ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID – Di lantai satu Kantor Bupati Belu, Kamis (26/03/2026), waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Angka-angka dalam dokumen anggaran tak lagi sekadar deretan statistik, melainkan denyut yang harus dijaga ritmenya. Di ruang rapat itu, Wakil Bupati Belu, , memimpin satu agenda penting: memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 benar-benar bergerak, bukan sekadar tertulis.
Rapat Evaluasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2026 digelar untuk menelisik sejauh mana pelaksanaan program berjalan, terutama pada pos belanja modal—bagian krusial yang menyentuh langsung pembangunan fisik dan pelayanan publik.
Dalam suasana yang serius namun terarah, Wabup Vicente menekankan bahwa evaluasi tidak boleh bersifat insidental, melainkan menjadi ritme rutin yang disiplin dijalankan setiap bulan.
╔══════════════════════════════════╗
“Kita harus tahu proses program kegiatan sudah sejauh mana, terutama pada belanja modal.”
╚══════════════════════════════════╝
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dinamika ekonomi global dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi anggaran menjadi latar penting yang tidak bisa diabaikan. Di tengah tekanan tersebut, keterlambatan eksekusi bukan hanya soal teknis, tetapi berpotensi membawa konsekuensi serius—termasuk penarikan kembali anggaran.
╔══════════════════════════════════╗
“Jangan sampai anggaran ditarik kembali karena kita belum melakukan eksekusi, terutama pada dana DAK.”
╚══════════════════════════════════╝
Instruksi pun ditegaskan: seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera bergerak. Proses input pada aplikasi SIRUP, perencanaan, hingga tahapan tender harus dipercepat agar pelaksanaan fisik tidak tertunda.
╔══════════════════════════════════╗
“Kita sudah memasuki triwulan pertama di tahun 2026, saatnya kita bergerak cepat.”
╚══════════════════════════════════╝
Rapat ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, serta para camat—mencerminkan bahwa percepatan anggaran bukan tugas satu pihak, melainkan kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
Secara kontekstual, percepatan realisasi APBD di awal tahun menjadi indikator penting dalam efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Keterlambatan belanja, khususnya pada belanja modal dan dana alokasi khusus (DAK), tidak hanya berdampak pada serapan anggaran, tetapi juga pada laju pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam situasi tekanan efisiensi nasional, daerah dituntut lebih adaptif dan responsif agar tidak kehilangan peluang pembangunan yang telah direncanakan.
Di balik meja rapat dan lembaran dokumen itu, sesungguhnya ada harapan masyarakat yang menunggu untuk diwujudkan—bahwa anggaran bukan sekadar angka yang dihabiskan, melainkan janji yang harus ditepati, tepat waktu dan tepat guna.
