Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Internasional

Jiangxi, Tiongkok: Model Birokrasi Digital Yang Menantang NTT Berbenah

75
×

Jiangxi, Tiongkok: Model Birokrasi Digital Yang Menantang NTT Berbenah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
TIONGKOK | LINTASTIMOR.ID – Di sebuah gedung pelayanan pemerintahan di Provinsi Jiangxi, Tiongkok, birokrasi memperlihatkan wajah yang berbeda. Puluhan urusan administrasi dari berbagai sektor pemerintahan dipertemukan dalam satu pusat pelayanan. Masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain, menghabiskan waktu di lorong-lorong birokrasi, atau menunggu berhari-hari tanpa kepastian. Teknologi digital, integrasi kelembagaan, dan standar waktu pelayanan menjadi instrumen untuk memangkas jarak antara pemerintah dan rakyat.

Pemandangan itulah yang disaksikan langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, bersama rombongan delegasi Pemerintah Provinsi NTT ketika mengunjungi Provincial Administrative Service Centre di Provinsi Jiangxi, Tiongkok, Senin (16/11/2026).

Kunjungan pada hari kedua agenda kerja di Tiongkok tersebut bukan sekadar perjalanan diplomasi pemerintahan. Di balik kunjungan itu, tersimpan sebuah pertanyaan penting bagi NTT: sejauh mana praktik pelayanan publik modern dapat dipelajari, disesuaikan, dan diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan dan kawasan perbatasan?

Example 300x600

Pusat pelayanan administrasi terpadu tersebut menjadi salah satu laboratorium kebijakan yang menarik perhatian delegasi. Di tempat itu, berbagai urusan pemerintahan yang sebelumnya tersebar di sejumlah instansi disatukan dalam satu sistem pelayanan yang terkoordinasi.

Dalam pemaparan kepada rombongan, dijelaskan bahwa pusat pelayanan tersebut telah dibangun sejak 2012. Kehadirannya dirancang untuk menyederhanakan interaksi masyarakat dengan pemerintah melalui integrasi sekitar 36 sektor urusan pemerintahan tingkat provinsi.

Sistem serupa juga diterapkan pada tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan tanpa harus menghadapi fragmentasi birokrasi yang panjang.

Tiga jalur pelayanan, satu kepastian

Salah satu aspek yang paling menarik perhatian Wakil Gubernur Johni Asadoma dan rombongan adalah mekanisme pelayanan perizinan usaha.

Di pusat pelayanan itu, masyarakat yang hendak mendirikan perusahaan maupun membuka kegiatan usaha, termasuk pemohon dari luar wilayah, dapat mengurus kebutuhan administrasi melalui satu pintu.

Tidak ada keharusan untuk selalu hadir secara fisik. Pemerintah setempat menyediakan tiga jalur pelayanan, yakni pengajuan secara daring melalui aplikasi atau situs web, konsultasi melalui panggilan video, serta pelayanan tatap muka langsung di pusat administrasi.

Yang lebih menarik, pemerintah menetapkan standar penyelesaian perizinan maksimal 3 x 24 jam. Apabila seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap, proses penerbitan izin bahkan dapat diselesaikan dalam satu hari.

Kepastian waktu tersebut ditopang sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat mengetahui persyaratan dokumen, tahapan pengajuan, hingga estimasi penyelesaian setiap jenis pelayanan.

Artinya, masyarakat tidak dibiarkan berjalan dalam ketidakpastian administratif. Informasi tersedia sejak awal, proses dapat dipantau, dan pemerintah memiliki standar waktu yang menjadi ukuran pertanggungjawaban pelayanan.

Lebih jauh, seluruh layanan administrasi tersebut diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Setiap hari, pusat pelayanan itu mampu melayani ratusan masyarakat yang datang dengan berbagai kebutuhan administrasi.

Di sinilah perbedaan pendekatan pelayanan menjadi penting. Pemerintah tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pemohon yang harus mengikuti panjangnya prosedur, tetapi membangun sistem agar prosedur pemerintahan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Birokrasi bukan sekadar meja pelayanan

Pengalaman menarik lainnya ditemukan pada layanan konsultasi dan pengaduan hukum yang tersedia di pusat tersebut.

Masyarakat dan pelaku usaha yang menghadapi persoalan hukum dapat menyampaikan pengaduan sekaligus memperoleh informasi mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka.

Layanan ini juga berfungsi memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban, termasuk langkah-langkah pencegahan agar aktivitas ekonomi tidak tersandung persoalan hukum.

Dengan demikian, pusat administrasi tersebut tidak berhenti sebagai tempat mengurus dokumen. Ia berkembang menjadi ruang konsultasi, penyedia informasi, sekaligus sarana pendampingan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Bagi daerah seperti NTT, yang terus berupaya memperluas investasi dan menggerakkan ekonomi lokal, model pelayanan semacam ini memiliki nilai strategis.

Kemudahan perizinan tanpa kepastian hukum tentu tidak cukup. Sebaliknya, kepastian hukum tanpa kemudahan administrasi juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat maupun investor.

Keduanya perlu berjalan beriringan dalam membangun iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Transparansi menjadi wajah pelayanan

Delegasi Pemerintah Provinsi NTT juga mencermati penerapan transparansi di lingkungan pusat pelayanan tersebut.

Informasi mengenai pegawai yang bertugas, jumlah layanan yang diberikan, hingga capaian kinerja pelayanan ditampilkan secara terbuka. Masyarakat dapat mengetahui aktivitas pelayanan sekaligus melihat gambaran kinerja aparatur pemerintah.

Transparansi semacam ini bukan hanya berkaitan dengan penyediaan informasi. Lebih dari itu, keterbukaan menjadi instrumen pengawasan publik dan dorongan bagi aparatur untuk menjaga kualitas pelayanan.

Pemerintah dituntut tidak hanya bekerja, tetapi juga memperlihatkan hasil pekerjaannya.

Aspek kenyamanan pengunjung pun mendapatkan perhatian. Pusat pelayanan dilengkapi fasilitas penitipan barang atau bagasi, termasuk tempat penitipan hewan peliharaan bagi masyarakat yang datang membawa hewan.

Fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan tidak semata-mata diukur dari cepat atau lambatnya dokumen diselesaikan. Pengalaman masyarakat selama mengakses layanan juga menjadi bagian dari standar pelayanan publik.

Di tengah kesibukan administrasi, rombongan turut menemukan sebuah perpustakaan mini dengan sistem peminjaman dan pengembalian buku secara digital.

Melalui sistem elektronik tersebut, pengunjung dapat melakukan transaksi peminjaman maupun pengembalian buku secara lebih praktis.

Inovasi ini membuka ruang pembelajaran bagi NTT, khususnya dalam pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

Digitalisasi perpustakaan bukan hanya soal mengganti pencatatan manual dengan perangkat elektronik. Lebih jauh, teknologi dapat menjadi pintu untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan, meningkatkan tata kelola koleksi, serta membangun budaya literasi yang lebih modern.

Layanan sosial dalam satu ekosistem digital

Inovasi lainnya terlihat pada penyediaan akses informasi terkait asuransi sosial.

Melalui sistem digital, masyarakat dapat memeriksa riwayat pembayaran, jumlah kontribusi yang telah disetorkan, akumulasi saldo atau manfaat, hingga informasi tagihan dan kewajiban pembayaran.

Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui status kepesertaan dan kewajiban mereka secara transparan.

Konsep pelayanan ini memiliki kemiripan dengan sistem informasi kepesertaan dan pembayaran BPJS di Indonesia.

Integrasi berbagai informasi tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendekatkan layanan pemerintahan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dalam penjelasan kepada delegasi, disampaikan bahwa masyarakat Tiongkok memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap layanan pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dan kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah setempat untuk terus memperluas akses, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat serta efektif.

Di balik sistem yang terlihat sederhana itu, terdapat prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang penting: pelayanan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kenyamanan institusi birokrasi.

Dari Jiangxi menuju reformasi pelayanan NTT

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari rangkaian hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Provinsi NTT. Sebelumnya, Pemerintah Tiongkok telah melakukan kunjungan serta komunikasi dengan pemerintah daerah di NTT.

Sebagai tindak lanjut, Wakil Gubernur Johni Asadoma memimpin delegasi bersama tujuh pimpinan daerah dari Nusa Tenggara Timur.

Delegasi tersebut terdiri atas Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki, S,Ars, M.Ars Bupati Timor Tengah Utara Yosep Falentinus  Dalasalle Kebo, Bupati Belu Wilybrodus Lay, S.H Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, Bupati Rote Ndao Paulus Henukh, S.H Bupati Sabu Raijua Krisman Bernard Riwu Kore, S.E, M.M dan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, S.H, M.H

Kunjungan tersebut mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Tiongkok. Agenda ini diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan kerja sama, membuka peluang investasi, serta menggali potensi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Namun, nilai strategis sebuah kunjungan kerja tidak semestinya berhenti pada dokumentasi, pertemuan resmi, atau pertukaran cenderamata.

Ukuran keberhasilannya justru terletak pada kemampuan pemerintah membawa pulang pengetahuan, mengolahnya menjadi kebijakan, dan menerjemahkannya menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Bagi NTT, pengalaman di Jiangxi dapat menjadi bahan kajian untuk membangun pelayanan pemerintahan yang lebih terintegrasi, terutama dalam pengurusan perizinan, pengembangan sistem digital, transparansi kinerja aparatur, konsultasi hukum, dan penguatan layanan sosial.

Tentu, praktik yang diterapkan di Tiongkok tidak dapat dipindahkan begitu saja ke NTT. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, serta karakteristik masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam proses adaptasi.

Karena itu, tantangannya bukan sekadar mengadopsi teknologi, melainkan membangun sistem pemerintahan yang mampu bekerja secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab.

Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan kompetisi menarik investasi, NTT membutuhkan birokrasi yang tidak menjadi penghalang bagi inisiatif masyarakat dan dunia usaha.

Pada akhirnya, pelajaran paling penting dari Jiangxi bukan terletak pada megahnya gedung pelayanan atau banyaknya perangkat digital yang digunakan. Pelajaran itu terletak pada keberanian pemerintah menyederhanakan proses, membuka informasi, memberikan kepastian, dan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.

Sebagaimana harapan yang disampaikan dalam rangkaian kunjungan tersebut, setiap peluang kerja sama yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Sebab, diplomasi yang baik tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas meja perundingan. Ia harus menjelma menjadi investasi, kesempatan ekonomi, pelayanan publik yang lebih baik, dan kesejahteraan yang benar-benar sampai ke pintu rumah rakyat.

Dari Jiangxi, NTT membawa pulang sebuah tantangan: mengubah pengalaman internasional menjadi kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat di tanah sendiri.

Example 300250
Penulis: Redaksi Lintastimor.idEditor: Agustinus Bobe