Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Hukum & KriminalNasionalPolkam

Dua Direktur Polda NTT Yang Proses Kasus Bupati Kupang Dimutasi 

118
×

Dua Direktur Polda NTT Yang Proses Kasus Bupati Kupang Dimutasi 

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KUPANG | LINTASTIMOR.ID – Gerbong mutasi di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) kembali bergerak.

Sebanyak 20 perwira menengah (Pamen) mengalami rotasi jabatan berdasarkan empat Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 20 November 2026.

Example 300x600

Perombakan tersebut turut menyentuh dua jabatan strategis direktorat reserse, yakni Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf dan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu.

Mutasi ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika Polda NTT tengah menangani sejumlah perkara penting yang menyita perhatian publik, termasuk dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Tribrata News Polda NTT dan Fokus Nusa Tenggara, Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf mendapat penugasan baru sebagai Dirressiber Polda Bali. Posisinya di Polda NTT dipercayakan kepada Kombes Pol Emile Reisitei Hartanto.

Sementara itu, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu dimutasi sebagai Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tingkat II Divisi Hukum (Divkum) Polri. Jabatan Dirres PPA dan PPO Polda NTT selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci.

Sembilan perwira masuk polda ntt

Selain pergantian dua direktur tersebut, mutasi juga mencakup sejumlah jabatan strategis lainnya, mulai dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), Kepala Biro Logistik (Karolog), Direktur Samapta, hingga sejumlah kepala kepolisian resor (Kapolres).

Tercatat sembilan personel mendapatkan penugasan masuk di lingkungan Polda NTT, yakni:

  1. Kombes Pol Joko Purnomo sebagai Irwasda Polda NTT.
  2. Kombes Pol Bambang Yudi Wibowo sebagai Dirsamapta Polda NTT.
  3. Kombes Pol Emile Reisitei Hartanto sebagai Dirreskrimum Polda NTT.
  4. AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci sebagai Dirres PPA dan PPO Polda NTT.
  5. AKBP Rulian Syauri sebagai Kapolres Manggarai Barat.
  6. AKBP Denny Sandera sebagai Kapolres Nagekeo.
  7. AKBP Michael R. Risakotta sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda NTT.
  8. AKBP Benny Cahyadi sebagai Kabagkerma Roops Polda NTT.
  9. AKBP Dr. Taufiq Syahrial sebagai Pamen Polda NTT.

tiga pejabat mengalami rotasi internal

Rotasi juga menyentuh tiga perwira yang mengalami pergeseran jabatan di lingkungan organisasi, yakni:

  1. Kombes Pol Prianggodo Heru Kunprasetio sebagai Karolog Polda NTT.
  2. AKBP Rachmat Muchamad Salihi sebagai Kapolres Ende.
  3. AKBP Arinanto Wibowo sebagai Kapolres Sumba Barat Daya.

Delapan perwira meninggalkan polda ntt

Sementara itu, delapan personel mendapatkan penugasan baru di luar Polda NTT, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Kombes Pol Andi Anugrah sebagai Irwasda Polda Sumatera Utara.
  2. Kombes Pol Didi Wahyudi sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).
  3. Kombes Pol Ricardo Condrat Yusuf sebagai Dirressiber Polda Bali.
  4. Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu sebagai Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tingkat II Divkum Polri.
  5. AKBP Christian Kadang sebagai Wadansatbrimob Polda Metro Jaya.
  6. AKBP Harianto Rantesalu sebagai Wadirressiber Polda Jawa Timur.
  7. AKBP Yudhi Franata sebagai Kapolres Banyuasin.
  8. AKBP Mohammad Faisal Pratama sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Banten.

Penyegaran organisasi dan pembinaan karier

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel Polri.

Rotasi tersebut merupakan mekanisme organisasi melalui kebijakan tour of duty dan tour of area, sebagai bagian dari pengembangan pengalaman, peningkatan profesionalisme, serta optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian.

Meski demikian, pergantian dua pejabat direktorat reserse di tengah penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat diperkirakan akan mengundang perhatian publik.

Masyarakat tentu berharap pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan proses penyelidikan maupun penyidikan perkara yang sedang berjalan.

Terlebih, penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik membutuhkan kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian.

Mutasi boleh bergulir, jabatan boleh berganti. Namun, komitmen penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan tanpa intervensi serta tanpa pandang bulu.

Sumber: Tribrata News Polda NTT dan Fokus Nusa Tenggara.

Example 300250
Penulis: Redaksi Lintastimor.idEditor: Agustinus Bobe