ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID– Setiap anak berhak memiliki identitas. Sebuah nama yang tercatat secara resmi bukan sekadar barisan huruf dalam dokumen negara, melainkan pengakuan atas keberadaan, hak, dan perlindungan seorang warga negara sejak dilahirkan.
Semangat itulah yang mewarnai penyerahan perdana Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran kepada 62 siswa PAUD Adhyaksa Kabupaten Belu, Senin (16/11/2026).
Di lingkungan PAUD Adhyaksa, penyerahan dokumen kependudukan tersebut menjadi lebih dari sekadar kegiatan administratif. Ada pesan penting yang hendak ditegaskan: pemenuhan hak anak harus dimulai sejak usia dini, termasuk memastikan setiap anak memiliki identitas hukum yang diakui negara.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mirra Kanahau, S.H., didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Belu, Getrudis Diduk, S.H.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Kejaksaan Negeri Belu dan Dinas Dukcapil Kabupaten Belu dalam memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini membutuhkan kemudahan dalam memperoleh dokumen identitas.
Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mirra Kanahau, menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada penyerahan dokumen kepada 62 siswa PAUD Adhyaksa.
“Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan ke seluruh yayasan penyelenggara lembaga PAUD di Kabupaten Belu. Selanjutnya, pelayanan serupa juga akan menjangkau seluruh sekolah dasar, baik negeri maupun swasta.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah program yang lebih luas. Pelayanan administrasi kependudukan hendak didekatkan ke lingkungan pendidikan, tempat anak-anak tumbuh, belajar, dan mulai mengenal kehidupan sosialnya.
Dengan pola pelayanan yang menjangkau satuan pendidikan, orang tua diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan anak tanpa harus menghadapi proses yang berbelit-belit.
Bagi anak, KIA dan Akta Kelahiran memiliki arti penting. Akta Kelahiran menjadi bukti autentik mengenai identitas dan peristiwa kelahiran seseorang, sedangkan KIA merupakan identitas resmi anak yang diterbitkan pemerintah.
Keduanya menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak sipil anak sekaligus mendukung akses terhadap berbagai pelayanan publik.
Kejaksaan Negeri Belu juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Belu dalam memperluas kualitas pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak.
Harapannya, program ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial di satu lembaga pendidikan. Sebaliknya, kolaborasi tersebut dapat berkembang menjadi gerakan pelayanan yang menjangkau lebih banyak anak di seluruh wilayah Kabupaten Belu.
Sebab, perlindungan anak tidak selalu dimulai dari perkara besar. Terkadang, ia justru bermula dari sesuatu yang tampak sederhana: sebuah akta kelahiran, sebuah kartu identitas, dan kesadaran bahwa setiap anak berhak diakui keberadaannya oleh negara.
Di balik dokumen yang diterima 62 siswa PAUD Adhyaksa hari itu, tersimpan pesan tentang tanggung jawab bersama. Negara hadir bukan hanya ketika anak menghadapi persoalan, tetapi sejak awal kehidupannya, ketika hak-hak dasarnya mulai harus dipenuhi.
(Sumber: Kejaksaan Negeri Belu


















