Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
BeritaGaya HidupKesehatanNasionalPeristiwa

Pemkab Belu Menatap Krisis Sampah, Strategi Dua Dekade Disiapkan

12
×

Pemkab Belu Menatap Krisis Sampah, Strategi Dua Dekade Disiapkan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Sampah yang setiap hari meninggalkan rumah, pasar, pertokoan, dan sudut-sudut permukiman di Kabupaten Belu menyimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan kebersihan. Di balik tumpukan yang terus bertambah, ada tantangan kesehatan masyarakat, ancaman lingkungan, serta kebutuhan mendesak membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu bertahan lintas generasi.

Angkanya memberikan gambaran serius. Hasil kajian menunjukkan, timbulan sampah di Kabupaten Belu sepanjang 2025 mencapai 96,16 ton per hari. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 102,73 ton per hari pada 2030 atau bertambah sekitar 6,83 persen.

Menghadapi proyeksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu mulai menyiapkan arah kebijakan jangka panjang melalui penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Tahun 2026–2046. Dokumen ini dirancang menjadi fondasi penataan sistem persampahan selama dua dekade mendatang.

Example 300x600

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pemaparan Hasil Penyusunan Dokumen RIPS Kabupaten Belu Tahun 2026–2046 yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Riene Bere Baria, S.T., yang hadir mewakili Bupati Belu.

Dalam sambutan Bupati Belu yang dibacakannya, ditegaskan bahwa persoalan persampahan tidak dapat lagi dipandang sebagai pekerjaan rutin membersihkan lingkungan. Pengelolaannya membutuhkan keseriusan, perencanaan terpadu, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Sebab, sampah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan, menurunkan kualitas lingkungan, sekaligus menghambat pembangunan daerah.

Tujuh agenda pembenahan persampahan

Proyeksi peningkatan sampah menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat seluruh mata rantai pengelolaan persampahan. Penanganannya harus dimulai dari sumber sampah, dilanjutkan dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

Bupati Belu menekankan tujuh langkah strategis yang harus menjadi perhatian dalam dokumen RIPS.

Pertama, memperkuat pengurangan sampah melalui prinsip 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle. Kedua, memperluas cakupan pelayanan persampahan agar masyarakat memperoleh akses pengelolaan sampah yang lebih baik.

Ketiga, memperkuat sarana dan fasilitas pengolahan sampah. Keempat, membenahi pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lelowai agar berfungsi lebih optimal.

Kelima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Keenam, memperkuat pembiayaan serta kemitraan. Ketujuh, membangun koordinasi lintas perangkat daerah agar kebijakan persampahan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Tujuh agenda tersebut memperlihatkan bahwa penanganan sampah membutuhkan perubahan pendekatan: dari pola kerja yang cenderung berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan menuju sistem pengurangan, pengolahan, dan pengendalian sampah secara menyeluruh.

Melalui Asisten II Setda Belu, Bupati juga mengingatkan agar dokumen RIPS tidak berhenti sebagai kumpulan kajian dan angka perencanaan.

Dokumen RIPS harus disusun secara realistis dan terukur, dengan memperhatikan validitas data, kebutuhan infrastruktur, pembiayaan, target capaian, serta pembagian tanggung jawab yang jelas agar dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah.

Penekanan tersebut menjadi penting karena perencanaan jangka panjang hanya akan memiliki arti apabila didukung program yang dapat dilaksanakan, anggaran yang memadai, serta pembagian kewenangan yang terukur.

Dari rumah tangga, perubahan harus dimulai

Di luar urusan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat.

Rumah tangga menjadi titik awal perubahan. Kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak, serta tidak membuang sampah sembarangan merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar apabila dilakukan secara kolektif.

Pemerintah Kabupaten Belu juga mengajak masyarakat mengurangi kebiasaan membakar sampah secara terbuka karena praktik tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan.

Dengan demikian, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak semata-mata berada di pundak petugas kebersihan atau perangkat daerah terkait. Pemerintah menyediakan sistem dan fasilitas, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi beban sampah sejak dari sumbernya.

Dua dekade untuk masa depan lingkungan Belu

RIPS 2026–2046 kini menjadi salah satu instrumen penting untuk menentukan arah pengelolaan persampahan Kabupaten Belu dalam jangka panjang.

Tantangannya bukan hanya bagaimana mengatasi 96,16 ton sampah setiap hari, tetapi bagaimana memastikan peningkatan volume sampah pada tahun-tahun mendatang tidak berubah menjadi krisis lingkungan yang semakin sulit dikendalikan.

Di tengah pertumbuhan aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah, Belu membutuhkan sistem persampahan yang terintegrasi, pembiayaan berkelanjutan, fasilitas memadai, serta kesadaran publik yang terus tumbuh.

Sebab, lingkungan bersih bukan sekadar wajah sebuah kota. Ia merupakan cermin kualitas tata kelola pemerintahan dan tanggung jawab bersama dalam mewariskan ruang hidup yang sehat kepada generasi berikutnya.

Dua puluh tahun ke depan akan menjadi ujian: apakah RIPS hanya menjadi dokumen perencanaan, atau benar-benar menjelma menjadi perubahan nyata dari rumah tangga hingga TPA Lelowai.

 

 

Example 300250