Persoalan tersebut membawa gabungan organisasi relawan Prabowo bersama sejumlah elemen masyarakat Sumatera Utara mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (9/11/2026).
Kedatangan mereka bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Massa membawa pernyataan sikap sekaligus menyampaikan desakan agar dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Perhatian mereka tertuju pada perkembangan perkara yang diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Dalam pengumuman tersebut, tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Dua tersangka lainnya disebut masing-masing berinisial Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Salah satu sasaran penyadapan yang diduga dilakukan adalah Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan perkara ini memunculkan perhatian luas karena menyentuh wilayah sensitif dalam kehidupan bernegara: keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan privasi, serta batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi penyadapan.
Penyadapan Ilegal dan Ancaman Hak Konstitusional
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Mapolda Sumut, gabungan relawan dan elemen masyarakat menilai dugaan penyadapan tanpa dasar hukum merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Mereka meminta penyidik menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap perangkat maupun teknologi penyadapan.
Bagi mereka, kewenangan menggunakan teknologi pengawasan tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk melanggar hukum, mengintimidasi, atau memasuki ruang privasi seseorang tanpa legitimasi yang sah.
Massa juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan rasa aman merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, mereka merujuk Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan persoalan penyadapan dalam kerangka yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut siapa yang menjadi sasaran, melainkan juga bagaimana negara menjamin agar teknologi pengawasan tidak digunakan di luar batas hukum.
Menelusuri Aktor Intelektual di Balik Perkara
Desakan massa tidak berhenti pada pengusutan terhadap orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, mengungkap motif dan tujuan dugaan penyadapan, serta mendalami apakah terdapat pihak lain yang menerima, menyimpan, atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Namun, massa menegaskan bahwa seluruh kemungkinan itu harus diuji melalui proses penyidikan yang objektif, berdasarkan keterangan saksi, fakta hukum, dan alat bukti yang sah.
Prinsip tersebut penting agar penanganan perkara tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik sebelum seluruh fakta terungkap melalui proses hukum.
Sepuluh Tuntutan untuk Penegakan Hukum
Dalam aksi tersebut, gabungan organisasi relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumatera Utara menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Mabes Polri dan pemerintah.
Sepuluh tuntutan itu meliputi:
-
Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
-
Meminta pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal.
-
Mendesak Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
-
Meminta Kapolri mengevaluasi seluruh jajaran kepolisian agar bekerja secara profesional.
-
Meminta perlindungan terhadap hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
-
Meminta pemberian sanksi tegas kepada pelaku apabila pelanggaran hukum terbukti.
-
Meminta perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari praktik penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.
-
Meminta perlindungan hak-hak demokratis individu maupun kelompok serta menjamin Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
-
Menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
-
Mendesak pemerintah membenahi pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kesepuluh tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa aspirasi yang dibawa massa tidak hanya berorientasi pada pengungkapan satu perkara, tetapi juga menyentuh kebutuhan pembenahan sistem pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.
Menjaga Presiden, Menjunjung Supremasi Hukum
Di bagian akhir pernyataan sikap, massa memberikan penekanan bahwa menjaga Presiden dan menjaga negara tidak berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.
Sebaliknya, mereka menilai kehormatan negara justru harus dibangun melalui penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun pengecualian terhadap siapa pun apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Massa juga menyatakan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan di Mapolda Sumut dapat diterima, dicatat, dan diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!”
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh perwakilan enam organisasi, yakni Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Ketua Satma SIP, Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, Ketua GEMAK Sumut, Ketua DPD Persaudaraan 98, dan Ketua DPD Jarnas 98.
Pada akhirnya, perkara dugaan penyadapan ilegal ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional. Sebab, negara yang kuat bukan negara yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan, melainkan negara yang memastikan setiap kewenangan tunduk pada hukum.
Menjaga Presiden adalah bagian dari menjaga negara. Namun, memastikan hukum berlaku bagi siapa pun merupakan bagian dari menjaga demokrasi.
LINTASTIMOR.ID – Suara Dari Perbatasan Untuk Dunia.
