ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID — Pagi di Gedung Betelalenok, Kamis, 12 Maret 2026, menjadi saksi sebuah momentum penting dalam perjalanan birokrasi Kabupaten Belu. Di ruangan yang dipenuhi wajah-wajah penuh harap dan tanggung jawab itu, puluhan aparatur sipil negara berdiri tegak—menyambut amanah baru yang akan menentukan arah pelayanan publik ke depan.
Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves, S.T secara resmi melantik 79 pejabat struktural Eselon IV-A dan IV-B, sekaligus melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Belu tanggal 11 Maret 2026 tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pengawas.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Satu per satu nama disebut, menandai babak baru dalam perjalanan pengabdian para aparatur yang kini dipercaya menempati posisi strategis di berbagai perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan.
Pelantikan ini tidak sekadar rotasi jabatan administratif. Ia adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat struktur birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Belu.
“Amanah jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi tanggung jawab untuk bekerja lebih baik, melayani masyarakat dengan integritas, dan memastikan roda pemerintahan berjalan efektif,” demikian pesan yang mengemuka dalam momentum pelantikan tersebut.
Dalam keputusan tersebut tercatat 79 pejabat Eselon IV-A yang menduduki berbagai jabatan pengawas di dinas, badan, kecamatan, hingga kelurahan di Kabupaten Belu. Selain itu, dilakukan pula penataan jabatan struktural pada tingkat Eselon III-A dan III-B di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Di antara pejabat yang dilantik pada level Eselon III-A antara lain Paulus Charles R. Djaga, ST sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Ferdinand Hale Kin, ST sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dr. Vincentius Adrianus Leo sebagai Direktur UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.
Sementara pada tingkat Eselon III-B, sejumlah pejabat dipercaya memimpin bidang strategis, seperti Metty Fransisca Nahak, SP sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ferdinandus Buang, S.STP., M.Tr.IP sebagai Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, hingga Agustina Haleserens, S.Psi sebagai Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
Penataan jabatan ini juga menyentuh struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk pengangkatan lurah serta pejabat administrasi yang akan bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Secara kontekstual, mutasi dan pelantikan pejabat dalam birokrasi daerah merupakan bagian dari mekanisme manajemen pemerintahan untuk menjaga dinamika organisasi tetap sehat dan produktif. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, penempatan pejabat pada posisi yang tepat diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan di Kabupaten Belu.
Pada akhirnya, jabatan hanyalah awal dari perjalanan panjang pengabdian. Di balik setiap surat keputusan dan prosesi pelantikan, tersimpan harapan masyarakat agar para pejabat yang baru dilantik tidak hanya bekerja di balik meja birokrasi, tetapi hadir sebagai pelayan publik yang membawa perubahan nyata bagi Belu.
