Pesan itu mengemuka dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dari ruang pertemuan Ballroom Hotel Horison Diana, Senin (16/11/2026), lahir sebelas komitmen bersama yang diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat toleransi, melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta merawat harmoni dalam kehidupan kebangsaan.
Sebelas komitmen tersebut dirangkum dalam Deklarasi Mimika untuk Pemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia. Deklarasi dibacakan Bupati Mimika, Johannes Rettob, pada penutupan konferensi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.
Kehadiran para kepala daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, pemuda, perempuan, hingga kalangan dunia usaha memperlihatkan bahwa toleransi bukan urusan satu kelompok atau institusi tertentu. Ia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
Di dalam deklarasi itu, keberagaman ditempatkan sebagai kekayaan sekaligus kekuatan bangsa. Perbedaan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial lainnya tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak seseorang, apalagi melahirkan diskriminasi.
Para peserta juga menegaskan bahwa toleransi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara harus memperoleh ruang yang setara untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa tekanan, perlakuan diskriminatif, maupun pembatasan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan.
Sebelas komitmen, satu arah perjuangan kebangsaan
Sebelas komitmen yang disepakati tidak berhenti pada seruan moral tentang pentingnya hidup berdampingan. Deklarasi tersebut juga membawa agenda yang lebih konkret, yakni memperkuat fondasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan agar keberagaman benar-benar memperoleh perlindungan.
Komitmen itu mencakup penguatan regulasi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pencegahan diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender, dan identitas sosial lainnya.
Peserta konferensi juga mendorong penguatan peran FKUB sebagai ruang dialog dan jembatan komunikasi antarumat beragama. Ruang-ruang perjumpaan lintas identitas perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya mengenal perbedaan dari kejauhan, tetapi juga membangun hubungan melalui komunikasi, persaudaraan, dan pengalaman hidup bersama.
Pendidikan toleransi bagi generasi muda menjadi perhatian tersendiri. Sebab, masa depan kehidupan kebinekaan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah hari ini, tetapi juga oleh cara generasi berikutnya memahami perbedaan dan menyikapinya.
Agenda lainnya meliputi pengembangan kebijakan publik yang tidak diskriminatif, perlindungan kelompok rentan, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta pembentukan jejaring kabupaten dan kota toleran di Indonesia.
Dengan demikian, Deklarasi Mimika 2026 membawa pesan bahwa toleransi harus hadir dalam dua ruang sekaligus: dalam kesadaran masyarakat dan dalam keputusan pemerintah. Nilai-nilai kebinekaan tidak akan memiliki daya tahan apabila tidak diterjemahkan menjadi perlindungan hak, pelayanan publik yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan.
Mimika ingin dikenal melalui wajah persaudaraan
Bagi Bupati Mimika, Johannes Rettob, konferensi ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pertemuan nasional. KKT II menjadi kesempatan bagi Mimika untuk memperkenalkan wajah daerah dan Tanah Papua kepada masyarakat Indonesia, terutama dalam kehidupan sosial yang dibangun di atas keberagaman.
Ia menginginkan para peserta membawa pulang pengalaman langsung tentang kehidupan masyarakat Mimika. Bukan hanya membawa dokumen konferensi, tetapi juga menyampaikan kepada masyarakat di daerah masing-masing bahwa Papua memiliki ruang kehidupan yang damai, terbuka, dan bersahabat.
“Kami ingin seluruh Indonesia melihat bahwa Mimika dan Tanah Papua itu damai. Saya berpesan kepada Bapak-Ibu sekalian, ketika kembali ke daerah masing-masing, sampaikan kepada masyarakat bahwa Papua aman, Mimika aman dan nyaman. Tidak perlu ada keraguan untuk datang ke sini,” tegas Johannes.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam penutupan konferensi. Di tengah beragam persepsi tentang Papua, Johannes ingin pengalaman para peserta menjadi kesaksian langsung tentang Mimika sebagai daerah yang terbuka bagi perjumpaan, persaudaraan, dan kehidupan bersama.
Baginya, kehadiran delegasi dari berbagai wilayah Indonesia merupakan kesempatan untuk memperlihatkan bahwa masyarakat Mimika hidup dalam keberagaman. Perbedaan latar belakang tidak harus menciptakan jarak, tetapi justru dapat menjadi kekuatan untuk membangun hubungan sosial yang lebih erat.
Toleransi juga menggerakkan ekonomi masyarakat
Ada dimensi lain yang turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyelenggaraan KKT II, yakni dampak ekonomi bagi masyarakat.
Kehadiran peserta, narasumber, dan delegasi dari berbagai daerah memberikan pergerakan bagi sejumlah sektor usaha lokal. Hotel menerima tamu, transportasi melayani mobilitas peserta, pelaku UMKM memperoleh peluang usaha, sementara perdagangan dan jasa ikut merasakan aktivitas ekonomi selama konferensi berlangsung.
Johannes melihat kegiatan berskala nasional seperti ini sebagai peluang untuk mempertemukan dua kepentingan sekaligus: memperkuat citra daerah dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi.
“Melalui kegiatan ini, kita bisa memperkenalkan Mimika dari sisi toleransi dan kerukunan. UMKM kita hidup, hotel kita hidup, transportasi kita hidup, dan tentu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Harapan kami, semakin banyak orang mengenal Mimika, semakin banyak pula investor yang datang untuk berinvestasi,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan investasi, tetapi juga pada kepercayaan. Daerah yang mampu menjaga stabilitas sosial, menghormati keberagaman, dan menciptakan ruang kehidupan yang inklusif memiliki modal penting untuk membangun hubungan dengan dunia usaha maupun masyarakat dari luar daerah.
Dalam konteks tersebut, toleransi bukan hanya nilai sosial yang memperkuat persaudaraan. Ia juga menjadi bagian dari modal sosial pembangunan, yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah bergerak bersama menciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan terbuka.
Dari ruang konferensi menuju tindakan nyata
Pada kesempatan itu, Johannes menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah, FKUB, para narasumber, SETARA Institute, serta panitia pusat dan daerah yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan KKT II Tahun 2026.
Namun, keberhasilan konferensi pada akhirnya tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah peserta, kemeriahan kegiatan, atau deklarasi yang dibacakan di hadapan para undangan.
Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana sebelas komitmen tersebut dibawa pulang, diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah daerah, dan diwujudkan melalui program yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang melindungi semua kelompok, pelayanan publik tanpa diskriminasi, ruang dialog yang terbuka, serta perlindungan nyata bagi masyarakat yang rentan mengalami perlakuan tidak adil.
Di sisi lain, masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, komunitas pemuda, perempuan, dan dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang perjumpaan agar tidak mudah dirusak oleh prasangka maupun sentimen identitas.
Deklarasi Mimika 2026 kini menjadi sebuah komitmen yang menunggu pembuktian. Sebelas butir kesepakatan itu akan menemukan maknanya ketika toleransi tidak hanya terdengar dari podium konferensi, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari: ketika setiap orang dihormati, setiap keyakinan memperoleh perlindungan, dan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama.
Dari Mimika, sebuah pesan kebangsaan kembali disampaikan kepada Indonesia. Bahwa persatuan tidak menuntut semua orang menjadi sama. Justru dalam perbedaan, bangsa ini diuji untuk membuktikan kemampuannya hidup berdampingan, saling menjaga, dan membangun masa depan bersama.
Sebab, Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia tanpa perbedaan, melainkan Indonesia yang tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling meniadakan.


















