memantik perhatian masyarakat.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka mengenai spesifikasi teknis bangunan, termasuk membuka informasi terkait RAB agar seluruh proses pembangunan dapat diketahui publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Mimika melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. Harapan itu muncul agar seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi hingga penggunaan anggaran, dapat diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Analisis Kontekstual
Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterbukaan informasi mengenai spesifikasi teknis dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen kontrak merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas. Ketika muncul dugaan adanya perbedaan material di lapangan dan dokumen RAB tidak dapat diperlihatkan kepada pihak yang berkepentingan, ruang publik secara wajar mempertanyakan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Karena itu, klarifikasi dari pelaksana proyek maupun pengawasan dari instansi yang berwenang menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Hingga berita ini disusun, pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan tujuh unit rumah di Distrik Hoeya belum memberikan keterangan ataupun tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian material bangunan maupun permintaan dokumen RAB yang sebelumnya disampaikan Kepala Distrik Hoeya.
Pada akhirnya, rumah bantuan bukan sekadar bangunan yang berdiri di atas tanah, melainkan simbol hadirnya negara bagi masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
