ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Di balik setiap anak yang tumbuh sehat, ada perlindungan yang harus dipastikan sejak dini. Imunisasi bukan sekadar agenda pelayanan kesehatan, melainkan ikhtiar menyelamatkan masa depan generasi. Namun, upaya itu masih menghadapi pekerjaan besar di Kabupaten Belu: memastikan setiap anak memperoleh imunisasi secara lengkap, merata, dan tepat waktu.
Kesadaran inilah yang mengemuka dalam Workshop Evaluasi dan Penguatan Strategi Peningkatan Cakupan Imunisasi Polio dan Rutin Kabupaten Belu yang dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Riene Bere Baria, S.T., di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, perwakilan UNICEF NTT, para camat, kepala puskesmas, serta pengelola program imunisasi.
Di ruang pertemuan itu, imunisasi ditempatkan sebagai persoalan yang lebih luas daripada sekadar angka pencapaian program. Ada anak-anak yang belum tersentuh pelayanan, ada keluarga yang menghadapi keterbatasan akses, dan ada wilayah yang masih membutuhkan strategi penjangkauan lebih efektif.
Dalam sambutannya, Riene Bere Baria menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Imunisasi lengkap dan tepat waktu memiliki peran penting dalam menekan angka kesakitan, kecacatan, hingga kematian pada bayi dan anak.
“Meski berbagai upaya telah dilaksanakan, pencapaian imunisasi rutin di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan Puskesmas masih menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program imunisasi tidak cukup diukur dari kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana setiap anak benar-benar memperoleh hak perlindungan kesehatannya.
Membaca kesenjangan, menjangkau anak yang tertinggal
Tantangan yang dihadapi tidak berdiri sendiri. Kesenjangan cakupan antarwilayah masih menjadi persoalan, disertai keberadaan anak yang belum pernah menerima imunisasi atau dikenal dengan istilah zero dose.
Di sisi lain, terdapat pula anak yang belum menyelesaikan seluruh dosis imunisasi sesuai jadwal atau disebut under immunized.
Keterlambatan pelayanan, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, mobilitas penduduk, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan lintas sektor turut memengaruhi pencapaian program.
Persoalan tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan di fasilitas kesehatan, tetapi juga kemampuan menjangkau anak hingga ke lingkungan keluarga dan komunitas.
Riene juga menyoroti pentingnya kualitas perencanaan mikro (microplanning), ketepatan sasaran, ketersediaan dan pengelolaan vaksin, serta pemeliharaan rantai dingin (cold chain).
Tidak kalah penting adalah kualitas pencatatan dan pelaporan. Data yang akurat menjadi fondasi untuk mengetahui siapa yang sudah mendapatkan imunisasi, siapa yang belum lengkap, dan siapa yang sama sekali belum terjangkau.
Penggunaan data yang belum optimal dapat menyebabkan kegiatan penjangkauan sasaran tidak berjalan tepat dan berkelanjutan.
Kolaborasi menjadi kunci perlindungan anak
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan imunisasi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Asisten II menekankan pentingnya dukungan aktif pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, kader kesehatan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga orang tua dan pengasuh anak.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi, memperluas akses pelayanan kesehatan, memperkuat mobilisasi sosial, serta memastikan setiap anak memperoleh seluruh dosis imunisasi sesuai jadwal.
Dengan demikian, imunisasi bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan. Ia menjadi gerakan bersama yang membutuhkan kepercayaan, kepedulian, dan partisipasi masyarakat.
Dalam workshop tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai tren capaian imunisasi polio dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten Belu periode September hingga Oktober 2026 yang masih berada di bawah target.
Capaian tersebut menjadi salah satu perhatian penting untuk dievaluasi secara terbuka dan terukur. Setiap kesenjangan perlu ditelusuri, bukan sekadar dicatat, agar pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dari evaluasi menuju tindakan nyata
Workshop ini dirancang sebagai ruang evaluasi sekaligus konsolidasi strategi. Para peserta diajak menelaah capaian program berdasarkan data, mengidentifikasi kesenjangan dan akar permasalahan, berbagi pengalaman praktik baik, serta menyepakati intervensi prioritas sesuai kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program imunisasi melalui evaluasi berbasis data, identifikasi permasalahan dan kesenjangan pelayanan, serta penyusunan strategi dan rencana tindak lanjut (RTL) yang terukur.
Harapannya, peningkatan cakupan imunisasi dapat berlangsung lebih merata, lengkap, dan tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Belu.
Namun, keberhasilan tidak berhenti ketika kegiatan workshop ditutup. Hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan konkret di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan puskesmas.
Riene Bere Baria kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesungguhan seluruh pihak dalam menjalankan hasil evaluasi.
“Keberhasilan kegiatan akan ditentukan oleh tindak lanjut nyata di lapangan, kualitas koordinasi, penggunaan data yang akurat, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah serta masyarakat,” katanya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah workshop bukan terletak pada banyaknya materi yang dipaparkan atau kesepakatan yang ditandatangani, melainkan pada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui evaluasi dan peninjauan berbasis data, identifikasi kesenjangan, pembelajaran praktik baik, serta penyusunan RTL yang terukur, kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan capaian imunisasi polio dan imunisasi rutin sekaligus menekan jumlah anak zero dose di Kabupaten Belu.
Sebab, di balik setiap angka capaian imunisasi, ada kehidupan anak yang harus dilindungi. Dan memastikan tidak ada satu pun anak tertinggal dari perlindungan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
