MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah hamparan tanah Kampung Kiliarma, Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, sebuah rencana pembangunan pertanian mulai mendapat perhatian. Pemerintah datang membawa agenda ketahanan pangan, rencana pembukaan sawah, serta bantuan sarana dan prasarana produksi. Namun, dari tengah masyarakat yang akan menjadi bagian dari perubahan itu, muncul sebuah pertanyaan mendasar: untuk siapa pembangunan tersebut sesungguhnya diarahkan?
Pertanyaan itu disuarakan Marselus Kelanangame, mahasiswa asal Agimuga. Ia tidak sedang mempertentangkan kemajuan dengan keterbelakangan. Juga tidak sedang menutup pintu bagi pembangunan di tanah kelahirannya. Sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan, terlebih yang dikaitkan dengan Program Strategis Nasional (PSN), benar-benar menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik kepentingan utama.
Sorotan tersebut muncul setelah Bidang Pangan dan Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika melakukan survei lokasi di Kampung Kiliarma, Kamis (19/11/2026).
Survei itu berkaitan dengan rencana program cetak sawah untuk mendukung swasembada pangan dalam agenda Program Strategis Nasional. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian kepada kelompok tani setempat.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bernard D. Ansaka, kepada Albertus Tsolme di lokasi gudang DTPHP.
Di atas kertas, program tersebut membawa harapan tentang peningkatan produksi pangan dan pengembangan ekonomi pertanian. Namun, bagi Marselus, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari luas lahan yang dicetak menjadi sawah, jumlah bantuan yang disalurkan, atau besarnya target produksi yang hendak dicapai.
Ada kepentingan masyarakat lokal yang harus lebih dahulu dipastikan.
Pembangunan tidak boleh kehilangan masyarakatnya
Kepada media ini, Minggu (22/11/2026), Marselus menegaskan bahwa generasi muda Agimuga pada prinsipnya tidak menolak pembangunan maupun perkembangan ekonomi di wilayah mereka.
Ia justru menginginkan Agimuga tumbuh, masyarakatnya memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan, dan sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat setempat.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketika sebuah program mulai dikaitkan dengan agenda strategis nasional, pemerintah harus lebih cermat membaca konsekuensi sosial, ekonomi, dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pelaksanaan program.
“Kami generasi muda Agimuga bukan tidak menerima kemajuan dan perkembangan ekonomi di Agimuga. Kami justru ingin melihat daerah ini berkembang. Tetapi, kalau sudah berbicara tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), ini menjadi persoalan yang berbeda.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang disoroti bukan semata-mata kehadiran program cetak sawah. Lebih jauh, ada pertanyaan mengenai arah kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan siapa yang kelak menikmati manfaat terbesar dari pembangunan tersebut.
Bagi Marselus, pembangunan pertanian seharusnya dimulai dengan memperkuat kemampuan masyarakat lokal. Pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya alat pertanian, fasilitas produksi, pendampingan teknis, serta pembinaan berkelanjutan bagi kelompok tani.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan atau penonton ketika program pembangunan berlangsung, tetapi benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan sektor pertanian mereka sendiri.
Merauke menjadi pengingat bagi papua
Kekhawatiran Marselus tidak muncul tanpa alasan. Ia mengajak pemerintah daerah melihat dinamika pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
Menurutnya, pengalaman dan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah tersebut seharusnya menjadi bahan pembelajaran sebelum pemerintah menjalankan program berskala besar di daerah lain.
“Kami melihat banyak kejadian yang terjadi di berbagai wilayah Papua, salah satunya di Merauke. Karena itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat lokal sebelum menjalankan program berskala nasional.”
Pesan tersebut bukanlah penolakan terhadap agenda ketahanan pangan. Sebaliknya, ia merupakan peringatan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berangkat dari target nasional, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat di wilayah pelaksanaannya.
Sebab, tanah bagi masyarakat lokal bukan sekadar hamparan ruang produksi. Di dalamnya terdapat kehidupan, hubungan sosial, sejarah, dan harapan generasi yang akan datang.
Karena itu, setiap rencana perubahan pemanfaatan lahan membutuhkan komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat setempat.
Petani lokal jangan hanya menjadi penonton
Marselus berharap Pemerintah Kabupaten Mimika tidak berhenti pada survei lokasi dan penyerahan bantuan. Ia meminta agar pemerintah membangun pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperkuat kelompok tani yang telah ada maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian.
Ketersediaan alat dan fasilitas pertanian, menurutnya, harus disertai pendampingan teknis dan pembinaan yang berkelanjutan. Akses terhadap pengembangan hasil pertanian juga perlu diperhatikan agar masyarakat tidak hanya mampu memproduksi, tetapi memiliki kesempatan memperoleh nilai ekonomi dari hasil kerja mereka.
Baginya, keberhasilan program cetak sawah tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa hektare lahan yang berhasil dibuka. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat Agimuga memperoleh manfaat nyata, memiliki keterampilan, serta mampu berdiri mandiri dalam mengembangkan ekonomi pertanian.
“Kami ingin melihat Agimuga maju. Kami ingin masyarakat lokal punya kesempatan mengembangkan pertanian dan meningkatkan perekonomian mereka sendiri. Tetapi kami tidak menginginkan pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan justru mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.”
Di balik pernyataan itu, terdapat harapan agar pembangunan tidak menciptakan jarak antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Generasi muda, tokoh adat, kelompok tani, dan masyarakat setempat perlu diberi ruang untuk menyampaikan pandangan sejak tahap perencanaan. Dialog tidak semestinya dilakukan hanya setelah keputusan ditetapkan, tetapi menjadi bagian penting sebelum program dijalankan lebih jauh.
Mengukur kemajuan dari kesejahteraan masyarakat
Aspirasi Marselus menghadirkan satu pertanyaan penting bagi Pemerintah Kabupaten Mimika: bagaimana memastikan program cetak sawah di Kiliarma tidak hanya menjadi bagian dari pencapaian target ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka jalan bagi kemandirian ekonomi masyarakat Agimuga?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban melalui kebijakan yang terukur, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, serta keberpihakan nyata terhadap petani lokal.
Pemerintah tentu memiliki agenda pembangunan dan tanggung jawab mendukung ketahanan pangan. Namun, agenda tersebut perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat yang hidup di wilayah pelaksanaan program.
Pada akhirnya, sawah yang dibuka bukan hanya soal tanah yang diolah menjadi lahan produksi. Ia juga menyangkut masa depan orang-orang yang tinggal di sekitarnya.
Sebab, pembangunan yang benar-benar berhasil bukan semata-mata pembangunan yang mampu mengubah bentang alam, melainkan pembangunan yang membuat masyarakatnya ikut tumbuh, berdaya, dan menikmati hasil perubahan.
Di Kiliarma, suara generasi muda Agimuga kini menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak cukup diumumkan melalui program dan angka. Ia harus dibuktikan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat lokal.


















