MIMIKA |LINTASTIMOR.ID — Tidak setiap daerah memiliki kesempatan menjadi tujuan kunjungan langsung para pejabat tertinggi negara. Ketika Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koperasi hadir di Mimika dalam rentang waktu yang berdekatan, momentum itu dibaca sebagai lebih dari sekadar agenda seremonial. Di mata Pemerintah Kabupaten Mimika, kunjungan tersebut menjadi sinyal menguatnya perhatian pemerintah pusat terhadap arah pembangunan daerah.
Pandangan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, yang menilai kepemimpinan Bupati Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong telah membuka ruang kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Samuel, perhatian pemerintah pusat tidak lahir begitu saja. Di balik setiap kunjungan pejabat negara terdapat proses komunikasi, koordinasi, serta sinergi yang terus dibangun oleh pemerintah daerah.
“Kehadiran Wakil Presiden di Mimika menjadi momen bersejarah. Begitu juga Menteri Koperasi yang turun langsung ke kampung,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi.
Bagi Samuel, kehadiran dua pejabat tinggi negara tersebut bukan sekadar simbol perhatian, melainkan diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan sektor koperasi dan UMKM, sekaligus memperluas peluang pelaku usaha lokal agar mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Ia mengatakan, penguatan ekonomi daerah juga memerlukan dukungan berbagai elemen. Karena itu, peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Mimika dinilai strategis dalam mempromosikan produk-produk unggulan lokal agar memiliki daya saing hingga menembus pasar di luar Papua.
Samuel menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat bertumpu pada pemerintah semata. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pelaku usaha, hingga masyarakat perlu menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Ia juga menaruh perhatian besar pada keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP). Setiap program pembangunan, kata dia, diharapkan mampu memberikan manfaat yang merata, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Menurut Samuel, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Di tengah optimisme tersebut, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tetap memerlukan ukuran yang objektif. Apresiasi terhadap kepemimpinan daerah akan semakin kuat apabila sejalan dengan indikator yang terukur, seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya jumlah UMKM yang berkembang, terbukanya lapangan kerja, serta semakin meratanya akses pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya tercermin dari intensitas kunjungan pejabat negara, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Perhatian pemerintah pusat dapat menjadi energi baru bagi Mimika. Namun, nilai sesungguhnya dari setiap momentum akan ditentukan oleh sejauh mana kolaborasi itu mampu diterjemahkan menjadi perubahan yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat, dari pusat kota hingga kampung-kampung di tanah Papua.
