Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Gaya HidupKesehatanNasionalOtomotifPolkam

Rumah Layak Belum Cukup, Pemkab Belu Butuh Jalan Keluar Dari Kemiskinan

138
×

Rumah Layak Belum Cukup, Pemkab Belu Butuh Jalan Keluar Dari Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Kemiskinan tidak selalu terlihat dari dinding rumah yang rapuh, atap yang bocor, atau lantai tanah yang diinjak setiap hari. Ia juga hidup dalam keterbatasan air bersih, sanitasi yang belum memadai, serta dapur keluarga yang terus bergantung pada penghasilan tak menentu.

Sebuah rumah baru mungkin dapat mengubah wajah permukiman. Namun, tanpa penguatan ekonomi keluarga, rumah itu belum tentu mengubah nasib penghuninya.

Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, persoalan itulah yang kini hendak dijawab Pemerintah Kabupaten Belu. Pembangunan rumah layak huni tidak boleh berhenti pada berdirinya bangunan fisik. Ia harus menjadi pintu masuk menuju kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bermartabat.

Example 300x600

Pesan tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPDT), di Gedung Wanita Bete Lalenok, Senin (16/11/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah daerah, unsur legislatif, pemerintah kecamatan dan desa, serta para pelaksana program, Vicente mengingatkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni harus berjalan seiring dengan pemenuhan sanitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baginya, kesejahteraan tidak cukup diukur dari rumah yang berhasil dibangun, tetapi juga dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

“Ketika kita membangun rumah, tetapi sanitasinya belum tersedia, maka persoalannya belum selesai. Begitu juga ketika rumah dan sanitasi sudah terpenuhi, tetapi ekonomi keluarga tidak kita dorong, masyarakat tetap akan berada pada kondisi kemiskinan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bersinergi.”

Pernyataan itu menjadi garis tegas bahwa pembangunan perumahan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih luas.

12.398 rumah, sebuah pekerjaan besar

Angka-angka yang dipaparkan dalam Rakordal memperlihatkan besarnya pekerjaan yang masih menanti.

Berdasarkan data SIBARU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Belu tercatat memiliki 12.398 unit rumah tidak layak huni.

Sementara itu, pada 2026, Belu memperoleh alokasi bantuan sebanyak 1.042 unit melalui Program BSPS. Dari jumlah tersebut, 805 unit merupakan usulan BNPPDT.

Angka 1.042 memang belum menjawab seluruh kebutuhan. Namun, di balik setiap unit bantuan terdapat satu keluarga yang menantikan perubahan: rumah yang lebih aman, lingkungan yang lebih sehat, dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Vicente menyampaikan apresiasi kepada BNPPDT RI dan seluruh pihak yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan Kabupaten Belu, terutama dalam penanganan rumah tidak layak huni.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa besarnya dukungan pemerintah pusat harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan menghasilkan perubahan nyata.

Persoalan kemiskinan, menurut dia, tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dua organisasi perangkat daerah. Diperlukan kerja bersama lintas sektor, mulai dari perumahan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan hingga pemberdayaan UMKM.

Dari rumah menuju kemandirian ekonomi

Salah satu gagasan penting yang disampaikan Wakil Bupati adalah menghubungkan penerima bantuan perumahan dengan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Jakarta pada Oktober 2026, Vicente mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial. Dari komunikasi tersebut, ia memperoleh informasi mengenai peluang penambahan kuota Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui keluarga penerima manfaat.

Peluang itu hendak dimanfaatkan agar keluarga penerima BSPS tidak hanya memperoleh dukungan perbaikan rumah, tetapi juga memiliki akses terhadap pengembangan usaha produktif.

Kendati demikian, terdapat persoalan yang harus disiapkan sejak awal: keterbatasan tenaga pendamping dengan kemampuan teknis sesuai bidang usaha masyarakat.

Petani membutuhkan pendamping pertanian. Peternak membutuhkan tenaga teknis peternakan. Pelaku UMKM membutuhkan pendamping yang memahami pengembangan usaha, produksi, dan pemasaran.

Karena itu, Vicente meminta seluruh perangkat daerah mulai memetakan profil ekonomi 1.042 penerima bantuan.

“Kita perlu memetakan 1.042 penerima bantuan ini berdasarkan jenis usaha mereka. Kalau petani, kita libatkan penyuluh pertanian lapangan. Kalau peternak, kita libatkan tenaga teknis peternakan. Sementara yang bergerak di bidang UMKM dapat didampingi oleh dinas terkait. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan proposal bersama untuk mengusulkan tambahan kuota pemberdayaan ekonomi kepada pemerintah pusat.”

Target yang ingin dicapai tidak berhenti pada pemberian bantuan. Pemerintah Kabupaten Belu berharap sedikitnya 500 keluarga penerima manfaat dapat didorong keluar dari kelompok desil 1 sampai desil 5 melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan keluarga.

Target tersebut membutuhkan kerja yang terukur. Bukan hanya mendata penerima, melainkan memastikan setiap keluarga mendapatkan pendampingan sesuai potensi ekonomi yang dimiliki.

Pertanian dan peternakan sebagai jalan perubahan

Di tengah upaya mengintegrasikan bantuan perumahan dengan pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Belu juga mulai membuka ruang kemitraan dengan pihak Simpul NTT.

Kerja sama yang direncanakan mencakup pengembangan sektor pertanian dan peternakan, mulai dari penyediaan bibit, sarana produksi, fasilitas pendukung hingga kepastian penyerapan hasil panen melalui kelompok tani dan kelompok ternak yang akan dibentuk atau diperkuat.

Pihak Simpul NTT dijadwalkan melakukan kunjungan pada 24 November 2026 bersama pimpinan dari Jakarta untuk membicarakan lebih lanjut peluang kerja sama tersebut dengan perangkat daerah teknis.

Vicente meminta para camat dan kepala desa tidak menunggu sampai seluruh kesepakatan selesai. Persiapan harus dimulai dari sekarang, terutama menyangkut ketersediaan lahan dan pembentukan kelompok tani serta kelompok ternak.

Baginya, kemitraan ekonomi hanya akan bertahan apabila dibangun di atas kepercayaan dan komitmen bersama.

Ia mengingatkan agar kelompok tani tidak mengabaikan kesepakatan pemasaran setelah memperoleh dukungan bibit dan sarana produksi.

“Jangan sampai kita sudah difasilitasi dari awal, mulai dari bibit sampai sarana produksi, tetapi ketika panen hasilnya justru dijual kepada pihak lain karena tergiur harga pasar yang lebih tinggi. Kita harus menjaga komitmen agar kerja sama ini terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.”

Pesan itu menyentuh satu persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi masyarakat: bantuan produksi harus terhubung dengan pasar.

Tanpa kepastian pemasaran, petani berisiko kembali menghadapi persoalan klasik. Produksi meningkat, tetapi hasil panen sulit terserap. Kemitraan yang seharusnya menjadi jalan keluar justru kehilangan keberlanjutan.

Pabrik pakan dan tantangan bahan baku lokal

Perhatian Wakil Bupati juga tertuju pada rencana operasional pabrik pakan ternak di Kabupaten Belu yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan berikutnya.

Pabrik tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi sekitar lima ton per hari.

Kehadirannya berpotensi membuka hubungan ekonomi baru antara sektor pertanian dan peternakan. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila bahan baku tersedia secara berkelanjutan.

Jagung menjadi salah satu komoditas penting yang harus dipersiapkan sebagai bahan baku lokal. Pemerintah daerah tidak ingin keberadaan pabrik justru bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

Vicente meminta Dinas Pertanian bersama pemerintah kecamatan dan desa menghitung secara cermat kebutuhan lahan, luas areal tanam, ketersediaan bibit, serta target produksi jagung.

Perhitungan tersebut penting agar kebutuhan industri dapat dipertemukan dengan kapasitas produksi petani lokal.

Jika dikelola secara terintegrasi, rantai ekonomi itu dapat menciptakan hubungan saling menguatkan: petani memperoleh pasar, pabrik mendapatkan bahan baku, peternak memperoleh pasokan pakan, dan masyarakat menikmati perputaran ekonomi yang lebih produktif.

Di titik inilah pembangunan rumah, pertanian, peternakan, dan industri lokal sesungguhnya bertemu dalam satu agenda besar: memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan.

Jangan berhenti pada rapat dan laporan

Rakordal BSPS di Gedung Wanita Bete Lalenok akhirnya menjadi lebih dari sekadar forum koordinasi program perumahan.

Di dalamnya terdapat pekerjaan rumah pemerintah daerah: memastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria, mempercepat pembangunan, menjaga kualitas rumah sesuai standar kelayakan, serta menyatukan langkah seluruh perangkat daerah.

Vicente menghendaki agar setiap pembahasan menghasilkan tindakan nyata. Data harus diterjemahkan menjadi kebijakan. Kebijakan harus diwujudkan dalam pendampingan. Dan pendampingan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga penerima manfaat.

Sebab, di wilayah perbatasan negara, pembangunan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar angka anggaran dan jumlah bangunan yang selesai dikerjakan.

Rumah yang layak memberikan perlindungan. Sanitasi yang baik menjaga kesehatan. Ekonomi keluarga yang kuat menghadirkan kemandirian. Ketiganya harus berjalan bersama agar kesejahteraan tidak berhenti sebagai janji pembangunan.

Menutup arahannya, Wakil Bupati Belu mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga sinergi dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap program pemerintah.

“Sebagai daerah perbatasan negara, pembangunan harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mari kita bangun sinergi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab agar setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Belu.”

Pada akhirnya, keberhasilan program BSPS tidak semata-mata akan terlihat dari berapa banyak rumah yang diperbaiki. Ukurannya adalah berapa banyak keluarga yang kemudian mampu hidup lebih sehat, memiliki usaha produktif, memperoleh penghasilan yang lebih baik, dan berdiri lebih mandiri di tanah perbatasan.

Sebab, rumah yang layak seharusnya bukan menjadi akhir dari perjalanan pembangunan. Ia adalah awal bagi sebuah keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

(Sumber: Prokopim Kabupaten Belu, diolah LINTASTIMOR.ID)

Example 300250