TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Di lantai tiga Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Senin 18 Mei 2026, suasana rapat terasa berbeda dari biasanya. Bukan lagi sekadar membahas angka-angka penerimaan atau mencocokkan laporan administrasi, melainkan merancang arah baru bagaimana Mimika membangun kekuatan fiskalnya di tengah derasnya tantangan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bapenda resmi menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah Tahun 2026 bersama seluruh OPD pengelola pajak dan retribusi daerah.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Johannes Rettob didampingi Emanuel Kemong serta Abraham Kateyauw .
Rakorsus turut dihadiri OPD terkait, Bappeda, bagian hukum, hingga mitra kerja perbankan dan kantor pos yang selama ini mendukung sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital di Kabupaten Mimika.
Dalam sambutannya, Johannes Rettob menegaskan bahwa Rakorsus tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, selama ini evaluasi pendapatan daerah cenderung hanya dilakukan melalui rekonsiliasi internal yang terbatas pada pencocokan data penerimaan, tanpa ruang yang cukup untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru.
“Selama ini kita hanya melakukan rekonsiliasi dan cocokkan data. Sekarang kita harus masuk pada tahap diskusi strategis untuk mencari solusi dan inovasi agar pendapatan daerah bisa meningkat,” ujar Bupati.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan pemerintah daerah terhadap besarnya APBD Mimika yang belum sepenuhnya ditopang oleh kekuatan PAD yang optimal. Karena itu, seluruh OPD diminta tidak lagi hanya berorientasi pada program belanja, tetapi mulai memikirkan program yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi dari yang bersifat konsumtif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih produktif dan inovatif.
Selain intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi disebut menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan yang lebih modern.
“Digitalisasi pelayanan harus kita dorong agar semua transaksi tercatat dengan baik, transparan, dan mudah diawasi,” tegasnya.
Menurut Bupati, digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, sekaligus mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak dan retribusi guna mempermudah pelayanan kepada investor dan wajib pajak agar proses administrasi menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.
Sementara itu, Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah , menjelaskan bahwa Rakorsus ini merupakan forum strategis pertama yang secara khusus membahas optimalisasi pendapatan daerah dengan melibatkan seluruh OPD pengelola pajak dan retribusi.
Ia menyebut sebelumnya evaluasi pendapatan hanya dilakukan melalui rekonsiliasi data secara berkala setiap triwulan dan semester. Namun pada tahun 2026, pemerintah daerah mulai membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
“Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antar OPD, menyelaraskan rencana kerja, serta mengoptimalkan penerimaan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, regulasi hingga implementasi,” jelas .
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan Bappeda, bagian hukum, pihak perbankan, dan kantor pos menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital di Kabupaten Mimika. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) diharapkan ikut memperkuat kebijakan melalui kajian akademis dan rekomendasi strategis.
╔════════════════════════════════╗
“PAD bukan hanya soal angka pemasukan, tetapi tentang sejauh mana daerah mampu berdiri dengan kekuatan dan inovasinya sendiri.”
╚════════════════════════════════╝
Secara kontekstual, langkah Pemkab Mimika menggelar Rakorsus khusus pendapatan daerah menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan fiskal daerah. Jika sebelumnya fokus lebih banyak tertuju pada administrasi penerimaan, kini pemerintah mulai bergerak menuju tata kelola berbasis inovasi, digitalisasi, dan penguatan sinergi lintas sektor guna menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
╔════════════════════════════════╗
“Di era modern, daerah yang kuat bukan hanya daerah yang kaya sumber daya, tetapi daerah yang mampu mengelola setiap potensi dengan transparansi, keberanian, dan visi jangka panjang.”
╚════════════════════════════════╝
