TIMIKA |LINTASTIMOR.ID — Pagi merambat tenang di ruang rapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika. Di balik deretan layar komputer dan dokumen pelayanan, tersimpan satu tekad yang terus dirawat: memastikan negara hadir melalui pelayanan yang semakin cepat, pasti, dan terpercaya. Menjelang genap satu tahun sejak MPP diresmikan, Pemerintah Kabupaten Mimika memilih berhenti sejenak—bukan untuk berpuas diri, melainkan untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen itu diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Triwulan II yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Mimika bersama 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pemegang hak akses Online Single Submission (OSS) Perizinan, Rabu (6/8/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau, berlangsung di ruang rapat MPP dengan menghadirkan para operator serta perwakilan OPD teknis. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh menjelang satu tahun operasional MPP sebagai pusat pelayanan publik terpadu di Kabupaten Mimika.
Dalam arahannya, Marselino menegaskan bahwa ukuran keberhasilan MPP tidak semata-mata terletak pada banyaknya jenis layanan yang tersedia, melainkan pada kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat serta dunia usaha.
“Mall Pelayanan Publik bukan sekadar menghadirkan banyak layanan, tetapi memastikan setiap pelayanan berlangsung cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian. Evaluasi ini menjadi ruang bersama untuk memperbaiki apa yang masih kurang dan menguatkan apa yang telah berjalan baik,” tegas Marselino.
Pembahasan rapat mencakup capaian pelayanan selama Triwulan II, berbagai kendala teknis dalam penggunaan sistem OSS, efektivitas koordinasi antar-OPD, hingga penyamaan persepsi dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Sebanyak 12 OPD teknis yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan memaparkan perkembangan pelaksanaan layanan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta berbagai usulan penyempurnaan sistem menjelang peringatan satu tahun operasional MPP Mimika.
Diskusi berlangsung dinamis. Beragam masukan mengalir mengenai percepatan proses perizinan, penguatan integrasi data antarinstansi, hingga peningkatan kompetensi operator sebagai ujung tombak pelayanan publik agar proses pelayanan semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Secara kontekstual, evaluasi berkala semacam ini menjadi indikator penting bahwa transformasi pelayanan publik tidak berhenti pada pembangunan gedung atau digitalisasi sistem semata. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan seluruh perangkat daerah membangun budaya pelayanan yang konsisten, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum, sehingga kehadiran MPP benar-benar menjadi wajah birokrasi modern yang dipercaya publik.
Menjelang usianya yang pertama, Mall Pelayanan Publik Mimika seolah diingatkan bahwa setiap izin yang diproses bukan sekadar lembar administrasi, melainkan jembatan kepercayaan antara negara dan warganya. Sebab pada akhirnya, pelayanan publik yang terbaik bukan hanya yang selesai tepat waktu, melainkan yang mampu menghadirkan rasa percaya bahwa negara selalu bekerja untuk melayani.
